Overseas Think Tank for Indonesia

Oleh Beni Bevly
Dalam satu mailing list, ada seorang sahabat yang menangapi artikel “KETERPURUKAN EKONOMI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN TRAGEDI MEI 1998: Analisa Preliminary”. Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan kerja sama dengan negara lain, ia mengemukakan:

“Yang pasti juga tidak ada satu negara industripun yang senang kalau negara dunia ketiga bisa menyainginya.”

Membaca kutipan di atas, mengingatkan aku pada teori ketergantungan dan kepentingan dalam hubungan internasional. Dalam dunia internasional, konstelasi politik, keamanan dan ekonomi telah banyak berubah sejak selesainya perang dingin, runtuhnya kubu Uni Soviet dan tumbuhnya raksasa ekonomi China. Walaupun demikian ada satu hal yang tidak berubah, hal ini sejalan dengan kutipan di atas, yaitu negara maju tetap akan menciptakan ketergantungan negara berkembang dan negara terbelakang kepada mereka demi pememenuhan kepentingan nasional mereka.

Dengan terciptaan ketergantungan baik dalam ekonomi, keamanan dan politik, maka suatu negara yang tergantung tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Ketergantungan dan efek seperti inilah yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru dan juga pada masa sekarang.

Salah satu contohnya adalah di mana Indonesia sangat tergantung pada mengekspor minyak dan kayu mentah pada negara maju, di lain pihak Indonesia tidak dikasih kesempatan untuk mengelolah minyak dan kayu mentah itu menjadi barang jadi atau setengah jadi. Terlepas dari dikasih atau tidaknya kesempatan, pemerintahan Indonesia sudah seharusnya dan selayaknya menumbuhkan dan mempuyai kemampuan ini.

Begitu juga dalam hal politik dan keamanan. Situasi ketakutan akan blok timur (komunis) atau karena hal lain, maka membuat Indonesia bergantung pada dukungan Amerika Serikat baik dari segi ideologi maupun kekuatan bersenjata. Sementara pembangunan dan pendidikan politik secara positive, terbuka dan dewasa agaknya tidak disampaikan pada rakyat Indonesia.

Dua contoh di atas (mengelolah bahan mentah menjadi bahan jadi, dan pembangunan dan pendidikan politik) tentu saja bukan menjadi masalah pemerintahan negara maju yang bekerja sama dengan Indonesia. Bagi mereka justru hal ini lebih baik jangan dikembangkan, karena kondisi keterbelakangan ini bisa digunakan untuk kepentingan nasional negara mereka. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya setiap hubungan internasional antar negara selalu didasarkan atas kepentingan nasional. Hanya pemerintahan Indonesia saja yang selama ini tidak banyak melakukan hubungan Internasional berdasarkan kepentingan nasional yang rasional. Indonesia sering mencampur-adukkan kepentingan pribadi/golongan di dalam negeri dan perasaan “solidaritas’ yang tidak menentu. Contohnya adalah sikap Indonesia pada pemerintahan militer Myanmar dan pada pemerintahan Ahmad Dinejad, Iran.

Dengan type hubungan internasional seperti ini, tentu saja mempengaruhi perkembangan dalam negeri Indonesia. Singkatnya, negara kita tidak bisa berdiri sendiri dan tetap menjadi negara yang bergantung pada negara lain secara berkepanjangan.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly

Dalam diskusi melalui email dengan sahabat saya, Mutiara Andalas, SJ, saya kemukakan bahwa untuk memperingati 10 tahun Tragedi May 1998, selain dibahas masalah kemanusiaan dari sisi korban, saya pikir kita juga bahas masalah yang sedang ngetrend, misalnya dikaitan dengan keterpurukan ekonomi Indonesia yang belum bisa bangun hingga saat ini. Ia meresponse dengan megirimkan kegiatan “Refleksi Menjelang 10 tahun Reformasi” yang intinya sebagai berikut:

“Bahkan kita menyaksikan secara bertahap birokrat, wakil rakyat dan pakar-pakar bersekongkol menyingkirkan keadilan dari agenda reformasi. “Prioritas kita adalah pemulihan ekonomi, ” kata mereka. Kalau ekonomi sudah membaik barulah pemerintah bisa menata kembali keadilan di negeri ini. Begitu menurut mereka. Para korban kejahatan Orde Baru malah dibuat merasa bersalah karena menuntut terlalu banyak dari pemerintah sekarang yang sedang mengatasi krisis.”

Jelas kutipan di atas sangat menggugah, karena itu jugalah saya setuju bahwa jangan karena alasan ekonomi maka ia dijadikan “Panglima” dalam membangun suatu negara sehingga mengabaikan sisi lain, seperti human right dan demokrasi. Hal inilah yang terjadi pada masa Orde Baru. Sedangkan Orde Lama menjadikan politik sebagai “Panglima” sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak memadai. Inti yang saya maksudkan adalah pembangunan yang simultan dan bersamaan sehingga tidak terjadi kepincangan.

Memang banyak contoh negara di Asia yang mengesampingkan human right dan/atau demokrasi tetapi berhasil membangun perekonomian negaranya. Contohnya yang sering dikemukakan di sini adalah China dan Singapura. Jarang sekali di negara berkembang berhasil menjalankan pembangunan ekonomi disertai dengan pembangunan politik (menuju demokrasi) secara bersamaam. Negara yang menerapkan sistem ini dan terlihat ada hasilnya adalah India. India, walaupun tidak sepenuhnya lancar, telah meperlihatkan dimana pembangunan politik demokrasi, termasuk penjaminan human right bisa jalan seimbang dengan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pemikiran di atas, saya melihat perlu dibahas efek kekerasan negara pada Mei 1998 terhadap rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi setelah itu, tentu saja tetap menitik beratkan pembelaan korban kemanusiaan yang tiada taranya. Kedua sub topik ini (ekonomi dan pembelaan korban pada peristiwa Mei 1998), tentu perlu dikembangkan ke langkah operasional dan dijadikan bahan renungan, kalau perlu masukan untuk semua pihak yang membutuhkan.

Perbandingan paralel terhadap penderitaan ekonomi rakyat yang berkepanjagangan di Indonesia bisa dilihat dengan perekonomian rakyat di negara lain yang mengalami hal serupa, seperti di Thailand, Malaysia dan Hongkong. Pengertian penderitaan ekonomi rakyat yang saya maksukan adalah ketidak-seimbangan kenaikan harga barang dan jasa di satu pihak dibandingkan dengan kenaikan pendapatan rakyat Indonesia di lain pihak. Tentu saja dalam hal ini pendapatan mayoritas rakyat Indonesia jauh lebih kecil secara persentasi dibandinkan dengan kenaikan harga barang dan jasa.

Pada saat ini perekonomian Thailand, Malaysia dan Hongkong telah pulih dan tidak menunjukkan adanya bekas peristiwa depressi ekonomi pada tahun 1998. Walaupun di Indonesia telah menunjukkan adanya perbaikan, tetapi perbaikan itu hanya di permukaan saja. Artinya, perbaikan ekonomi di kalangan moyoritas Indonesia di level bawah dan menegah tidak terjadi perbaikan yang berarti (Lebih rinci baca: Pembangunan Ekonomi Indonesia Tidak Trickle Down Effect).

Kembali ke usul untuk memperingati 10 tahun Mei 1998, menurut hemat saya perlu ditampilkan tokoh atau tokoh-tokoh yang mengerti tetang gejala sosial (human right), politik (demokrasi) dan pembangunan ekonomi (yang trickle down efect). Kedengarannya hal ini terlalu kompleks, tetapi saya yakin bahwa di antara 250 juta populasi Indonesia, pasti ada yang peduli dan ahli mengenai hal ini. Orang seperti inilah yang kita harapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil keputusan dan pelaku di negara kita. Kita juga membutuhkan pengambil keputusan dan pelaku yang yang peduli terhadap kepentingan rakyat banyak Indonesia.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly

“If there is hell, he will burn eternally. I have no nostalgia for Suharto period. The only good thing he did, he tamed the oligarchy.”
Jeffry Winters, Ph.D.

In a discussion with one of my colleagues, he mentioned an interview conducted on December 14, 2005 by Peter F Gontha on QTV, an Indonesian TV channel with Jefrrey Winters, Ph.D, a Southeast Asian Political Economy Professor from Northwestern University, Chicago, USA.

Finally, I have the opportunity to watch it. There are 6 episodes on Youtube.com. At first, I thought it was already out of date, but after watching it, here is my impression, “Wow! Jeffrey is really being truthful and dare to be honest.”

In episode 3, among others, he points out the following cases:

30th September Movement or G30S/PKI and the United States role
East Timor
Pancasila
Berkeley Mafia
The contrast between Sukarno and Suharto

Below is the episode 3 of the interview:

I also suggest you to watch episode 5 and 6.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly

Why does Burma need to be freed? Below is the simple explanation from Burma-Myanmar Genocide 2007 site:

What is GENOCIDE? [pronunced: jen-uh-sahyd] dictionary.com defines “The deliberate and systematic extermination of a national, racial, political, or cultural group”.

Genocide in Burma (Myanmar) A genocide has currently been going on in Burma for over 40 years under military government. People get arrested, tortured, lost jobs, lost licenses, abused, killed, and unfairly treated for believing in democracy. Justice is a dream in Burma.

What are “International War Crime Tribunals”? International war crimes tribunals are courts of law established to try individuals accused of war crimes and crimes against humanity.

Who should be put on trial at International War Crime Tribunals? Criminals who committed crimes that include use of outlawed weapons; intentionally bombing schools, hospitals, mosques and churches; killing after a cease-fire; and starvation of citizens.

So now we know the reason why Burma needs to be freed: “A genocide has currently been going on in Burma for over 40 years under military government.”

What can I do? www2.free-burma.org is suggesting:

1. Join the list of participants here
2. Take part in this action more
3. Spread the word here
4. Spread the graphics here

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.