Overseas Think Tank for Indonesia

By Beni Bevly
Ketika aku menghadiri seminar “Hard Times for New Labor” yang dibawakan oleh Dr. Angus Hawkins, FRHS di University of California, Berkeley, USA, hari Selasa, 13 Maret 2007, pikiranku sempat melayang pada peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Indonesia.

Dalam seminar tersebut, Dr. Hawkins, Direktur International Programmes di University of Oxford Inggris, menerangkan bahwa Perdana Menteri (PM) Inggris dapat klasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: anchor, fixer dan visionary. Aku bertanya dalam hati, “Jika SBY ditaruh ke dalam kerangka ini, di mana ia berada?

Anchor adalah seorang PM yang dalam program kerjanya mengutamakan keseimbangan dan kestabilan. Stanley Boldwin dan Harold Wilson termasuk dalam golongan ini.

Seorang PM dikategorikan sebagai Fixer, bila ia cenderung dan ahli dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Clement Atlee dikatakan oleh Dr. Hwkins sebagai contoh PM Fixer.

Kategori terakhir adalah Visionary. Dalam kategori ini, seorang PM lebih menitik-beratkan pada mencari, menemukan dan membentuk landasan atau jalan baru bagi partai dan bangsa Ingris di masa ia berkuasa dan di masa mendatang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Winston Churchill dan Margaret Thatcher. Dr. Hawkins masih mempertanyakan apakah PM Tony Blair bisa dimasukan ke ketegori ini.

Pada mulanya Blair menunjukkan kecenderungan PM Visionary karena ditunjang dengan keahliannya memainkan 3C, yaitu: consensus, charisma dan control. Tetapi di akhir jabatannya, ia terjebak dalam the fourth C, yaitu christianity. Blair terlalu menonjolkan ke-christianity-annya, dalam kehidupan politiknya, termasuk dukungannya terhadap politik luar negeri George Bush untuk menyerang Irak.

Semangat christianity – dianggap sebagai hal yang tabu di negara Ingris yang sangat menekankan pemisahan negara dan agama (gereja) – yang dipraktekkan oleh Blair ternyata menurunkan pamor politiknya dan membuat Dr. Hawkins ragu jika ia bisa digolongkan ke dalam PM yang visionary.

Dengan kerangka berpikir Dr. Hawkins dan kembali ke pada presiden Indonesia yang sekarang ini, bisakah SBY dikategorikan sebagai presiden yang visionary?

SBY sering dikatakan sebagai “Jenderal Pemikir.” Hal ini tidak diragukan jika dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dia meraih predikat lulusan terbaik AKABRI 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya. Ia berhasil menyingkirkan jenderal lain yang dianggap cemerlang pada waktu itu, yaitu Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto.

Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS (http://www.tokohindonesia.com, di-retrieved pada tanggal 14 Maret 2007).

Dalam karir politiknya yang dimulai dari Januari 2000, SBY menunjukkan kebolehannya dengan memperoleh kepercayaan berturut-turut dari presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati Soekarno sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, dan Menko Polkam.

Sebagai Menko Polkam, SBY telah mencatat keberhasilan mengembalikan sebagian kepercayaan masyarakat dan dunia internasional dalam hal keamanan di Indonesia. Prestasi ini dinilai cukup besar karena faktor keamanan atau stabilitas politik SBY sumbangkan dijadikan indikator utama untuk investasi. SBY juga berhasil meyakinkan sebagian masyarakat bahwa keadaan lebih aman dengan menurunnya ancaman dan teror bom yang sering terjadi.

Singkatnya, puncak karir politik SBY terwujud pada Pemilu Presiden putaran kedua, tanggal 20 September 2004. Dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, SBY berhasil meraih kursi kepresidenan RI dengan perolehan suara di atas 60 persen, mengungguli pasangan Mega-Hasyim yang meraih kurang dari 40 persen suara.

Kemenangan SBY ini menimbulkan harapan besar di kalangan rakyat Indonesia, bahwa ia akan memperbaiki keadaan sosial, politik dan ekonomi yang kacau. Dalam bidang politik, pada saat institusi TNI dan oknum-oknum militernya dibenci dan dihujat, sosok SBY malah mencuat. Hal ini mengingatkan awal kebangkitan Jenderal Soeharto, ketika enam jenderal TNI diculik dalam peristiwa G-30-S/PKI, ‘the smiling general’ itu berhasil tampil sebagai ‘penyelamat negeri’.

Dalam kedukukannya sebagai presiden, SBY telah membuktikan bahwa ia bisa menyeret para pelaku korupsi, termasuk para jenderal, ke dalam penjara. Bahkan Robert Wexler, seorang anggota Kongres AS dari Partai Demokrat menominasikan SBY untuk Nobel Perdamaian. Dalam suratnya kepada Komite Nobel, Wexler menyebutkan bahwa SBY patut dihargai karena meski harus menghadapi bencana dahsyat tsunami pada 26 Desember 2004 dan ancaman wabah flu burung, ia mampu memantapkan politik, ekonomi, dan bantuan kemanusiaan (The Jakarta Post, 2006-01-30).

Melihat semua ini, agaknya SBY jelas masuk ke dalam kategori politisi anchor dan fixer. Bagaimana dengan kategori visionary? Agaknya masih terlalu pagi untuk mengkategorikan SBY sebagai presiden yang visionary. Ia baru dalam setengah perjalanan sebagai presiden RI. Perlu dibuktikan dulu apakah ia mampu merealisasikan janjinya pada masa kampanye.

Sebutan presiden yang visionary bagi SBY agaknya memang perlu ditunda dengan melihat perkembangan politik oposisi akhir-akhir ini yang mempertanyakan kemantapan dan kecepatan langkah SBY dalam merealisasikan janjinya. Sebagai contoh, pada Senin (15/1/2007) di Jakarta, berlangsung unjuk rasa yang dilakukan mantan aktivis mahasiswa Malari (15 Januari 1974) Hariman Siregar, ekonom Sjahrir, WS Rendra, Sri-Bintang Pamungkas, Eggi Sudjana, dan aktivis buruh Dita Indah Sari.

Pengunjuk rasa meminta agar mandat rakyat kepada Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dicabut. Menurut pengunjuk rasa masa kepemimpinan Yudhoyono-Kalla yang sudah mencapai 2,5 tahun merupakan waktu yang cukup untuk memperbaiki nasib rakyat. Namun, menurut mereka, rakyat masih harus hidup dalam kemiskinan. Aset bangsa, sumber daya alam, masih dikuasakan kepada pihak asing. Akibatnya, kekayaan alam yang melimpah belum memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat (http://www.tokohindonesia.com, di-retrieved pada tanggal 14 Maret 2007.

Jelas kita berharap bahwa langkah politik yang baik pada mulanya, seperti yang dilakukan PM Tony Blair dan SBY, tidak diakhiri dengan keraguan dan protes rakyat yang akhirnya membatalkan gelar politisi visionary yang akan diberikan pada mereka.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.