Overseas Think Tank for Indonesia

Oleh Beni Bevly
Membaca pernyataan seorang menteri tentang keadaan desa-desa tertinggal di Indonesia sempat membuatku tercengang. Lalu aku teringat akan satu artikel yang pernah aku baca, yaitu tulisan Hayie Muhammad, Direktur Program Indonesia Procurement Watch. Aku pikir kenapa tidak aku coba hubungkan ini semua dengan menggunakan hitung-hitungan matematika secara kasar. Setelah aku lakukan, ternyata aku menemukan angka yang juga sangat mencengangkan, yaitu hanya dengan 12.5% uang hasil korupsi, desa-desa tertinggal tersebut bisa dimajukan.

Pada tanggal 15 Mei 2007 lalu, Menteri Kedulatan dan Perikanan, Freddy Numberi di Surabaya mengatakan,

“Di Indonesia ada 70.611 desa
dengan 20.000 diantaranya tanpa Puskesmas,
17.000 tak bisa dilintasi,
12.000 tanpa listrik,
30.000 dengan sebagian punya listrik dan sebagian tak punya listrik, dan banyak lagi.
Jadi, Indonesia bukan cuma Jakarta atau Surabaya” (antara.co.id).

Mengapa keadaan desa-desa ini sampai sedemikian parahnya? Untuk menjawab ini, coba kita kaitan dengan angka korupsi yang meraja rela di Indonesia.

Menurut laporan Bank Dunia dalam Indonesia Country Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement Assessment System (2003) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa korupsi terbesar terjadi di bidang pengadaan barang/jasa, yaitu 77% dari total jumlah korupsi . Jumlah yang diperkirakan dikorupsi dari bidang ini setiap tahun mencapai hingga RP. 70 triliun (Hayie Muhammad, Mendesak, UU Pengadaan Barang, 2007). Jika kita berasumsi bahwa korupsi seperti ini telah bejalan 30 tahun, maka angka yang diperoleh adalah:

Rp. 70 triliun x 30 tahun = Rp. 2.100 triliun yang dikorupsi.

Selanjutnya kita akan hitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun puskesmas, sekolah, jalan aspal dan pembangunan listrik bagi saudara-saudara kita yang malang di desa yang ditinggal.

Pembangungan satu puskesmas memakan biaya sekitar Rp. 50 juta dan sekolahan SD sekitar Rp. 90 juta. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dompet Bengkulu dengan mengandalkan biaya dari Pembaca Kompas tahun 2000, sebagai berikut:

Dua proyek yang biaya pembangunannya ditanggung oleh Dompet Bengkulu adalah satu puskesmas pembantu Rp 49,5 juta, dan satu unit SD senilai Rp 88,4 juta (kompas.com).

Pembangunan jalan beraspal dibutuhkan biaya Rp. 1,6 milliar per kilo meter. Ingat ini adalah angka dari dari pemerintah, Dirjen Bina Marga, yang biasanya telah dibesar-besarkan atau di-mark up untuk dikorupsi. Kutipan langsungnya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kajian Ditjen Bina Marga, biaya konstruksi pengecoran beton badan jalan dengan lebar tujuh meter rata-rata sebesar Rp 2 miliar per kilometer. Sedangkan pembangunan jalan baru yang menggunakan aspal menghabiskan biaya Rp 1,6 miliar per kilometer (perpustakaan.bappenas.go.id).

Total jalan di Indonesia panjangnya 368.360 km, di antaranya yang beraspal 213.649 km dan yang tidak beraspal sepanjang 154.711 km (cia.gov). Aku berasumsi, jika jalan yang 154.711 km diaspal maka sebagian 17.000 desa itu bisa dilintasi.

Biaya penyambungan listrik untuk satu rumah dengan contoh Banda Aceh adalah mulai dari Rp. 454.000, Rp. 655.000 dan Rp. 1,1 juta (serambinews.com). Ambillah nilai tengahnya, yaitu Rp. 655.000 dan anggaplah rata-rata terdapat 1.500 rumah di setiap desa.

Maka perhitungan untuk keseluruhan pembiayaan di atas adalah:

20.000 puskesmas x Rp.50 juta = Rp. 1.000.000.000.000 atau Rp.1 triliun

20.000 SD x Rp. 90 juta = Rp. 1.800.000.000.000 atau Rp. 1,8 triliun

154.711 km jalan x Rp. 1.6 milliar = Rp. 247.537.600.000.000 atau Rp. 248 triliun.

12.000 desa x 1.500 rumah x Rp. 650 ribu biaya listrik = Rp. 11.700.000.000.000 atau Rp. 12 triliun.

Jadi total biaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalah yang dikatakan oleh menteri Kedulatan dan Perikanan, Freddy Numberi adalah Rp. 262,8 triliun.

Jumalah uang Rp. 262,8 triliun (12.5%) ini relatif kecil dan tidak berarti dibandingkan dari Rp. 2.100 triliun yang lenyap karena korupsi. Kalau begitu, jika uang yang hilang karena korupsi tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, maka saudara-saudara kita di yang desa-desa tersebut tidak perlu merasakan penderitaan seperti sekarang. Jika tidak ada penderitaan seperti ini, para menteripun kehabisan bahan pidato yang membuat aku tercengang mendengarkannya. Bukan itu saja, pemerintahpun akan kelebihan uang sebesar Rp. 1.837,2 triliun (Rp. 2.100 triliun – Rp. 262.8 triliun). Lalu mau dikemanakan uang yang maha banyak ini? Dikorupsi lagi?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.