Saya pernah dengar, definisi orang miskin di Amerika malah mereka yang tinggal di apartemen (sbg contoh, seperti teman Pak Beni). Justru yang namanya orang kaya di Amerika adalah mereka yang punya rumah sendiri, rumah yang langsung menjejak bumi. Kalau di Indonesia, malah sebaliknya. Mereka yang disebut kaya kalau bisa beli apartemen.

Sangat menarik tulisan Pak Beni, dan yang paling menarik bagi saya adalah judul web-nya. Moga-moga ini bisa menjadi social remittance yang cukup bermanfaat utk membangun bangsa.

Salam, DEVI
Indonesia

Berbalik ke Indonesia, aku setuju dengan pendapat Bung yang melihat keperluan untuk melibatkan pakar perkotaan, pengambil keputusan dan masyarakat Indonesia diaspora atau siapapun yang pernah berdomisili di negara maju untuk meminimalisir kerusakan akibat tata kota/tata ruang yg sudah terlanjur salah atau tanpa perencanaan ke depan itu.

Hal lain, kita juga perlu melibatkan para investor raksasa, termasuk mereka yang berada di luar negeri Indonesia. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh pemerintahan kota Mountain House. Pemerintah kota pada saat ini tidak memiliki uang yang memadai untuk membangun jalan, sekolahan, perpustakaan, rumah pemadam kebakaran dan sebagainya yang semuanya disepakati untuk derealisasikan dengan kualitas kelas satu. Dengan bantuan developer raksasa hanya dalam jangka kurang dari 5 tahun sepertiga kota yang akan terdiri dari 15.000 rumah dan 45.000 penduduk telah terwujud.

Mengapa mereka mau saja membangun walaupun pemerintahan kota tidak punya uang yang cukup untuk membayar mereka? Memang pada saat ini mereka tidak mendapat bayaran dari kota, tetapi disetujui bahwa kota akan me-reimburse semua pengeluaran mereka dengan cicilan jangka panjang hingga mencapai 30 tahun. Selain itu, dengan fasilitas public yang lengkap, para developer juga mempunyai untuk menjual rumah mereka lebih laku, cepat dan harga lebih tinggi?

Jadi antara pemerintah kota dan investor (developer) menerapkan sistem win-win situation. Kenapa hal seperti ini tidak diterapkan di Jakarta? Memang Mountain House adalah kota yang sudah “jadi” , tidak seperti Mountain House yang sedang dibangun. Justru hal inilah lebih menguntungkan Jakarta, karena kemampuan untuk reimburse lebih menjanjikan dari kota yang sedang di bangun, di mana masa depannya masih tidak menentu dan jumkah penduduknya belum pasti.

Untuk kelancaran reimbursement, pemerintahan kota perlu memastikan bahwa pengelolahan pajak yang jujur dan terlepas dari korupsi harus mendapat perhatian khusus, karena itulah sumber uang untuk membayar kembali ke para developor.

opini anda menarik. saya setuju bahwa ada hubungan yang erat antara sejarah/latar belakang infrastruktur suatu negara/wilayah/komunitas dengan perkembangan negara/kelompok masyarakat itu.
hal ini juga saya amati di jepang. tempat dimana saya saat ini menuntut ilmu. sbg ilustrasi, sejak tahun 1860-an, kota2 di jepang sudah mempunyai sistem drainase dan tata kota yg sama dengan kota eropa pada umumnya dengan centrum/zentrum sbg pusat kota dan setiap kapling mempunyai saluran utk pembuangan limbah rumah tangga yg rapi menuju ke satu tempat penampungan yg telah disiapkan.

nah moral story-nya adalah bagaimana meminimalisir kerusakan akibat tata kota/tata ruang yg sudh terlanjur salah atau tanpa perencanaan ke depan itu. mungkin perlu gerakan pembaharuan yg lebih besar dengan melibatkan pakar perkotaan, pengambil keputusan dan masyarakat indonesia diaspora atau siapapun yang pernah berdomisili di negara maju.

salam kenal,

john f hutahayan
master of law program (LLM)
faculty of law, niigata university
japan