PEROMBAKAN KABINET: Bagaimana Pendapat Anda?
Oleh Beni Bevly
Paling tidak terdapat dua pendapat yang boleh dikatakan bertentangan mengenai kemungkinan kinerja kabinet baru dari pergantian kabinet atau reshuffle kabinet yang diumumkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
President Susilo Bambang Yudhoyono announced on Monday, 5/07/2007 that five new figures replaced the existing ministers in his cabinet.
Justice and Human Right Minister Hamid Awaluddin was replaced by the House of Representatives faction chairman of Golkar Party Andi Mattalata.
Transportation Minister M. Hatta Radjasa lost his position to member of the National Transportation Safety and Security Evaluation Team Jusman Syafei Djamal. However, Hatta was appointed to fill the post of State Secretary, which is formerly held by Yusril Ihza Mahendra.
Former rector of Surabaya Institute of Technology Mohammad Nuh was named to replace Sofyan Djalil as Communication and Information Minister, who moved to a new post as State Minister for Stateowned Enterprises, replacing Sugiharto.
The National Awakening Party secretary general Mohammad Lukman Edy became State Minister for the Development of Disadvantaged Regions, replacing Saifullah Yusuf, and Deputy Attorney General Hendarman Supandji replaced Abdurrahman Saleh as Attorney General (Jakarta Post, May 08, 2007).
Dengan komposisi baru seperti ini, di satu pihak melihat bahwa kabinet baru ini tidak akan membawa perubahan yang berarti dan di lain pihak melihat bahwa kabinet baru ini akan membawa dampak penegakkan hukum di Indonesia.
Pendapat pertama terlihat dari kasus sebagai berikut:
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zaenal Ma’arif mengemukakan perombakan kabinet kedua yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak menjanjikan perubahan apapun. Lima wajah baru yang akan menjadi menteri juga bukan tokoh yang mampu melakukan perubahan drastis (Tempo Interaktif, 06 Mei 2007).
Pendapat kedua diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai berikut:
KPK menyambut baik perombakan Kabinet Indonesia Bersatu yang dilakukan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki, di Gedung KPK, Jalan Veteran, Senin, mengatakan perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden ditujukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang bisa meningkatkan iklim investasi yang baik di Indonesia (Antara News, 07 Mei 2007).
Bagaimana pendapat anda?
_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.
Perombakan kabinet ok2 aja dan memang perlu dilakukan karena kita harus melihat realita atas kinerja para mentri yangtidak becus dari awal peride presiden SBY sampai sekarang. Tidak ada perkembangan berarti dari mereka. Yang ada malah justru suka umbar janji, menjilat ludah sendiri dan ketidak beresan disana-sini. Tapi nampaknya media juga mendiamkan saja kinerja ketidakbecusan mereka!
Perombakan kabinet SANGAT penting, namun SBY sekali lagi harus melihat kompetensi dari pada Tekanan dari berbagai pihak yang ada menginginkan sesuatu atas kejadian ini.
Resufle kabinet jangan dijadikan sebagai opera sabun yang mengundan banyak tawa!
Sekali lagi lihat kompetensi dibidangnya jangan karena takut tidak dapat dukungan maka SBY menempatkan orang pada tempat yang salah.
~ evelyn
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya ‘05
http://evelynpy.wordpress.com/
Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, Evelyn mempunyai pandangan yang tajam terhadap proses pengambilan keputusan politik di Indonesia dari sudut media. Ia mengatakan, “Tapi nampaknya media juga mendiamkan saja kinerja ketidakbecusan mereka!”
Media atau Pers dalam perkembangannya di negara maju telah menjadi the Fourth Estate, setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Hal ini terjadi karena media memainkan peran yang begitu besar dalam kehidupan bernegara. Masyarakat tidak selalu melihat bahwa ketiga cabang fungsi politik ini bisa diandalkan, karena itu banyak dari mereka memilih pers untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sebaliknya pers tidak tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata. Akhirnya pers bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Mengapa pers di Indonesia tidak atau belum bisa seperti di negara maju. Menurutku, akar permasalahannya adalah mental korupsi atau menerima suap telah tertanam di banyak kalangan wartawan Indonesia. Bukanlah bukan rahasia lagi, ketika konferensi pers atau pers release, setiap wartawan yang diundang menerima amplop dan disuruh menulis apa yang dimau oleh pemberi amplop itu. Bukan hanya itu, juga tidak jarang para wartawan tidak bisa menolak godaan untuk menerima undangan “entertain” ke diskotik atau klub malam lainnya. Selanjutnya semua expense ditanggung oleh yang mengundang. Dengan kondisi seperti ini, otomatis wartawan tersebut menjadi “hutang budi.” Sebagai balasannya, maka ditulislah berita yang mereka mau.
Melihat kondisi ini, jelas apa yang Evelyn katakan adalah kenyataan.
Aku tidak tahu apa jurusan apa yang Evelyn pelajari, tetapi aku yakin jika Evelyn mengambil jurusan jurnalistik, maka ia akan menjadi salah satu jurnalist yang mempunyai kinerja positif dan tidak akan menerima amplop. Dengan demikian ia akan menjadi salah satu jurnalist yang akan membangun the Fourth Estate yang kuat di Indonesia.
Indonesia ini menganut sistem presidensil atau parlementer? krn setiap isu pembentukan atau perombakan kabinet pasti ada unsur “akomodatif” dari masing2 partai, terlebih bagi partai yg punya kursi besar diparlemen (kecuali PDI-P kali ya.. untuk masa kepemimpinan SBY)kenapa harus meng-akomodasi suara2 partai?
“menjaga keharmonisan dgn partai ternyata lebih krusial daripada mengambil keputusan secara BENAR” hahahahahaha
Namun perombakan kabinet ini saya sedikit puas karna Om Hamid dan bang Yuzril… finally di copot… mudah2an ini awal dari proses penyelidikan kasus Hamid-Yuzril perihal kasus BNP Paribas.
Thanks Beni.
Aku ambil penjurusan Broadcast di kampusku, karena jurusan Jurnalistik sangat sedikit dan meriskankan untukku kalau aku masih memaksakan untuk mengambilnya.
Trias Politika memang sangat diperngaruhi oleh Media sebagai kekuasaan no 4. Media menjadi si tukang kontrol terhadap ketiga kekuasaan baik Yudikatif, eksekutif dan legislatif.
Realita dilapangan yang dikatakan saudara Beni amat sangat terjadi.
Dan jujur saya pernah sekali melakukan hal naif yang demikian dengan harapan bahwa media menulis apa yang saya hendak katakan pada para “audience”.
Tapi sekarang se bobrok2nya pemerintahan kita media menggunakan kesempatan itu untuk menjual barang mereka!
Media tidaklah lagi memposisikan tempat mereka sebagai si TUKAN KONTROL namun mereka di TUKANG BANTAI apabila berbicara mengenai bisnis!
Tidak ada kawan tapi lawan mengingat persaingan media saat ini. Itulah alasannya mengapa terkadang media selalu berlebihan dalam pemberitaan dan wartawan mau menerima amplop2 itu.
Pergantian Kabinet kali inipun menjadi sasaran empuk bagi media baik media sebagai kekuatan ke 4( tukang KONTROL ) maupun untuk mendongkrak penjualan mereka.
Masalahnya adalah jangan sampai presiden kita ikut mengambil keputusan karena bias “framing” yang dilakukan oleh media dengan pembredelan secara detail mengenai para mentri yang diresufle sekaligus beserta para calon.
Pertanyaan saya adalah kalau media adalah Si Tukang Kontrol dan merupakan kekuatan ke 4 selain Trias Politika lantas siapa yang akan mengontrol media?
Bukankah si Tukan Kontrol kalau tidak ada yang mengontrol akan berubah menjadi anarkis?
Maaf kalau kepanjangan
~evelyn
http://evelynpy.wordpress.com/
Mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan ‘05
Universitas Kristen Petra Surabaya
Adhi, harmoni dalam politik Indonesia agaknya diartikan sebagai mengakomodasi partai lain. Dengan demikian maka terciptalah diversity di dalam pemerintahan. Paling tidak ada dua teori yang menyatakan tentang organisasi yang terdiri dari berbagai latar belakang kumpulan orang yang berbeda.
Pertama, psychology sosial menyatakan bahwa perbedaan cenderung berasosiasi negatif dengan performance dan keutuhan karena secara psychology sosial orang cenderung akan merasa lebih dekat dengan kelompok yang mempunyai kemiripan terhadap mereka dan menghindari kelompok yang berbeda.
Kedua, bidang managment mengatakan bahwa perbedaan cenderung mempunyai hubungan positif dengan performance karena sumber kognitive yang berbeda memperkaya proses dan hasil kerja.
Jika demikian halnya, persoalan utama akan balik ke individu yang terlibat. Bisakah mereka menggalang tujuan umum, common political will dan komit untuk melaksanakannya?
Evelyn, kita masih ingat bagaimana peristiwa Lady Diana meninggal. Paparazzi yang mengejar dia secara menggebu-gebu. Sehingga dia dan pacarnya menyuruh supirnya kebut sehingga tabrakkan. Ini adalah salah satu kasus anarki yang Evelyn maksud. Bagaimana mengkontrol mereka?
Di Amerika Serikat, jurnalist mempunyai pengaruh yang sangat sehingga ada beberapa peraturan yang berlaku untuk umum tidak berlaku untuk mereka, seperti mereka bisa mengendarai di atas speed limit lalu-lintas. Tetapi bukan berarti mereka kebal terhadap hukum. Hampir setiap organisasi di AS sangat hati-hati dalam bertindak, terutama tindakan yang berkaitan dengan liability pihak ketiga. Para lawyer selalu siap untuk menuntut siapa saja yang dikira melanggar hukum, termasuk menuntut para jurnalist. Karena ini jugalah maka check and balance system di AS diakui termasuk paling efective dibandingkan secara umum dengan negara lainnya.
Jadi Evelyn, selain checks and balances ditingkat eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers, masyarakat lapisan bahwa juga terbiasa dengan mencari keadilan melalui para lawyer yang lapar akan kasus ketidak-adilan. Di sinilah anarki bisa dihindari.
Tidak ada komentar yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Aku hargai semua komentar, termasuk komentar yang mengkritik, tidak setuju atau apa saja. Karena itu, aku berterima kasih kepada Adhi dan Evelyn.
Kalau menurut saya, reshuffle kabinet bisa menjadi satu langkah yang positif, karena:
1. Bisa memotivasi para menteri untuk bekerja lebih baik karena mereka tidak akan dipertahankan di kabinet bila kinerjanya buruk.
2. Menteri yang diduga korupsi memang sebaiknya dicopot jabatannya dulu sebelum menjalani proses pengadilan.
3. Ini menunjukkan adanya mekanisme evaluasi pemerintah terhadap kinerja kementrian,sekalipun menurut saya too late. Mestinya pemerintah tidak ragu mencopot menteri yang sudah jelas kinerjanya kurang baik dari awal.Kalau sekarang yang saya khawatirkan menteri baru tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki keadaan.
Tapi saya masih melihat di Kabinet SBY ada the right man in the wrong place. Mestinya SBY bijak untuk meletakkan right man in the right place.
Ria, ada satu hal yang aku lihat bahwa SBY lain dari presiden-presiden sebelum-nya, yaitu kebijakannya yang termasuk cukup tegas dan berani untuk menindak pelaku korupsi.
Dalm sejarah Indonesia, belum ada sebanyak pelaku korupsi seperti masa SBY yang dijebloskan ke penjara. Memang ada pihak yang mengatakan bahwa gerakannya masih terlalu lambat. Agaknya Ria dan aku termasuk di antara pihak tersebut.
Dia masuh termasuk lambat bukan hanya untuk masalah korupsi, tetapi ia terlalu memberi kesempatan yang banyak dan lama pada menteri-menteri di bawahnya untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain ia masih terlalu kompromistis.
Mudah-mudahan dengan reshuffle kabinet ini, ia telah memngirim signal supaya menteri-menteri lain memperbaiki kinerjanya.
Memang susah mau mengatur Umat sebanyak 250 juta orang.Memang susah mau menyenagkan hati semua orang. Memang susah kalau harus bagi bagi kue yg kecil kesemua orang. Dan gampang sekali mau ngomentarin kerjaan orang.
Kabinet di reshuffle atau tidak, masalahnya tidak semudah itu. Yang Pasti Indonesia belum siap untuk Reformasi dan Demokrasi. Karena untuk itu, memerlukan pengorbanan yg sangat besar, memerlukan kemampuan untuk mandiri yg besar, memerlukan kemampuan SETIAP INDIVIDUNYA, dan memerlukan PERSATUAN BANGSA.
SBY sudah mencoba sedaya upaya, dibarengi dengan segala macam bencana, tapi kalau semua orang tidak berusaha memajukan diri sendiri, dan masih mengharapkan orang lain, maka, reshuffle dua ratus kali juga nggak bakalan ada hasilnya. Budaya Peninggalan Orde Baru, masih sangat kental di setiap benak Orang Indonesia. Biasa di suapin semuanya, nah ketika harus berusaha sendiri, kelabakan. Demokrasi juga diartikan asal jneplak aja, semua bebas bersuara, dan sembarangan.