Overseas Think Tank for Indonesia

Oleh Beni Bevly
Tahapan kuliah yang terasa paling sulit adalah ketika seorang mahasiswa harus menyelesaikan skripsi. Dalam tahap ini, kemampuan nalar dan menulis, serta kerja sama dengan dosen menjadi kunci utama suksesnya suatu skripsi. Dalam tahap ini pula sering ditemui hal yang tak terduga.

Sebagai mahasiswa angkatan 1987 jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI), aku menyelesaikan semua mata kuliahku kurang dari 4 tahun. Hal ini terhitung cepat. Maka tibalah saatnya bagiku untuk menyusun skripsi. Topik yang aku sukai adalah masalah politik komunisme di Republik Rakyat Cina sejak tahun 1920an sampai tahun 1970an yang minitikberatkan perkembangan Khun Chun Tang (partai komunis) dibawah Mao Zedong sampai keberhasilan Deng Xiaoping menduduki kursi kekuasaan. Untuk itu aku minta dua orang dosen pembimbing ahli Sinology (ilmu mengenai Cina) masing-masing dari FISIP dan Fakultas Sastra UI.

Aku mulai membuat proposal yang kalau disetujui oleh dosen pembimbing maka proposal ini akan menjadi Bab I, Pendahuluan skripsiku. Proposal yang tebalnya sekitar 40 halaman ini dikeritik dan dikembalikan ke aku oleh dosen pembimbing dari FISIP dengan beberapa komentar. Sedangkan pembimbing dari Fakultas Sastra tidak melihat adanya masalah pada proposalku. Tarik-ulur antara aku dan pembimbingku ini terjadi sekitar emam bulan. Berarapa koreksi aku lakukan. Akhirnya pembimbing dari FISIP bilang ke aku, “Aku menyerah dan mengundurkan diri sebagai pembimbingmu. Skripsi kamu terlalu komprehensif.”

Setelah mengambil cuti panjang, aku meneruskan skripsiku dengan topik politik Apartheid di Afrika Selatan dan memilih dosen pembimbing yang lain. Skripsi itu selesai dalam waktu 4 bulan.

Pengunduran diri dari dosen pembimbing pertamaku, menurutku sedikit banyak berhubungan dengan Avoidance Culture. RA Cooke dan JL Szumal dalam Measuring Normative Beliefs and Shared Behavior Expectations in Organizations: The Reliability and Validility of the Organizational Culture Inventory, Psychological Reports, 1993 mengatakan bahwa Avoidance Culture adalah bebiasaan anggota organisasi atau masyarakat untuk mengalihkan tanggungjawab ke pihak lain dan menghindari kemungkinan disalahkan karena kekeliruan. Lingkungan Avoidance Culture ditandai dengan kegagalan untuk memberikan imbalan (reward) terhadap kesuksesan seseorang, tetapi hanya menerapkan hukuman untuk kesalah yang diperbuat.

Agaknya dosen pembimbing aku itu terjebak dengan Avoidance Culture ini. Kultur seperti ini tidak semestinya tumbuh di kalangan intelektual dan akademis, atau bahkan di kalangan masyarakat awam sekalipun karena ia menghambat inovasi, kemandirian, keberanian untuk bertanggung jawab atas perbuatan sendiri atau sifat satria. Kutur seperti ini juga menghambat sifat persaigan yang sehat. Lalu kultur seperti apa yang patut ditumbuhkan di lingkungan kampus? Atau di lingkungan masyarakat awam?

RA Cooke dan JL Szumal mengajukan beberapa jenis kultur. Kultur yang patut dikembangkan di kalangan intelectual adalah Humanistic-Encouraging dan Self-Actualizing Cultures. Dalam Humanistic-Encouraging Culture anggotanya tampil mendukung, membangun dan bersifat terbuka dalam hubungan sesamanya. Organisasi atau tatanan masyarakatnya diatur untuk membantu anggotanya tumbuh dan berkembang.

Self-Actualizing Culture juga sangat mendukung aktivitas akademika di kalangan kampus. Organisasi yang menganut kutur ini menghargai creativitas, kwalitas dan hasil kerja dan pertumbuhan individu. Anggotanya dianjurakan untuk mencari dan menikmati kesenangan akan pekerjaan, pengembangan diri. Mereka juga disarankan untuk mencari aktivitas yang baru dan menyenangkan.

Selain dua kutur di atas, terdapat dua kultur lainnya yang patut dikembangkan di lingkungan masyarakat Indonesia, yaitu Competitive dan Achievement Cultures. Dalam Competitive Culture, kemenangan sangat dihargai. Anggota masyarakat diberi penghargaan karena karyanya melebihi orang lain. Dengan semangat bersaing dan penghargaan yang diperoleh akan karyanya, maka daya cipta akan berkembang lebih pesat.

Jenis kultur terakhir yang patut dikembangkan adalah Achievement Cultures. Kutur ini menghargai orang yang membuat rencana dan merealisasikan rencananya itu. Anggota masyarakat dalam kultur ini mempunyai kebiasaan untuk menyusun rencana kerja yang menantang tetapi realistic dan antusias dalam mewujudkan cita-citanya.

Dosen, sebagai agen perubahan, mestinya tidak mudah menyerah dan meleburkan dirinya dalam Avoidance Culture, sebaliknya ia perlu membuktikan kepada muridnya bahwa dengan kecerdasan dan keuletan, hal yang dianggap tidak mungkin bisa diwujudkan.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
The essence of self-fulfilling prophecy is that people’s expecting or beliefs determine their behavior and performance, thus serving to make their expectation come true. In other words, we strive to valid our perception of reality, no matter how faulty they may be. Thus, the self-fulfilling prophecy is an important perceptual outcome we need to better understand.

The roots of self-fulfilling prophecy, historically, are found in Greek mythology. In the mythology, Pygmalion was sculptor who hated women yet fell in love with on ivory statue he curved of a beautiful woman. He prayed to the goddess Aphrodite to bring her to life. The goddess granted his wish and the statue came to life. That’s why, self-fulfilling prophecy is also known as Pygmalion effect.

Eden in “Self-Fulfilling Prophecy as a Management Tool: Harnessing Pygmalion,” Academy of Management Review, January 1984 proposed the Model of the Self-Fulfilling Prophecy that attempted to outline how supervisory expectation affect employee performance as follows:

a. High supervisory expectancy produces better leadership, which subsequently leads employees to develop higher self-expectations.

b. Higher expectations motivate workers to exert more effort, ultimately increasing performance and supervisory expectancies.

c. Successful performance also improves an employee’s self-expectancy for achievement.

So, expect high to your employees, love ones and yourself. Make that expectation as your prophecy, then it will be fulfilled.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Hari-hari kuliahku di Universitas Indonesia (UI), Depok antara tahun 1987-1992, diwarnai dengan naik kereta rel listrik (KRL). Setelah menetap di Amerika, beru aku sadari betapa tidak efisien dan “boros”nya cara kerja KRL di Indonesia. Berikut aku membuat perbandingan cara kerja KRL dan Bay Area Rapid Transit (BART) di San Francisco serta melihat implikasinya bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara nasional dan usulan cara mengatsinya.

Dari segi kenyamanannya, kondisi stasiun dan KRL seringkali semerautan. Tidak jarang aku harus berdesakan di pintu dan di dalam kereta dengan penumpang lain, termasuk para pedangan yang memanggul sayur dan ayam hidup yang mempunyai aroma bau khas.

Dari segi jumlah pekerjanya, karena pengalamanku naik jalur yang aku tempuh adalah Stasiun Kota (Beos) – Pondok Cina, Depok, di Stasiun Kota, aku temui beberapa loket untuk membeli tiket. Total penjual tiket bisa sampai belasan orang. Di stasiun tersebut terdapat beberapa pintu masuk. Di setiap pintu masuk itu juga dijaga satu sampai dua orang. Umumnya, aku melihat dua orang di bagian depan depan tempat mengendarai kereta. Ketika ada di dalam kereta, paling tidak ada dua orang yang keliling dan memeriksa tiket.

Aku perkirakan, jumlah petugas penjual tiket, penjaga pintu masuk dan ditambah personnel untuk mengoperasikan satu kereta, terdapat lebih dari 30 orang. Supaya mempermudah, aku tidak memasukkan jumlah orang yang bekerja di departemen lain seperti Maintenance Department dan lain-lain.

Beberapa waktu yang lalu aku peri ke San Francisso Downtown dengan naik kereta. Di stasiun Bay Area Rapid Transit (BART) Powell, pusat kota San Francisco, adalah stasiun kereta yang paling besar dan ramai di Kalifornia Utara, USA. Kondisi stasiun dan keretanya rapih. Penumpang yang jumlahnya ratusan orang tenang berbaris menunggu giliran. Kereta yang bergerbong 5 sampai 15 itu datang dan pergi setiap menit. Secara fisik, Stasiun Kota lebih luas, tetapi frequensi lalu lalang kereta dan jumlah penumpangnya diperkirakan tidak jauh lebih sedikit dari Stasiun Kota.

Di Stasiun Powell, tidak terdapat loket penjulan karcis, tetapi setiap orang membeli karcis melalui belasan mesin yang tersedia. Terdapat puluhan pintu untuk masuk ke stasiun, tetapi tidak ada satupun penjaganya. Setiap penumpang cukup memasukkan tiketnya ke dalam mesin di pintu masuk, lalu pintu tersebut akan membuka halangan supaya penumpang bisa masuk. Di dalam kereta, tidak ada orang yang memeriksa karcis kita, hanya ada satu supir di depan gerbong kereta.

Aku perkirakan jumlah personnel secara keseluruhan di stasiun Powell dan ditambah dengan personnel satu kereta, terdapat 3 orang. Tidak ada petugas penjual tiket dan juga tidak ada penjaga pintu masuk. Yang ada hanya dua pos informasi yang masing-masing dijaga oleh satu orang.

Dari perbandingan di atas bisa dilihat betapa tidak efficient-nya cara kerja Stasiun Kota, Jakarta. Efficiency diartikan sebagai jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu dalam suatu proses. Jelas input pada stasiun kota, dalam hal tenaga kerja jauh melebihi Stasiun Powell, karena itu Stasiun Powell jauh lebih efficient.

Mungkin ada yang berargumen bahwa pemerintah atau pemilik usaha di Indonesia sengaja merekrut jumlah pekerja yang banyak karena menerapkan sistem padat karya. Sistem padat karya dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberantas pengangguran. Tetapi apakah benar cara ini tepat untuk memajukan perekomian dan pembangunana nasional?

Mari kita lihat efficency dan kaitannya dengan angka penganguran data tahun 2005 (www.cia.gov, diambil pada tanggal 4 Janaury 2007). Jepang – yang terkenal dengan sistem Just In Time (JIT)-nya yang sangat efficient dalam segala hal, antara lain tenaga kerja dan sistem ini banyak ditiru oleh negara lain termasuk Amerika – hanya mempunyai angka penganguran 4,4 persen. (Fundamental dari philosophy JIT adalah menghilangkan “waste” (segala kelebihan dalam proses, seperti tenaga kerja, waktu, material dan lain-lain) untuk mencapai minimum input, mempercepat proses pertukaran atau perpindahan tahap kerja, bekerja sama dengan suppliers, menyusun kembali “work flow,” mempergunakan sumberdaya yang flexible, memperhatikan kwalitas, “expose” permasalahan, dan melibatkan karyawan untuk memecahkan permasalahan (Russell, R. S. & Taylor III, B. W. 2000. Operation Management, Multi Media Version).

Korea Selatan yang hari kemerdekaannya hampir sama dengan Indonesia yaitu tanggal 15 Agustus 1945, juga terkenal dengan sistem kerjanya yang efficient memiliki 3,7 persen.

Singapura, negara tetangga kita yang paling dekat dan juga terkenal dengan efficiencynya memiliki angka penganguran 3,1 persen.

Amerika sebagai sumber dan otak dari cara kerja efficient yang dipelopori oleh W. Edwards Deming memiliki 5,1% angka penganguran.

Indonesia yang menerapkan sistem padat karya memiliki angka penganguran 11,8 persen

Dalam kaitannya dengan sistem padat karya yang penekananya untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja dalam suatu kelompok, ahli “organizational behavior,” Robert Kreitner & Angelo Kinicki, 2003, dalam Organizational Behavior, melalui “social loafing teory,” mengatakan bahwa usaha atau effort individu dalam suatu kelompok cenderung menurun jika ukuran kelompok tersebut membesar keanggotaanya.

Menurunnya usaha individu jelas mempengaruhi efficency kerja kelompok. Usaha individu menurun disebabkan oleh (1) pemerataan usaha (“Jika setiap orang bersikap masa bodoh, mengapa aku harus berusaha keras?”). (2) kehilangan tanggung jawab pribadi (“Aku tenggelam di tengah keramaian, jadi siapa yang peduli”). (3) Hilangnya motivasi karena imbalan harus dibagi (“Mengapa aku harus kerja lebih keras dari mereka, jika aku mendapat imbalan yang sama.”).

Dengan kata lain, peningkatan jumlah anggota dalam suatu kelompok kerja daripada jumlah yang semestinya menimbulkan: Pertama, anggapan dari anggotanya bahwa tugas yang di berikan mudah, tidak penting dan tidak menarik. Kedua, pemikiran anggotanya bahwa output secara individu tidak terdeteksi. Ketiga, kelompak anggotanya berharap rekan kerja mereka untuk tidak peduli terhadap tugas mereka.

Timbulnya ketiga gejala di atas pada gilirannya menurunkan efficeincy dan kwalitas beserta kwantitas output yang diharapkan.

Lalu bagaimana supaya bisa menciptakan eficiency dan meproduksikan hasil yang diharapkan yang sekaligus bisa menekan angka penganguran? Menurut hematku kuncinya adalah menumbuhkan sifat “entrepreneurship” di masyarakat Indonesia. Menurut Robert D. Hisrich dan Micheal P. Peters dalam Entrepreneurship, entrepreneurship adalah prosess penciptaaan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengerahkan waktu dan usaha seperlunya dengan adanya resiko pengorbanan finansial, psychological dan sosial, dan menerima hasil yang berupa imbalan materi, kepuasan pribadi serta kemandirian.

Dari hasil penelitian mereka, Hisrich dan Peters menggarisbawahi bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang sukses, paling sedikit seseorang harus memiliki 5 hal. Pertama, kemampuan untuk menekuni informasi data (termasuk sistem pem-file-lan yang efective) dan mengkontrol keuangan yang meliputi cash flow, inventory, receivable, data pelanggan dan pengeluaran atau biaya.

Kedua, kemampuan dalam hal inventory control. Terlalu banyak inventory akan menguras cash flow, sedangkan terlalu sedikit inventory bisa mengakibatkan perginya pelanggan.

Ketiga, kemampuan dalam mengelolah human resources. Kemampuan ini meliputi perencanaan sumberdaya manusia yang dibutuhkan, penyusuanan job descrition, pengrekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, motivasi dan pemuntusan hubungan kerja.

Keempat, kemampuan marketing antara lain meliputi pengembangan produk dan jasa baru secara berkesinambungan yang harus berbeda dan lebih baik dari pesaing. Cara yang paling umum adalah mencari tahu apa saja kebutuhan customer dan bagaimana memenuhinya. Langkah berikutnya adalah menuntukan harga bagi produk dan jasa yang dijual.

Kelima, kemampuan perencanaan. Sebelum membuat perencanaan, keadaan mikro (yang berkaitan langsung dengan keadaan si pengusaha) dan mikro (yang berkaitan dengan industri yang digeluti, dan kondisi lingkungan yang lebih luas seperti keadaan perekonomian propinsi atau negara) perlu dirumuskan. Umumnya, para ahli managment mengusulkan penggunaan metoda SWOT, yaitu strengths dan weaknesses (kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi), opportuinities dan threats (kesempatan dan ancaman yang berasal dari external organisasi). (lihat David, F. R. 2006. Strategic Management: Concepts & Cases).

Kembali lagi ke peristiwa naik KRL di atas, alangkah menyenangkannya jika efficiency dan kwalitas pelayanan KRL kita di Jakarta bisa seperti BART di San Francisco. Jika demikian halnya bukankah semua pihak menikmatinya?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
City of Berkeley, California, USA and its University of California have remakable history and plays important role in shaping today’s Indonesia, and Indonesia-USA relationship. It was started from a group who pursued they education at the University of California (UC), Berkeley in 1960’s. In New Order period under Suharto’s regime, this group facilitated long-term U.S.-Indonesian strategic cooperation. This group is known as Berkeley Mafia. They are proud to be mentioned as “mafia.”

On Saturday, March 03, 2007, I went to Berkeley. It took me about 1 hour drive from my house in Mountain House, California. When I exited from free way 580 to University Avenue, Berkeley, I felt different vibrant. Hippy, proletariat, peace, freedom of self-expression are among the words to mention Berkeley environment.

I parked at the rear of University Coin-Op laundry where the UC Berkeley students do their laundry. I had lunch at Jayakarta Restaurant, an Indonesia cuisine. Then I spent the rest of the day for exploring the famous city and its university.

Even though I took accounting class in summer at this university several years ago, but it was not the one that is in Berkeley. I attended its campus which is located in San Francisco.

Berkeley is the site of the University of California, Berkeley, the oldest campus of the ten-campus University of California system, and the Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Hall of Science, Space Sciences Laboratory, and Mathematical Sciences Research Institute, which are on the campus grounds (http://wikipedia.org/). UC Berkeley was founded in 1868 in a merger of the private College of California and the public Agricultural, Mining, and Mechanical Arts College.

The University of California, Berkeley (also known as UC Berkeley, Berkeley, and Cal) is occupying about 200 acres on a wooded slope plus an additional 1000 acres (4 km²) of largely undeveloped land in the Berkeley Hills. The university offers some 300 undergraduate and graduate degree programs in a wide range of disciplines.

The postwar years saw moderate growth of the City, but events on the U.C. campus began to build up to the recognizable activism of the sixties. In the 1950s, McCarthyism induced the University to demand a loyalty oath from its professors, many of whom refused to sign any such oath on the principle of freedom of thought. In 1960, a U.S. House committee (HUAC) came to San Francisco to investigate the influence of communists in the Bay Area. Their inquisition was met by protesters, including many from the University. Meanwhile, a number of U.C. students became active in support of the Civil Rights Movement.

Finally, the University in 1964 provoked a massive student protest by banning the distribution of political literature on campus. This protest became known as the Free Speech Movement. As the Vietnam War rapidly escalated in the ensuing years, so did student activism at the University.

Although many think of the 1960s as the heyday of liberalism in Berkeley, it remains one of the most overwhelmingly liberal cities in the United States, with its 2004 presidential vote going more than 90% for John Kerry (54,419 votes) versus only 6.7% for George W. Bush (4,010 votes).

In the period of 1960’s, the Berkeley Mafia — a U.S.-educated group of Indonesian economists – learnt, experienced and witnessed how the world changed from UC Berkeley point of view. With the knowledge that they compiled from this university, together with Seharto’s regime, they put a lot of efforts to bring Indonesia back from dire economic conditions and the brink of famine in the mid-1960s. They were appointed as ministers in the ‘New Order’ administration for almost three decades. They also involved in long-term U.S.-Indonesian strategic cooperation, which was important during the Cold War.

The members of the Berkeley Mafia (http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Mafia):

Widjojo Nitisastro: Minister of Planning and National Development/Chairman of the National Development Planning Body (BAPPENAS) (1967-1983), Coordinating Minister of Economics, Finance, and Industry (1973-1983), Advisor to BAPPENAS (1983-1998), Economics Advisor to the President (1993-1998), Chairman of the Economics Assistance Team (1999-2001)

Ali Wardhana: Minister of Finance (1973-1983), Coordinating Minister of Economics, Finance, and Industry (1983-1988).

JB Sumarlin: Vice Chairman of BAPPENAS (1973-1982), Minister of State Apparatus (1973-1983), Minister of Planning and National Development/Chairman of BAPPENAS (1983-1988), Minister of Finance (1988-1993).

Subroto: Minister of Manpower, Transmigration, and Cooperatives (1973-1978), Minister of Mines and Energy (1978-1988).

Emil Salim: Vice Chairman of BAPPENAS (1967-1971), Minister of State Apparatus (1971-1973), Minister of Transportation, Communication, and Tourism (1973-1978), Minister of Development Supervision and Environment (1978-1983), Minister of Population and Environment (1983-1993).

Regardless, some of the negative consequences of their actions and collaboration with Suharto, we cannot deny that this group had shaped Indonesia as we see now, the good and the bad.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image source : saskschools.ca

Oleh Beni Bevly
Teriakan, “Yope me, tangka ye me!?”(Aku kurang yakin apakah ejaannya benar, kalimat ini berasal dari bahasa Melayu Sambas yang kurang lebih berarti: “Mengapa bisa begitu?”) tidak akan terlupakan olehku. Kalimat itu diteriakan oleh seorang guru SD Negeri 1, Sekura, Kalimantan Barat kepadaku dengan mata melotot dan sambil mencubit dada sebelah kiri atasku. Cubitan – yang dilakukan pada tahun 1975 – tersebut meninggalkan lecet dan memar kebiruan. Hukuman fisik seperti ini banyak ditemukan dalam sistem pendidikan Indonesia. Fenomena situasi pendidikan seperti apakah di atas? Jika pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” benar, apa jadinya murid-murid yang menjadi objek perlakuan guru di atas nantinya? Berikut adalah pengalaman yang aku alami dan renungan akan sebagian sistem pendidikan kita.

Di lain saat, di SD Negeri 5, Pontianak, Kalimantan Barat pada sedang upacar bendera, aku melihat teman kelasku naik sepeda yang dikebut laju ketakutan karena terlambat, diparkir dan langsung masuk barisan untuk mengikuti upacara bendera. Kepala sekolah menghentikan upacara itu dan memanggil teman saya ke depan. Dengan ketakutan dan gerakan perlahan, temanku mendekati kepala sekolah tersebut. Tanpa berkata sepatahpun, dia menempeleng anak yang baru berusia kurang lebih sebelas tahun itu. Anak itu terpelanting jatuh. Kepala sekorang itu kemudian membentak, “Kembali ke barisan mu!”

Pada waktu di SMP Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, aku menyaksikan seorang guruku melontarkan penghapusan kayu tepat ke kepala teman kelasku sambil berkata, “Rontok gigi kamu!” Timpukan itu meninggalkan benjol besar kebiruan di jidat temanku tersebut.

Pada saat SMA Negeri 19, Jakarta, seorang guru lelaki mudaku mendatangi teman kelas perempuanku, berdiri di belakangnya dan menarik tali BH-nya, kemudian dibiarkan menjepret ke punggung teman perempuanku tersebut. Kemudian guru tersebut cengengesan sambil memperhatikan muridnya yang cemberut.

Tradisi pendidikan Konghucu yang keras – saya sempat rasakan langsung dari ayahku sebagai mantan guru Mandarin – dan juga menghukum secara fisik dengan memukul rotan ke tangan dan pantat murid agaknya ada kesamaan dengan hal di atas. Sama-sama mengancam dengan menimbulkan rasa sakit pada fisik dan ketakutan mental. Tapi bedanya, ayahku melakukan itu jika aku tidak mengerjakan PR atau pergi bermain. Dia menggunakan satu spesifik rotan yang ujungnya dibelah kecil-kecil. Tidak menggunakan penghapus kayu untuk menimpuk, atau telanjang tangan untuk mencubit dan menempeleng atau menjepret dengan tali BH yang sedang dipakai oleh murid perempuan. Aku tidak mengatakan bahwa tradisi pendidikan Konghucu yang mengunakan ancaman keras fisik dan ketkutan mental itu adalah baik.

Tetapi yang aku ingin gugah adalah bagaimana perasaan anda mengenai tindakan guru yang agaknya hanya dilandaskan pada kemarahan, kebencian dan kecabulan terhadap murid didiknya. Di mana moral guru yang menarik dan menjepretkan tali BH murid perempuan tersebut. Sungguh memalukan!

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image source: lgo.org.uk

By Beni Bevly
The Unites States of America is a melting pot country where people from all over the world come, stay, live and make it as their homes. This country becomes so diverse, yet at the same time this diversity does not slow down the Unites States’ steps to roam as a super power. How can it happen? Effectively managing diversity seems the key issue. It would increase a competitive advantage in organizations.

This advantage stems from the process in which the management of diversity affects organizational behavior and effectiveness in the following aspects:

First, lower cost and improve employee attitudes.
Turnover and absenteeism were found to be higher for women and people of color than for whites. By implementing targeting program such as flexible schedule, Johnson in “The Business Case for Work-Family Programs,” Journal of Accountancy, August 1995 found out that NationsBank and Aetna Life & Casualty reduced their turnover significantly. Aetna calculated that reduction in turnover represent more that $1 million in savings.

Past research revealed that people who were different from their work units in racial or ethnic background, were less psychologically committed to their organizations, less satisfied with their career, and perceived lower managerial discretion on their jobs. Gay, lesbian and individual with disability are part of this segment of population. There is 3% to 10% of US population are gays and lesbians and the US Department of Labor’s study in year 2000 that there is one of six American has disability. Two out of three individuals with disabilities can and want to work. I do not think any organization can afford to squelch the motivation and productivity of 3% to 10% its workforce. I think from entrepreneur’s point of view, you will agree with me that individuals with disabilities are underutilized.

Second, improve recruiting efforts.
Organizations that effectively manage diversity are more likely to meet this challenge because women and people of color are attracted to such companies. By having more diverse employees, organizations will provide better customer service.

Third, increase sales and market share
Workforce diversity is the mirror image of consumer diversity. It is thus important for companies to market their products so that they appeal to diverse customers and markets.

Fifth, increase creativity and innovation
Moss-Kanter in The Change Masters, 1983 a management expert was one of the first to investigate the relationship between diverse workforce and creativity and innovation. Her results indicated that innovative companies deliberately used heterogeneous teams to solve problems, and they employed more women and people of color than less innovative companies.

Sixth, increase group problem solving and productivity
Research findings based on short-term group that varied in terms of value, attitudes, educational background, and experience potentially improve problem solving and performance (Mai-Dalton, “Managing Cultural Diversity on the Individual, Group, and Organizational Levels.” Leadership Theory Research: Perspective and Directions, 1993). There are two additional conditions that must be satisfied before diversity can positively contribute to problem solving and performance, (1) group member must share common values and norms that promote pursuit of the organization’s goal and (2) group members need to be aware of cultural and attitudinal differences of other group members.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image source: pikiran-rakyat.com

Oleh Beni Bevly

Selama kuliah di Universitas Indonesia (UI), aku tinggal di Depok. Pada hari Sabtu sore biasanya aku berada di rumah orang tuaku di Jakarta dan berangkat balik ke Depok pada Minggu sore. Pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur kuliah aku mempunyai kesempatan untuk membantu usaha keluarga. Saat membantu usaha keluarga itulah aku dipaksakan terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang sangat menjengkelkan dan kadang membuat darah mudaku menggejolak. Di bawah adalah salah satu pengalaman tersebut dan refleksinya terhadap keadaan Indonesia.

Pada tahun akhir 1987, hari Minggu pagi, aku membonceng adikku dengan sepeda motor Yamaha. Di atas pangkuan adikku terdapat gulungan kain yang telah disablon dalam jumlah yang cukup besar. Sesampainya di Jalan Jembatan Besi, Jakarta Barat, seorang polisi dengan bersepeda motor menyetop aku dan minta Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-ku. Polisi itu lalu berkata, “Kalau kamu mau mengambil SIM dan STNK-mu, pergi ke pos polisi di Jembatan Lima.” Kemudian polisi itu pergi begitu saja.

Aku sangat marah. Ku antar adikku dan kain yang telah disablon tersebut ke rumah. Beberapa belas menit kemudian aku telah nongol di pos polisi Jembatan Lima. Ternyata polisi yang menyita SIM dan STNK-ku telang menunggu aku. Masih dalam suasana yang marah aku bertanya, “Mengapa Bapak mengambil SIM dan STNK-ku?

Dia tidak menjawab pertanyaanku, tetapi berkata, “Tahu sama tahulah. Aku bisa kembalikan punyamu.”

Kemudian terjadi perdebatan yang sengit. Hatiku bertambah mendongkol dan marah. Pada akhirnya aku kehilangan sopan-santun dan tidak menyebut Bapak lagi kepadanya, “Apa maksud kamu? Aturan mana yang memperbolehkan kamu untuk ambil SIM-ku? Tunjukkan!”
Dia membentak, “Kau orang Cina beraninya sama polisi. Coba kalau sudah diganggu preman, merengek juga pada kami!”

Aku malah kalab, napasku memburu, seluruh badan dan kepalaku terasa panas. Aku rasakan keringatku segera menetes deras kemukaku. Tak terkendalikan lagi, aku berkata dengan suara keras dan lantang, “Apa maksudmu kau bilang aku orang Cina? Aku mahasiswa UI, Jurusan Ilmu Politik. Aku tahu hukum. Kembalikan SIM dan STNK-ku!”

Untuk beberapa detik ia terdiam dan lalu membentak sambil melempari aku dengan SIM dan STNK-ku, “Mampus kau!”

Ku pungut kedua dokumen itu dan bejalan keluar dari pos itu. Rupanya dalam sekejab, di sekeliling pintu dan jendela pos polisi itu telah dikeremuni oleh para tukang becak, ojek, pedangang, dan pejalan kaki yang jumlahnya puluhan orang. Mereka ingin tahu mengapa ada orang berteriak dan memaki-maki di posko polisi itu.

Berkaitan dengan SIM dan STNK, setiap orang Indonesia yang mengendarai dengan legal pasti pernah ke kantor polisi lalu lintas. Di sinilah ditemukan korupsi dan penyogokan, baik dengan perantara para calo ataupun cara lain. Institusi yang seharusnya melindingi rakyat dan mengatur keteraturan lalu lintas telah menjadi mesinnya pemeras dan koruptor.

Dalam kaitan dengan SIM dan STNK inilah yang membuat aku pertamakalinya menantang polisi. Hal ini sedikit banya karena pengaruh pendidikan yang aku terima di UI.

Distop dan dimintai uang secara langsung atau tidak oleh polisi, bukanlah hanya terjadi padaku dan peristiwa di atas. Aku, saudaraku dan teman yang aku kenal telah mengalami hal ini berulang. Bagi mereka hal ini adalah biasa. Cukup “salam tempel” maka masalah selesai.

Dengan kata lain di masyarakat Indonesia terutama berkaitan dengan etnis Tionghoa, korupsi pada saat itu bukanlah sesuatu yang dipertanyakan lagi, bukan pula hal yang aneh. Korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan seperti orang yang tidak menyadari telah menghisap udara yang kotor dan berpolusi.

Korupsi telah menjadi lingkaran setan di masyarakat Indonesia, khususnya antara etnis Tionghoa dan pejabat pemerintah. Dari mulai tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat menteri. Etnis Tionghoa tahu bahwa mereka tidak memiliki bargaining power yang kuat, sehingga menyogok adalah salah satu jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi.

Di lain pihak, pejabat pemerintah tahu bahwa etnis Tionghoa adalah sasaran empuk, mereka butuh perlindungan, mudah ditakut-takuti dan diancam. Yang lebih penting bahwa mereka mempunyai dana yang cukup. Bukan rahasia lagi bahwa oknum pemerintah mengambil “kelebihan” dana dari “ongkos” jasa yang diberikan. Bahkan lebih dari itu, tidak jarang, oknum tersebut mengambil semua dana yang mestinya masuk ke kas negara untuk dimasukan ke kantong mereka sendiri.

Penyogokan dan korupsi ini terjadi ketika etnis Tionghoa hendak bikin Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memperpanjangnya. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kantor polisi diperoleh dengan berkelakuan tidak baik dari kedua belah pihak. Pajak yang banyak didapat dari pengusaha Tionghoa yang seharusnya masuk ke kas negara ternyata juga “dipajakin” untuk masuk kekas pribadi.

Bagi etnis Tionghoa yang sudah turun-temurun lahir, dibesarkan dan mati di Indonesia, masih harus menghabiskan jutaan rupiah untuk medapatkan kewarga-negaraan. Itupun bukan jaminan. Ada satu orang yang aku kenal, setelah membayar jutaan rupiah dan setelah meninggal, dia masih warga negara asing (WNA) yang tidak punya status kenegaraan karena dia tidak memiliki bukti kewarganegaraan China dan bahkan dia sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa.

Ketika menikah etnis Tionghoa perlu mengeluarkan uang ekstra untuk memperoleh surat kawin. Kalau mereka cukup berada dan hendak keluar negeri untuk berbulan madu, uang tambahan juga perlu dikeluarkan supaya passportnya bisa keluar. Setelah pulang, jika membawa oleh-oleh untuk keluarga dan handai taulan, mereka juga harus mensiapkan pengeluaran yang terduga di pos bea cukai. Setelah masa bulan madu berlalu dan ditemukan bahwa mereka perlu mengurus ijin usaha, budget tambahan pun perlu dikuras demi kelancaran usaha mereka
.
Jika demikian sikap masyarakat dan pemerintah, maka tidaklah heran setelah enam puluh tahun merdeka, Indonesia tetap terpuruk dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Jika dana pinjaman luar negeri sebesar 135 triliun US dollar, pajak dan kekayaan alam dikelolah dengan baik, apakah negara lain seperti Korea Utara yang hari merdekanya hampir sama dengan Indonesia bisa jauh meninggalkan kita seperti sekarang? Begitu juga dengan negara tetangga kita yang lain, Singapura dan Malaysia.

Karena hal di atas, tidaklah heran jika di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang korup. Setelah lebih dari sepuluh tahun, Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai negara nomor tiga terkorup di dunia dan di Asia. Pada tahun 1996, the Political and Economical Consultancy yang berbasis di Hong Kong menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara nomor tiga terkorup di dunia setelah China dan Vietnam. Sedangkan Singapura menduduki nomor tiga terbersih di dunia setelah Switzerland dan Australia (Singapore Remains, 1996, p. 3).

Dua belas tahun kemudian, tepatnya pada bulan Maret 2008, the Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menyimpulkan hal yang sama bahwa Indonesia adalah negara terkorup ketiga di Asia. Posisi pertama dan kedua diduduki oleh Filipina dan Thailand secara berurutan (Morales, 2008). Memalukan bukan?

Untuk menggambarkan bagaimana merasuknya korupsi di Indonesia, di bawah adalah Surat Pembaca yang aku pinjam dari koran Kompas:

Biaya Saksi untuk Akta Kelahiran

Saya berniat membuat akta kelahiran anak kedua di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, seperti yang saya lakukan pada saat pembuatan akta anak pertama saya tiga tahun lalu. Semua data sudah lengkap dan saya bertemu dengan petugas (Ibu L) yang setelah memeriksa dokumen itu, ia menyatakan lengkap.

Petugas itu menyatakan ada biaya sebesar Rp 115.000. Padahal, di kantor itu terdapat papan petunjuk yang berisi antara lain biaya pembuatan akta kelahiran adalah nol atau gratis. Menurut petugas itu, memang biaya pengurusan gratis, tetapi karena keturunan Tionghoa, harus ada saksi. Saya tidak mau berdebat, maka saya tetap membayar biaya itu.

Padahal, semua mengetahui bahwa pada akhir tahun 2006 di televisi, lewat iklan layanan masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pembuatan akta kelahiran gratis. Ditambah juga penegasan Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf pada awal tahun 2007. Saya kecewa apabila dalam proses pelaksanaannya masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan. Pungutan itu merupakan suatu awal dalam bentuk korupsi terselubung.

Andri Apt. Permata Senayan, Gelora, Jakarta Pusat.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.