Overseas Think Tank for Indonesia

Image source: www.mountainhouse.net

Oleh Beni Bevly
Salah satu kegemaranku ketika tinggal di Gang Wijayasari, Pontianak adalah memancing ikan dan menangkap kodak. Pengalaman memancing ikan yang aku dilakukan pada siang hari dan menangkap kodok tentunya pada malam hari ini ternyata membuka mataku mengenai hubungan struktur jalan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang parah.

Biasanya aku dan temanku memancing ikan di kali atau di sungai Kapuas. Jika memamcing di kali, aku menggunakan kail berumpan cacing yang disambung kebatang bambu kecil yang panjangnnya mencapai dua meter. Hasil pancinganku berupa ikan gabus dan belut.

Kalau memancing di sungai Kapuas, aku menggunakan kail yang disambung ke gulungan benang plastik. Tujuanku memancing di sungai karena aku ingin mendapatkan udang gala.

Peralatan yang dibutuhkan untuk menangkap kodok adalah senter yang terang dan kantong kain untuk menyimpan kodak yang berhasil ditangkap. Pada umumnya, aku selalu membawa pulang hasil pancingan atau tangkapan, aku siang, masak dan makan bersama keluarga.

Sebelum berangkat melakukan kegiatan di atas, ada satu hal yang temanku dan aku harus sepakati, yaitu: “Kita akan lewat jalan mana?” Jalan laut atau jalan darat?” Kalau kami memutuskan lewat jalan laut, maka kami akan pergi melalui gang depan, jika jalan darat maka yang dilalui adalah gang belakang.

Jalan laut berarti jalan raya yang beraspal. Jalan darat adalah jalan setapak yang melalui perkampungan atau perkebunan. Gang depan adalah jalan kecil yang menumbus ke jalan raya yang beraspal dan gang belakang merupakan jalan kecil yang dipakai untuk menuju daerah yang lebih dalam ke perkebunan atau daerah perkampungan.

Yang aku ingin garis bawahi di sini, bukan proses memancing atau menangkap kodaknya, tetapi aku mau mengungkapkan hubungan struktur jalan di atas dan pengaruhnya terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Pertama, mari kita mulai dengan pola pembangunan jalan di Pontianak yang agaknya juga mencerminkan pola pembangunan jalan di kota lain, termasuk di Jakarta. Jalan dibangun setelah banyak orang yang lalu lalalang di tempat itu. Jika sudah padat karena meningkatnya kendaraan bermotor, maka untuk kebanyakan kasus, jalan dibesarkan. Suatu jalan mendapat perhatian khusus jika jalan tersebut sering dilewati oleh pejabat tinggi negara baik negara Indonesia ataupun negara asing.

Bagaimana dengan gang-gang kecil? Bagaimana jalan-jalan di perkampungan dan di perkebunan? Apakah ada pejabat tinggi negara yang sering melewati jalan itu? Jawabannya hampir 100% tidak ada. Jadi jalan tersebut tidak mendapat perhatian. Jelas pola pembangunan jalan seperti ini tidak berdasarkan pada perencanaan.

Ada dua daerah di Indonesia yang bisa dijadikan contoh bahwa jalannya termasuk dibangun dengan perencanaan. Pertama, daerah kota tua Beos dan Menteng. Kedua, pusat kota Singkawang. Jika diperhatikan, daerah pertama dibangun oleh penjajah kita, Belanda. Dan kota kedua agaknya dibangun oleh orang Cina sebagai penduduk mayoritas.

Di dua daerah di atas sulit untuk ditemukan gang-gang kecil. Kalau begitu apakah yang tinggal di situ, pada waktu jalan dibangun adalah pejabat negara? Di Menteng kemungkinan besar adalah pejabat negara Belanda, tapi bagaimana dengan Beos dan Singkawang? Memang layaknya bahwa pembangunan jalan dilakukan bukan karena jalan tersebut akan dilewati pejabat negara, tetapi karena visi ke depan dan perencanan yang baik untuk kepentingan umum.

Di Amerika, jika seorang mengendarai mobil dari paling barat (misalnya kota San Franciso) ke paling timur (sebut saja mau ke New York) maka orang tersebut bisa menggunakan jalan free way 80 (jalan tol no. 80) yang sambung-menyambung dan panjangnya kurang lebih 3.000 mile atau 5.000 kilometer. Umumnya jarak tersebut ditempuh dalam waktu satu minggu, jika menyetir selama kurang lebih tujuh jam sehari dengan kecepatan rata-rata di atas 70 mile perjam. Sebagian besar free way-nya sudah ada sejak tahun 1930-an.

Coba bandingkan dengan menyetir dari Sabang sampai Merauke yang jaraknya hampir sama dengan San Francisco ke New York, yaitu sekitar 5.000 kilometer. Apakah tersedia jalan tol yang sambung menyambung – termasuk feri – dari Sabang sampai ke Merauke? Jawabannya kemungkinan besar adalah tidak ada. Dengan demikian, bukankah kita ketinggalan 70 tahun dengan Amerika dalam hal pembangunan jalan?

Terlepas dari dari ketinggalan atau tidak, tetapi ada satu hal yang sangat menganggu dengan cara pembangunan jalan di negara kita ini. Hal ini adalah pengaruhnya terhadap kehidupan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pembangunan seperti di atas, otomatis masyarakat terbagi dua, yang tinggal di gang kecil dan yang tinggal di jalan besar beraspal. Pada umumnya yang tinggal di jalan besar adalah orang yang status sosial dan ekonominya lebih tinggi dari orang yang tinggal di gang kecil.

Kondisi jalanan seperti di atas, menutup kemungkinan orang yang lebih kaya untuk tinggal di gang yang tidak bisa masuk mobil, becek dan banjir kalau hujan, di kanan kiri ada preman mabuk yang siap meminta, menjambret atau menodong untuk mendapatkan uang atau perhiasan. Keadaan menjadi lebih buruk bila orang yang lalul-lalang tersebut dianggap orang asing yang cukup berada, seperti Cina.

Akhirnya, pemisahan sosial ekonomi yang tajam terjadi karena salah satu sebabnya adalah struktur jalan tadi. Yang miskin mencari tempat seperti itu karena terjangkau, yang kaya menghindari tempat itu karena alasan keamanan dan kenyamanan. Karena tempat yang “terjangkau” inilah, maka agaknya pemerintah menggunakannya sebagai standar UMR (Upah Minimum Regional).

Mengenai UMR, sebagai perbandingan, ketika aku bekerja sebagai manager di salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia, gajiku sekitar 25 kali lebih besar dari karyawanku yang terbawah. Di Amerika aku, juga bekerja sebagai manager di salah satu perushaan Fortune 500, gajiku hanya sekitar 2,5 kali lebih besar dari karyawanku yang berada di lapisan terbawah. Ini terjadi karena UMR di Kalifornia cukup tinggi, yaitu sekitar $8.00 per jam. Jika jumlah UMRnya lebih kecil dari itu, orang Amerika yang tinggal di Kalifronia tidak akan mampu membiaya sewa apartement ataupun kos di rumahan.

Di Amerika memang terdapat daerah kumuh, tetapi jika dibandingkan dengan kekumuhan di Indonesia, tempat itu masih “mewah”. Salah seorang temanku yang tinggal di apartemen bantuan pemerintah di San Francisco, kondisinya sangat mengejutkan. Fasilitasnya melebihi apartement yang aku tinggal di Sunter, Jakarta. Lain halnya dengan di Indonesia, kekumuhan di Amerika terjadi bukan karena peran pemerintah yang tidak efektif untuk membangun prasarana. Intinya, kondisi jalan yang dibangun oleh pemerintahan Amerika tidak ikut mendekung terjadinya kekumuhan dan perbedaan status sosial dan ekonomi. Tetapi kekumuhan di Amerika lebih banyak terjadi karena faktor budaya keluarga, etnis dan pendidikan mereka. Hal ini terjadi terutama di kalangan African America (etnis kulit hitam) dan Spanish (Amerika Latin).

Akan sulit ditemukan suatu daerah yang terdiri dari gang-gang kecil di Amerika. Karena struktur jalan yang demikian, rumah yang dibangun menjadi teratur, keamanan dan kenyamananpun lebih baik. Maka orang yang status sosial dan ekonominya lebih tinggi tidak memiliki masalah untuk tinggal di kota atau daerah yang bukan tergolong mahal. Mereka tetap bisa mempertahankan gaya hidup mereka, tetap bisa memiliki speed boat, mobil Mercedes, dan tetap bisa bepakaian perlente tanpa diganggu. Bentrokan fisik karena perbedaan status sosial dan ekonomi jarang terjadi.

Aku tidak akan melihat implikasi pembangunan jalan ini lebih jauh seperti terhadap industri pertanian. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu direnungkan, bagaimana keadaan jalan di pedalaman Indonesia, jika orang asing dan Cina tetap tinggal di sana dan PP 10 (Peraturan Pemerintah No. 10) tidak diberlakukan pada tahun 1959? Apakah hal ini berpengaruh positif terhadap pembangunan jalanannya, seperti di Menteng, Jakarta dan di pusat kota Singkawang?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.