Overseas Think Tank for Indonesia

Image source: fica.org

Oleh Beni Bevly
Sikap bangsa kita yang selalu diangungkan dan diajarkan di sekolah seperti ramah-tamah, sopan-santun, lemah-lembut dan gotong-royong ternyata menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Mengapa? Karena jika terjadi suatu konflik, maka dengan mudah akan meluas dan memakan ribuan korban jiwa manusia. Nilai apa yang hilang pada bangsa ini? Berikut adalah gambaran pengalaman pahit yang patut menjadi pelajaran yang sangat berharga.

Pagi suatu pagi di SMP Negeri 2, Pontianak, kami sekelas diminta oleh guru bergotong-royong membersihkan halaman sekolah, sebagai salah satu sarana untuk melestarikan nilai bangsa kita yang luhur. Murid-murid membawa peralatan sendiri, dari sapu, pacul, parang hingga arit. Kamipun membersihkan halaman sekolah dengan tenang.

Tak lama kemudian, salah seorang temanku menghampiriku dan membuang rumput yang ia potong di tempat yang sudah aku sapu bersih. Aku bilang, “Jangan kau taruh di situ, aku sudah sapu tempat itu.” Ia tetap melakukannya, aku menyapu lagi dan di menaruh lagi.

Dari tempat yang cukup jauh aku mendengar teriakan, “Jangan kau gangu dia!” Rupanya suara lantang itu datang dari teman sebangkuku. Tetapi, suara itu tidak dihiraukan oleh pengganguku. Dia merasa lucu dengan perbuatannya, sambil tertawa dia menaburkan rumput lebih banyak.

“Ku lempar kau pakai parang!” teriak temanku lagi. Seperti tidak mendengar apa-apa, ia tetap meneruskan perbuatannya. Aku melihat, temanku mengcungkan parangnya, dan dengan sekuat tenaga ia lemparkan ke orang yang menggangu aku tersebut. “Prang…!!!” Suara parang itu menghantam dinding sekolahan. Meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala orang yang menjadi sasarannya. Tidak menunggu lagi, pengganggu itu langsung lari terbirit-birit.

Temanku lalu datang mengambil parangnya, layaknya tidak pernah terjadi sesuatu, dia meneruskan memotong rumput di tempatnya. Aku hanya bengong melihat kejadian itu.

Dengan kejadian di atas, aku menjadi bertanya apakah sifat yang dimiliki bangsa kita ini. Agaknya kejadian ini tidak sejalan dengan nilai gotong-royong, yang diklaim menjadi salah satu sifat bangsa Indonesia, yang sedang kami terapkan. Tetapi sekolah mengajarkan bahwa gotong-royong adalah sifat bangsa kita. Di sekolah pula kami disuruh mempraktekkan sifat itu. Searah dengan itu, guru di sekolah juga mengajarkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai sifat yang lemah lembut. Tetapi kejadian ini membuat aku berpikir lain.

Memang kejadian di atas tidak bisa ditarik generalisasi, tapi jika melihat kejadian di depan mata aku mengenai konflik suku di Indonesia, agaknya kata “gotong-royong” dan “lemah-lembut” menjadi ridak relevan.

Pada tahun 1997 aku ke Singkawang, Kalimantan Barat untuk menghadiri pemakaman A Pho-ku (A Pho adalah nenek dalam bahasa Cina Hakka). Aku melihat banyak tentara di persimpangan jalan dengan senjata otomatis. Pagar kawat duri pun masih banyak di pingir jalan. Itulah sebagian tanda perang suku antara Maduara dan Dayak yang baru berlalu di daerah itu.

Orang yang tinggal di Singkawang menceritakan bagaimana mereka melihat kepala manusia yang ditenteng ke mana-mana. Jeritan dan raungan seorang wanita Madura yang sedang hamil minta ampun karena mau dibunuh. Ada sebagian dari orang Dayak yang kebal terhadap tembakan. Ada pula yang bisa menempel dan berdiri di atas daun pohon.

Mereka pun lalu menceritakan latar belakang penyebab perang suku tersebut. Meledaknya perang tersebut karena dua pemuda masing-masing dari suku Madura dan Dayak memperebutkan seorang gadis. Pemuda yang kebetulan adalah anak dari salah satu pemimpin suku Dayak terbunuh.

Mereka menambahkan bahwa masalah Madura-Dayak itu sebenarnya sudah lama berakar. Ada yang mengatakan bahwa sebagai pendatang, suku Madura ingin menjadi “tuan rumah.” Mereka tidak menjelaskan arti “tuan rumah” tersebut. Mereka mengambarkan bahwa orang Dayak sudah lama marah terhadap orang Madura. Orang Dayak merasa haknya dirampas. Ada dari mereka yang bilang bahwa orang Madura penah mengklaim sapi yang bukan miliknya. Jika sapinya diminta kembali, orang Madura tersebut menjawab, “Siapa bilang aku mencuri sapi ini? Aku hanya mengambil talinya dan sapi ini ikut aku.”

Akibat dari pertikaian ini, paling tidak 15.000 orang Madura diungsikan ke Pontianak. Lebih dari seratus rumah dibakar (KOMPAS, Sabtu, 20 Maret 1999) dan diperkirakan lebih dari 1.000 korban jiwa yang jatuh dari kedua belah pihak.

Terlepas dari cerita orang setempat mengenai perang suku ini, menurut Kreitner, R., & Kinicki, A. (1998). Organizational Behavior. Boston, MA: Irwin/McGraw-Hill. p. 337, konflik terjadi antara lain disebabakan oleh kepribadian atau sistem nilai yang tidak cocok, tumpang tindih atau tidak jelasnya pembagian “kerjaan,” kompetisi memperebutkan sumberdaya yang terbatas, komunikasi yang tidak memadai, kebijakan, standar dan peraturan yang sulit dimengerti dan tidak jelas, proses pembutan kepustusan yang kolektif dan konsensus, pengharapan yang tidak terkabulkan dan konflik yang tidak terselesaikan.

Agaknya Allan R. Cohan dan David L. Bradford, Influence Without Authority, New York: John Wiley & Sons, 1990. p. 23-24 membantu kita untuk mencari nilai-nilai yang sangat dasar dan telah hilang selama ini. Mereka mengusulkan bagaimana untuk bedamai dan menjadi kawan yaitu dengan menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

Satu, saling menghormati. Berasumsi bahwa semua pihak berkompeten dan cerdas. Dua, keterbukaan, bicara langsung. Adalah tidak mungkin untuk setiap orang mengetahui segalanya, jadi beri informasi yang mereka perlukan. Tiga, kepercayaan. Berasumsi bahwa tidak ada orang yang akan melukai dengan sengaja. Jangan meyimpan informasi yang berguna untuk pihak lain, walaupun informasi itu tidak langsung berguna untuk kita. Empat, saling menguntungkan. Rencanakan strategy untuk kemenangan kedua belah pihak.

Jika para pemimpin dari kedua pihak, suku Dayak dan Madura, benar-benar mau menerapkan nilai dasar di atas, bukanlah mustahil bahwa ramah-tamah, sopan-santun, lemah-lembut dan gotong-royong pada bangsa kita bisa dihidupkan dan konflik tidak akan dengan mudah meluas menjadi medan yang penuh dengan darah manusia.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
There is one common comment regarding Susilo Bambang Yudhoyono’s (SBY) allegedly negative traits: he is always doubt and too cautious. Because of this comment, I would like to find out what actually behind these traits and how it will influence his leadership as the president of Indonesia.

One of the resources mentioned that in uncertain situation and with unclear rules of game, SBY’s leadership probably becomes inefficient. This kind of situation, plus increasingly conflict even may cause SBY withdraw from his position.

SBY also tends to avoid conflict and maintain good relationships with others. He wants to make sure that his action is correct and he does not want to get blamed. Therefore, he always needs the clear legal guidance for his political actions.

There is an article in Indonesian which describes SBY’s particular trait clearly and briefly:

Tetapi dalam situasi yang mengambang dan tidak memiliki aturan yang jelas, kemungkinan kepemimpinan SBY tidak terlalu efisien. Situasi yang tidak jelas aturannya malah sangat mungkin mengarahkannya untuk mundur dan menarik diri. Begitu pula dalam situasi yang diwarnai konflik antarelite dan ketiadaan kesatuan komando.

SBY membutuhkan dasar formal yang kuat bagi tindakan-tindakan politiknya. Ia perlu yakin dulu bahwa yang diperbuatnya adalah hal yang tidak membuatnya disalahkan banyak orang. Kecenderungannya menghindari konflik agar tetap dapat berhubungan baik dengan orang lain makin menunjukkan adanya kebutuhan itu.

Ia tipe orang yang membutuhkan konsultasi dengan banyak pihak sebelum mengambil keputusan. Kecenderungan hati-hati itu tak jarang memperlambat gerak-geriknya dan mengesankan ia peragu dalam membuat keputusan. Pengaruh karakteristik kepribadian anak tunggal secara psikologis masih kuat dalam dirinya. (Kompas, 24 Juni 2004)

According to Hughes, Ginnett and Curphy in Leadership: Enhancing the Lesson of Expertise, 2002, there are dark-side personality traits that are irritating or counterproductive behavior tendencies that interfere with a leader’s ability to form cohesive teams and that cause followers to exert less effort toward goal accomplishment. Here are several dark-side personality traits:

Argumentative
Leaders possessing this trait do not take personal criticism well and opt to start arguments and have a hard time ending them.

Interpersonal insensitivity
Leaders possessing this trait tend to be aloof and unaware of how they come a cross to others, and to have difficulties putting themselves in “other people’s shoes.”

Narcissism
Leaders with this trait tend to be overly self-confident, self-centered, and extremely ambitious. They grossly overestimate their ability have strong sense of entitlement, and often hold others in contempt. Extremely arrogant, they are always right and not afraid to tell you so. Such individuals often exploit followers for their own self-aggrandizement.

Fear of failure
These individuals make poor leaders because they dread being criticized. As a result, they tend to be overly cautious and reluctant decision-makers. When forced to make decisions, they often impose old solutions to problem even when it is obvious that they will not work.

Perfectionism
These leaders maintain extremely high standards for themselves and their followers, and their inflexibility, nitpicking, and micromanaging tendencies can be extremely irritating.

Impulsive
As leaders, these individuals are hedonistic and often ignore the feelings of followers when in pursuit of their own pleasure. They enjoy testing limits, may fail to keep promises and commitments, and often neglect to consider the consequences of their actions.

Among these six dark-side personality traits, it seems there is one trait that fits into SBY’s, i.e. fear of failure. If fear of failure trait really belongs to SBY’s as his dark-side personality trait, I hope he realizes it and makes an effort to improve it, so he can be a better president.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Membaca pernyataan seorang menteri tentang keadaan desa-desa tertinggal di Indonesia sempat membuatku tercengang. Lalu aku teringat akan satu artikel yang pernah aku baca, yaitu tulisan Hayie Muhammad, Direktur Program Indonesia Procurement Watch. Aku pikir kenapa tidak aku coba hubungkan ini semua dengan menggunakan hitung-hitungan matematika secara kasar. Setelah aku lakukan, ternyata aku menemukan angka yang juga sangat mencengangkan, yaitu hanya dengan 12.5% uang hasil korupsi, desa-desa tertinggal tersebut bisa dimajukan.

Pada tanggal 15 Mei 2007 lalu, Menteri Kedulatan dan Perikanan, Freddy Numberi di Surabaya mengatakan,

“Di Indonesia ada 70.611 desa
dengan 20.000 diantaranya tanpa Puskesmas,
17.000 tak bisa dilintasi,
12.000 tanpa listrik,
30.000 dengan sebagian punya listrik dan sebagian tak punya listrik, dan banyak lagi.
Jadi, Indonesia bukan cuma Jakarta atau Surabaya” (antara.co.id).

Mengapa keadaan desa-desa ini sampai sedemikian parahnya? Untuk menjawab ini, coba kita kaitan dengan angka korupsi yang meraja rela di Indonesia.

Menurut laporan Bank Dunia dalam Indonesia Country Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement Assessment System (2003) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa korupsi terbesar terjadi di bidang pengadaan barang/jasa, yaitu 77% dari total jumlah korupsi . Jumlah yang diperkirakan dikorupsi dari bidang ini setiap tahun mencapai hingga RP. 70 triliun (Hayie Muhammad, Mendesak, UU Pengadaan Barang, 2007). Jika kita berasumsi bahwa korupsi seperti ini telah bejalan 30 tahun, maka angka yang diperoleh adalah:

Rp. 70 triliun x 30 tahun = Rp. 2.100 triliun yang dikorupsi.

Selanjutnya kita akan hitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun puskesmas, sekolah, jalan aspal dan pembangunan listrik bagi saudara-saudara kita yang malang di desa yang ditinggal.

Pembangungan satu puskesmas memakan biaya sekitar Rp. 50 juta dan sekolahan SD sekitar Rp. 90 juta. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dompet Bengkulu dengan mengandalkan biaya dari Pembaca Kompas tahun 2000, sebagai berikut:

Dua proyek yang biaya pembangunannya ditanggung oleh Dompet Bengkulu adalah satu puskesmas pembantu Rp 49,5 juta, dan satu unit SD senilai Rp 88,4 juta (kompas.com).

Pembangunan jalan beraspal dibutuhkan biaya Rp. 1,6 milliar per kilo meter. Ingat ini adalah angka dari dari pemerintah, Dirjen Bina Marga, yang biasanya telah dibesar-besarkan atau di-mark up untuk dikorupsi. Kutipan langsungnya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kajian Ditjen Bina Marga, biaya konstruksi pengecoran beton badan jalan dengan lebar tujuh meter rata-rata sebesar Rp 2 miliar per kilometer. Sedangkan pembangunan jalan baru yang menggunakan aspal menghabiskan biaya Rp 1,6 miliar per kilometer (perpustakaan.bappenas.go.id).

Total jalan di Indonesia panjangnya 368.360 km, di antaranya yang beraspal 213.649 km dan yang tidak beraspal sepanjang 154.711 km (cia.gov). Aku berasumsi, jika jalan yang 154.711 km diaspal maka sebagian 17.000 desa itu bisa dilintasi.

Biaya penyambungan listrik untuk satu rumah dengan contoh Banda Aceh adalah mulai dari Rp. 454.000, Rp. 655.000 dan Rp. 1,1 juta (serambinews.com). Ambillah nilai tengahnya, yaitu Rp. 655.000 dan anggaplah rata-rata terdapat 1.500 rumah di setiap desa.

Maka perhitungan untuk keseluruhan pembiayaan di atas adalah:

20.000 puskesmas x Rp.50 juta = Rp. 1.000.000.000.000 atau Rp.1 triliun

20.000 SD x Rp. 90 juta = Rp. 1.800.000.000.000 atau Rp. 1,8 triliun

154.711 km jalan x Rp. 1.6 milliar = Rp. 247.537.600.000.000 atau Rp. 248 triliun.

12.000 desa x 1.500 rumah x Rp. 650 ribu biaya listrik = Rp. 11.700.000.000.000 atau Rp. 12 triliun.

Jadi total biaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalah yang dikatakan oleh menteri Kedulatan dan Perikanan, Freddy Numberi adalah Rp. 262,8 triliun.

Jumalah uang Rp. 262,8 triliun (12.5%) ini relatif kecil dan tidak berarti dibandingkan dari Rp. 2.100 triliun yang lenyap karena korupsi. Kalau begitu, jika uang yang hilang karena korupsi tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, maka saudara-saudara kita di yang desa-desa tersebut tidak perlu merasakan penderitaan seperti sekarang. Jika tidak ada penderitaan seperti ini, para menteripun kehabisan bahan pidato yang membuat aku tercengang mendengarkannya. Bukan itu saja, pemerintahpun akan kelebihan uang sebesar Rp. 1.837,2 triliun (Rp. 2.100 triliun – Rp. 262.8 triliun). Lalu mau dikemanakan uang yang maha banyak ini? Dikorupsi lagi?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Keikutsertaan putri Indonesia di setiap pageant contest, termasuk Miss Universe, pada umumnya mengundang kontroversi. Miss Universe kali ini diselenggarakan di Mexico City dan akan disiarkan secara langsung pada tanggal 28 May oleh stasiun NBC, Amerika. Agni Pratistha Arkadewi Kuswardono (Agni Kuswardono) terpilih sebagai Putri Indonesia untuk mewakili Indonesia di kancah internasional ini. Pada era reformasi ini, kontroversi masih terus ada, namun kali ini bukan berasal dari pemerintah, tetapi berasal dari organisasi-organisasi islam konservatif yang menentang Miss Indonesia Universe karena menggunakan swimsuit atau pakaian renang (id.wikipedia.org).

Kontroversi seperti ini tidak hanya menjadi miliknya Indonesia. Pada tahun 2003, Miss Afghanistan, Vida Samadzai mendapat kecaman tajam dan ancaman dari negaranya sendiri karena mengenakan bikini di depan khalayak ramai. Di bawah ini aku kutip sebagai berikut:

Samadzai could face prosecution if she returns to her native country because of her attire at the Manila pageant, a senior Afghan justice official said Saturday.

Fazel Ahmad Manawi, deputy head of Afghanistan’s Supreme Court, told The Associated Press that Samadzai, a college student in California, had betrayed Afghan culture by appearing at the Miss Earth contest in a bikini — and may have also broken the law.

“I hope that this lady regrets her actions,” Manawi said. He added that Afghan prosecutors may open an investigation, but refused to say what charges or penalties Samadzai could face (Chinadaily.com)

Masih dalam artikel yang aku kutip di atas, oleh pihak lain tindakan Miss Afghanistan Vida Samadzai ini dianggap sebagai suatu hal yang positif dan kemenangan bagi kaum wanita.

But judges announced that, for the first time, they were handing out a “beauty for a cause” prize. They awarded it to Samadzai for “symbolizing the newfound confidence, courage and spirit of today’s women” and “representing the victory of women’s rights and various social, personal and religious struggles.”

Selain itu, Vida Samadzai juga mengadakan pembelaan yang intinya menyatakan bahwa kontroversi dia dalam Miss Earth contest bukan karena fanatisme agama, tetapi kelaliman dari ketidak-pedulian dan ketidak-adanya tolerasi terhadap wanita.

The world through my eyes growing up has been a world where women’s rights were suppressed and their very basic human rights have been constantly violated. As an Afghan woman I look at this problem not as religious fanaticism, but the supremacy of ignorance and lack of tolerance (Vidasamadzai.com)

Jelas Miss Afghanistan, Vida Samadzai melihat keterlibatannya dalam pageant contest adalah suatu perlawanan dan kemenangan terhadap kelaliman yang tidak punya kepedulian dan toleransi terhadap wanita. Sedangkan di lain pihak yang menantang kegiatan ini melihat bahwa keikut sertaan dalam kontes ini adalah suatu penghinaan, pencemaran dan merendahkan martabat wanita.

Kembali ke masalah kontroversi yang terjadi di Indonesia mengenai keikutsertaan Putri Indonesia, Agni Kuswardono di Miss Universe, penilainnya aku serahkan kepada anda.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image source: news.bbc.co.uk

By Beni Bevly
On May 13, 9 years ago in Indonesia, there was an incident that remains a mystery and no one found guilty. All efforts from human right organizations were red taped in house of representative of Indonesia and the government.

The incident was started on May 12, 1998, where four students were shot dead by by army or police snipers. Then the following day, May 13, the riot escalated. At least 1,000 people died in three days of rioting now believed to have been masterminded by senior military figures (BBC News, November 3, 1998).

Volunteer groups have recorded 168 cases of rape against ethnic Chinese women. They say 20 of the victims died as a result.

Looting mobs destroyed an estimated 3,200 billion rupiah (HK$1.9 billion) in stock and property, most of them Chinese-owned (South China Morning Post, July 25, May 1998)

Will this incident remain unsolved?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
In Indonesia, most natural resources are occupied, exploited, controlled and managed by Indonesian State Owned Enterprises or Badan Usaha Milik Negara (BUMN). In contrary, in the United States, private companies have the right to do such as things, for example Exxon Mobile that becomes the the most profitable company. Even though Indonesia and the United States governments have the different ways to manage their natural resources, there is one common, the price of natural resources, especially the gasoline price keeps increasing.

How are the reactions from people of these two nations regarding the gasoline price hikes? In Indonesia, there is mainly marked with protest and demonstration method that tend to lead to violence. Whereas, the people in the United States tend to utilized media and moral pressure method to the related company, such as Exxon Mobile and to the government. Below are the examples how they utilize media and moral pressure to the government.

Today, there is a news that spreads all over the United States. It mentions about how the hot weather influences gasoline, how it costs consumers and how to act to lower the price.

Fuel expands when temperatures rise, but most retail gas station nozzles don’t adjust for volume differences based on temperature. That oversight means California motorists could be losing up to 3 cents on every gallon, or $480 million annually, according to an estimate by the Foundation for Taxpayer and Consumer Rights (Examiner.com, 5/11/2007).

To:
Gov. Arnold Schwarzenegger
Assembly Speaker Fabian Nuñez
Senate President Pro Tem Don Perata

Dear California leaders,

We urge you to call a special legislative session to debate and take action on the price of gasoline in California. Prices are at crisis level, and we citizens of your state can’t take it any more.

A fill-up is costing us $7 to $15 more than in the rest of the nation. Prices have passed last year’s record level and it is still weeks before the peak summer driving season begins. Oil companies and refiners are making unheard-of profits from gasoline in our state, with no substantial relief in sight.

We urge you to discuss regulatory structures and changes to bring down prices and prevent unreasonable pump-price spikes like the one we are now enduring.

We want you to act now (Comsumerwatchdog.org, 5/11/2007).

(For you who want to sign a petition, click here).

Both of these methods, Indonesians’ and Americans’ ways, do not really show positive result. Is there any other way to decrease the gasoline price within short term?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image source: IndoProgress.com

By Beni Bevly
People often say president Soeharto is a dictator, Gus Dur (Adurrahman Wahid) is a democrat and Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) is a compromiser. Basically, all these statements are referring the political power and the power that arises from different bases.

To have better understanding of power, French and Raven in “The Bases of Social Power,” Studies in Social Power, 1959 proposed that power arises from five different bases and each involves a different approach to influencing others:

Reward power
One has reward power to the extent that he or she obtains compliance by promising or granting rewards.

Gus Dur allowed the celebration of Chinese New Year as one of the ways to obtain compliance of a democratic Indonesia.

Coercive power
Threat of punishment and actual punishment give an individual coercive power.

During his administration, Soeharto used this type of power most of the time. Since the beginning he, through his instruments, had killed about 1 million people and then consistently kidnapped, arrested, tortured and killed his opponents.

Legitimate power
This base of power is anchored to one’s formal position or authority. Thus, individuals who obtain compliance primarily because of their formal authority to make decisions have legitimate power. Legitimate power may express itself either a positive or negative manner in managing people.

Positive legitimate power focuses constructively on job performance. Negative legitimate power tends to be threatening and demeaning to those being influenced. Its main purpose is to build the power holder’s ego.

Soeharto created and received SUPERSEMAR from Soekarno in 1966 to legitimize his position as a new president.

Expert power
Valued knowledge or information gives an individual expert power over those who need such knowledge or information.

As an Indonesian freedom fighter, Soekarno seemed claiming himself as an expert in fighting neo colonialism that brought him to be called as the Father of National Revolution.

Referent power
Also called charisma, referent power comes into play when one’s personality becomes the reason for compliance.

Soekarno set himself as a role model that resulted he had referent power over those who identify closely with them.

Where does SBY fit into? According to my opinion, he tends to use and combine these five different bases of power. For examples, he won the election because of using referent power, from where he got the legitimate power. When he runs his administration, he utilizes reward power by recruiting his opponents.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Paling tidak terdapat dua pendapat yang boleh dikatakan bertentangan mengenai kemungkinan kinerja kabinet baru dari pergantian kabinet atau reshuffle kabinet yang diumumkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

President Susilo Bambang Yudhoyono announced on Monday, 5/07/2007 that five new figures replaced the existing ministers in his cabinet.

Justice and Human Right Minister Hamid Awaluddin was replaced by the House of Representatives faction chairman of Golkar Party Andi Mattalata.

Transportation Minister M. Hatta Radjasa lost his position to member of the National Transportation Safety and Security Evaluation Team Jusman Syafei Djamal. However, Hatta was appointed to fill the post of State Secretary, which is formerly held by Yusril Ihza Mahendra.

Former rector of Surabaya Institute of Technology Mohammad Nuh was named to replace Sofyan Djalil as Communication and Information Minister, who moved to a new post as State Minister for Stateowned Enterprises, replacing Sugiharto.

The National Awakening Party secretary general Mohammad Lukman Edy became State Minister for the Development of Disadvantaged Regions, replacing Saifullah Yusuf, and Deputy Attorney General Hendarman Supandji replaced Abdurrahman Saleh as Attorney General (Jakarta Post, May 08, 2007).

Dengan komposisi baru seperti ini, di satu pihak melihat bahwa kabinet baru ini tidak akan membawa perubahan yang berarti dan di lain pihak melihat bahwa kabinet baru ini akan membawa dampak penegakkan hukum di Indonesia.

Pendapat pertama terlihat dari kasus sebagai berikut:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zaenal Ma’arif mengemukakan perombakan kabinet kedua yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak menjanjikan perubahan apapun. Lima wajah baru yang akan menjadi menteri juga bukan tokoh yang mampu melakukan perubahan drastis (Tempo Interaktif, 06 Mei 2007).

Pendapat kedua diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai berikut:

KPK menyambut baik perombakan Kabinet Indonesia Bersatu yang dilakukan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki, di Gedung KPK, Jalan Veteran, Senin, mengatakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden ditujukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang bisa meningkatkan iklim investasi yang baik di Indonesia (Antara News, 07 Mei 2007).

Bagaimana pendapat anda?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
I notice that there are a lot of information, trainings and seminars about leadership, but it is hard to find things regarding followership. I think to achieve the common goals in an organization, followership skills are just as important as leadership skills. That’s why, it is worth it to discuss.

I knew a person who was quite good in leading, that’s why he always wanted to be a leader in any organization, at any situation and at any time. However it did not always come up with the good results because he had some limitations that prevented him to be a good leader at certain situation. One of his weaknesses was lack of delegation skill. For example when there was a need to negotiate with American, he wanted to do it directly himself. At the end, the negotiation did not come up with a pretty result. One of the problems was his language barrier. He coul not communicate very well in English.

At another occasion, when there was a meeting among organizations, discussing a project to be carried out and forming a team. Before the meeting ended, he walked away because no one voted for him as a leader of the team.

These two cases show how he was lack of followership skills. First, a person only understands how to delegate when he know how to be a follower because by delegating means trusting other people to take lead and take a part of his leadership’s portions. In this situation, besides acting as a leader, he also needs to be a follower from a person he delegates.

Second case shows that he did not understand that to achieve a common goal, one does not need to be a leader all the time. Follower also can contribute as much and as important as a leader. There is a time for one to be a good follower.

To master followership skills, at least one needs to know, understands and adjusts himself to the best basic style of followership. Robert Kelly (1992) suggested five basic styles of followership:

First, alienated followers habitually point out all the negative aspects of the organization to others. While alienated followers may set themselves as mavericks who have a healthy skepticism of the organization, leaders often see them as cynical, negative, and adversarial.

Second, conformist followers are the “yes people” of organizations. While very active at doing the organization’s work, they can be dangerous if the orders contradict societal standards of behavior or organizational policy. Often this style is the result of either the demanding and authoritarian style of leader or the overly rigid structure of the organization.

Third, pragmatist followers are rarely committed to their group’s work goals, but they have learned not to make waves. Because they do not like to stick out, pragmatists tend to be mediocre performers who can clog the arteries of many organizations. Because it can be difficult to discern just where they stand on issues, they present an ambiguous image with both positive and negative characteristics. In organizational settings, pragmatists may become experts in mastering the bureaucratic rules which can be used to protect them.

Fourth, passive followers display none of the characteristics of the exemplary follower. They rely on leader to do all the thinking. Furthermore, their work lacks enthusiasm. Lack initiative and a sense of responsibility, passive followers require constant direction. Leaders may see them as lazy, incompetent, or even stupid. Sometimes, however, passive followers adopt this style to help them cope with a leader who expects followers to behave that way.

Fifht, exemplary followers present a consistent picture to both leaders and coworkers of being independent, innovative, and willing to stand up to superior. They apply their talents for the benefit of the organization even when confronted with bureaucratic stumbling blocks or passive or pragmatist coworkers. Effective leaders appreciate the value of exemplary followers and create the conditions that encourage these behaviors.

What type of basic followers are you? I believe most of you are the exemplary followers. These types of followers are the best among other basic followership types. For an example, regarless of what they are pursuing, many Falun Gong followers can be categorized as this type. When it is a time to be a follower, let’s be the exemplary followers, the organization and society will get the full benefit from us.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Menggapi beberapa komentar pada artikel “BUKU BIOGRAFI SOEHARTO: Apa Apaksudnya?” yang menyinggung jasa Soeharto dalam pembangunan Indonesia di masa Orde Baru, timbul pertanyaan benarkah Soeharto berhasil dalam pembangunan sehingga ia layak disebut “Bapak Pembangunan” Indonesia?

Berikut adalah komentar-komentar tersebut:

# AdhiRock said on April 28, 2007 at 5:29 am | Edit This

Mas Benny…
Orde Baru memang simbol pelanggaran HAM dan KKN, tapi kita juga tdk bisa menutup mata “keberhasilan-keberhasilan” orde baru dlm membangun Indonesia.

# evelyn said on April 30, 2007 at 2:41 am | Edit This

Buat aku sebenarnya kemunculan suatu biografi itu merupakan suatu pertanda bahwa orang tersebut tenar atau memang sedang menjalani suatu politik tertentu. Biografi ini muncul dengan alasan keduanya. Dia memang orang terkenal, terkenal akan politik kotornya yang luar biasa canggih seperti sam kok, dia tidak peduli dengan orang lain dan hak mereka jadi tidak heran gelar penjahat HAM didapatnya. Biografi ini munkin akan menjadi media buatnya untuk membuat orang lain percaya bahwa dia pada saat keemasannya memerintah dengan baik. Tidak lain tidak bukan ini untuk membantu dia sendiri agar tidak dijatuhi hukuman yang berat akan kesalahannya yang besar di waktu lampau yang selama ini sudah dilupakan banyak orang ( masyarakat Indoenesia).
Jadi buat saya ini hanya akal2akalan dia saja untuk memperoleh simpatisan dari banyak orang.
Jangan lupa kadang kebohongan bisa disengaja bisa juga tidak untuk sesuatu hal yang berarti. jadi melalui biografi ini kita bisa menilai kebohongan yang ada disengaja atau tidak.

~evelyn
http://evelyn.wordpress.com/

# lenje said on April 30, 2007 at 12:19 pm | Edit This

Well, bukunya mungkin bukan sengaja bermaksud menghentikan reformasi. Tapi yang jelas sebagai upaya memberikan gambaran yang lebih simpatik tentang Suharto, menjustifikasi tindakan2nya, dan menutupi kesalahan.

Oh ya, jasa seseorang tentu tidak dilupakan. Tapi jangan juga kenangan pada “kejayaan” lampau menjadikan kita lupa pada berbagai pelanggaran HAM pada masa itu. Beliau memang telah mengkondisikan sedemikian rupa supaya negara stabil, paling tidak di permukaan. Tapi sekian nyawa juga hilang untuk memperkokoh kekuasaannya. Jangan lupa, beliau belum membayar kesalahannya, karena tiap ke pengadilan pasti sakit .

Intinya banyak orang, termasuk penulis buku “Soeharto, the Life and Legacy of Indonesia’s Second President“, Retnowati Abdulgani-Knapp melihat bahwa perkembangan ekonomi pada beberapa dekade masa Soeharto sebagai keberhasilannya karena usaha dan kepintaran Soeharto beserta regimenya. Ternyata Martin Manurung di IndoPROGRESS melihat beberapa coincidents dalam pembangunan di era itu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 8 persen per-tahun bukan hanya semata kepiawaian Soeharto dan regimenya. Antara lain Manurung menyebutkan:

“Pada 1980-an Indonesia menikmati ‘hujan’ keuntungan yang berlimpah akibat melonjaknya harga minyak (oil boom). Hal itu turut menyumbang pembiayaan industrialisasi yang mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, sesungguhnya, pesatnya pertumbuhan lebih disebabkan oleh faktor eksternal (oil boom) ketimbang faktor internal kebijakan domestik (Widjojonomics). Hal itu terbukti dengan, menurunnya pertumbuhan ekonomi segera setelah oil boom usai yang kemudian membuka pintu krisis ekonomi 1997.”

Jika demikian halnya, layakkah ia disebut Bapak Pembangunan? Jika tidak, apakah perlu julukan ini dicabut darinya?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.