KETERPURUKAN EKONOMI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN TRAGEDI MEI 1998: Analisa Preliminary
Oleh Beni Bevly
Dalam diskusi melalui email dengan sahabat saya, Mutiara Andalas, SJ, saya kemukakan bahwa untuk memperingati 10 tahun Tragedi May 1998, selain dibahas masalah kemanusiaan dari sisi korban, saya pikir kita juga bahas masalah yang sedang ngetrend, misalnya dikaitan dengan keterpurukan ekonomi Indonesia yang belum bisa bangun hingga saat ini. Ia meresponse dengan megirimkan kegiatan “Refleksi Menjelang 10 tahun Reformasi” yang intinya sebagai berikut:
“Bahkan kita menyaksikan secara bertahap birokrat, wakil rakyat dan pakar-pakar bersekongkol menyingkirkan keadilan dari agenda reformasi. “Prioritas kita adalah pemulihan ekonomi, ” kata mereka. Kalau ekonomi sudah membaik barulah pemerintah bisa menata kembali keadilan di negeri ini. Begitu menurut mereka. Para korban kejahatan Orde Baru malah dibuat merasa bersalah karena menuntut terlalu banyak dari pemerintah sekarang yang sedang mengatasi krisis.”
Jelas kutipan di atas sangat menggugah, karena itu jugalah saya setuju bahwa jangan karena alasan ekonomi maka ia dijadikan “Panglima” dalam membangun suatu negara sehingga mengabaikan sisi lain, seperti human right dan demokrasi. Hal inilah yang terjadi pada masa Orde Baru. Sedangkan Orde Lama menjadikan politik sebagai “Panglima” sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak memadai. Inti yang saya maksudkan adalah pembangunan yang simultan dan bersamaan sehingga tidak terjadi kepincangan.
Memang banyak contoh negara di Asia yang mengesampingkan human right dan/atau demokrasi tetapi berhasil membangun perekonomian negaranya. Contohnya yang sering dikemukakan di sini adalah China dan Singapura. Jarang sekali di negara berkembang berhasil menjalankan pembangunan ekonomi disertai dengan pembangunan politik (menuju demokrasi) secara bersamaam. Negara yang menerapkan sistem ini dan terlihat ada hasilnya adalah India. India, walaupun tidak sepenuhnya lancar, telah meperlihatkan dimana pembangunan politik demokrasi, termasuk penjaminan human right bisa jalan seimbang dengan pembangunan ekonomi.
Berdasarkan pemikiran di atas, saya melihat perlu dibahas efek kekerasan negara pada Mei 1998 terhadap rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi setelah itu, tentu saja tetap menitik beratkan pembelaan korban kemanusiaan yang tiada taranya. Kedua sub topik ini (ekonomi dan pembelaan korban pada peristiwa Mei 1998), tentu perlu dikembangkan ke langkah operasional dan dijadikan bahan renungan, kalau perlu masukan untuk semua pihak yang membutuhkan.
Perbandingan paralel terhadap penderitaan ekonomi rakyat yang berkepanjagangan di Indonesia bisa dilihat dengan perekonomian rakyat di negara lain yang mengalami hal serupa, seperti di Thailand, Malaysia dan Hongkong. Pengertian penderitaan ekonomi rakyat yang saya maksukan adalah ketidak-seimbangan kenaikan harga barang dan jasa di satu pihak dibandingkan dengan kenaikan pendapatan rakyat Indonesia di lain pihak. Tentu saja dalam hal ini pendapatan mayoritas rakyat Indonesia jauh lebih kecil secara persentasi dibandinkan dengan kenaikan harga barang dan jasa.
Pada saat ini perekonomian Thailand, Malaysia dan Hongkong telah pulih dan tidak menunjukkan adanya bekas peristiwa depressi ekonomi pada tahun 1998. Walaupun di Indonesia telah menunjukkan adanya perbaikan, tetapi perbaikan itu hanya di permukaan saja. Artinya, perbaikan ekonomi di kalangan moyoritas Indonesia di level bawah dan menegah tidak terjadi perbaikan yang berarti (Lebih rinci baca: Pembangunan Ekonomi Indonesia Tidak Trickle Down Effect).
Kembali ke usul untuk memperingati 10 tahun Mei 1998, menurut hemat saya perlu ditampilkan tokoh atau tokoh-tokoh yang mengerti tetang gejala sosial (human right), politik (demokrasi) dan pembangunan ekonomi (yang trickle down efect). Kedengarannya hal ini terlalu kompleks, tetapi saya yakin bahwa di antara 250 juta populasi Indonesia, pasti ada yang peduli dan ahli mengenai hal ini. Orang seperti inilah yang kita harapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil keputusan dan pelaku di negara kita. Kita juga membutuhkan pengambil keputusan dan pelaku yang yang peduli terhadap kepentingan rakyat banyak Indonesia.
_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.
Saya setuju bahwa “pembangunan” mempunyai banyak dimensi dan ekonomi bukanlah satu2nya yang mesti dianakemaskan. Menjalankan pembangunan dalam beberapa dimensi sekaligus semestinya tidaklah sekompleks kedengarannya, yang penting adalah koordinasi dan saling respek di antara satu sama lain.
Soal SDM Indonesia, walaupun hanya 1% saja dari populasi yang mempunyai skills dan trained di berbagai bidang sampai tingkat aplikasi yang baik, itu sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk memimpin perjalanan pembangunan ekonomi-politik-sosial. Intinya adalah kedewasaaan berpikir dan harga diri bangsa (dignity).
Sepanjang tidak ada atau masih minimnya kesadaran akan dignity, SDM sebaik apapun tidak akan ada gunanya.
[…] Beni Bevly Dalam satu mailing list, ada seorang sahabat yang menangapi artikel “KETERPURUKAN EKONOMI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN TRAGEDI MEI 1998: Analisa PreliminaryR…. Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan kerja sama dengan negara lain, ia […]
Padahal Bung Karno menginginkan kemerdekaan dlm politik, ekonomi dan sosial. Namun memang faktanya implementasi tdk berjalan dgn cita2. Hal ini mungkin disebabkan situasi pada waktu itu kalo saya boleh menyebut ‘pencarian ideologi’ konflik antara Islam, Nasionalis dan Marxism. Sehingga konsep2 mengenai ekonomi sedikit terbelengkai.
Saya sangat setuju dgn kalimat diatas. Good point bro Beni. Namun saya punya sebuah konsep negara: Ideologi Pancasila tapi sistem pemerintahan otokrasi. Krn menurut saya hanya dgn otokrasi lah bangsa ini akan maju mengingat kita hidup di alam plural, multi culture, multi religion dan multi interest.. maka mengakomodir kesemuanya itu hanya akan menghasilkan ’sebuah kompromi’. Mengakomodasi kesemuanya bisa dimungkinkan tapi keputusan tetap di tangan Sang Pemimpin bukanlah hasil kompromi.
Sudah waktunya management negara dijalankan dengan lebih professional. Objektif dibuat yang balanced dan jelas, dengan accountability tinggi ke board members (DPR?) dan share holders (rakyat). Mungkin enak juga kalau bisa lihat simple scorecard pemerintah every quarter, atau even monthly. Human rights - red, environmental and safety - red, revenue - yellow, etc.
It does take the whole systems to work - one of which the people need to have the awareness of the other dimensions. And we can definitely make it work.
Menarik sekali komentar dari Jennie, AdhiRock dan Bleu yang masing-masing melihat dari kaca mata yang berbeda dan bisa saling melengkapi.
Point dari Jennie: “Intinya adalah kedewasaaan berpikir dan harga diri bangsa (dignity)”
AdiRock, “Krn menurut saya hanya dgn otokrasi lah bangsa ini akan maju mengingat kita hidup di alam plural, multi culture, multi religion dan multi interest..”
Bleu, “Sudah waktunya management negara dijalankan dengan lebih professional … bisa lihat simple scorecard pemerintah every quarter, atau even monthly. Human rights - red, environmental and safety - red, revenue - yellow, etc.”
Aku ingin mengkomentari pendapat AhiRock secara khusus. Otokrasi (autocracy) dapat diartika sebagai “A country or state that is governed by a single person with unlimited power” (Answer.com). Memang untuk konsisi tertentu suatau negara membutuhkan pemerintahan seperti itu, tetapi hal ini tidak bisa dibiarkankan lama dan berkepanjangan, kecuali orang tersebut mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa untuk tidak tergoda dengan mengkorupsi unlimited/absolute kekuasaan yang ia punyai.
Untuk kasus otokrasi, aku sering mengacu pada pendapat Lord Acton yang bilang, “Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”. Hal inilah yang terjadi pada Soeharto dan Soekarno.
“Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”
setuju bro.. and finally good guy is almost bad guy. Pernah baca disalah satu comment bro Beni.
Inilah dilematisnya bro,
dan untuk menjadi pemimpin otokrasi seseorang harus benar2 punya dedikasi yang tinggi untuk negara dan rakyat. Sejarah mengatakan memang tidak ada yang seperti itu, semua berakhir dgn perampokan dan penindasan.
So gimana donk????
Adhi, ada dua jenis perubahan. Pertama, yang mendasar, keras dan cepat (revolusi) dan yang kedua, perubahan secara bertahap dan lambat (evolusi).
Revolusi di suatu negara cenderung membawa korban manusia. Jika hal ini ditindaklanjuti dengan baik dan tepat, maka revolusi ini oleh kalangan tertentu diyakini “worth it“. Pada tahun 1965, Soeharto melakukan revolusi dan menimbulkan korban yang tiada taranya. Tetapi sayangnnya, setelah itu ia tidak meletakkan fondasi ekonomi dan politik yang kuat untuk bangsa Indonesia secara umum. Maka revolusinya, saya katakan gagal untuk mencapai kebaikan khalayak ramai.
Evolusi adalah cara yang dipakai oleh pemerintahan Deng Xiaoping untuk memajukan China. Ia mengerti bahwa sosialisme/komunisme murni tidak akan memajukan bangsanya, Di lain pihak ia juga tidak hendak mengadakan perubahan yang mendadak yang kemungkinan menimbulkan banyak korban. Secara perlahan ia merubah prinsip Moa Zedong yang menerapkan strategi yang kaku, yaitu “desa megepung kota” dalam Revolusi Kebudayaan. Akibat kebijakan ini, China menjadi mundur. Bagaimana tidak? Contohnya, seorang terpelajar seperti dokter dan professor disuruh turun ke sawah untuk mencangkul dan menjadi petani. Dengan demikian bakat yang telah ada tidak menjadi maksimal. Bukankah lebih maksimal jika pekerjaan mencangkul diberikan pada petani yang memang sudah mahir di bidangnya?
Dengan tidak melakukan revolusi, tetapi pasti, Deng menerapkan strategy “Saya tidak peduli apa warnanya kucing yang penting ia bisa menangkap tikus“. Untuk Hongkong ia menerapkan sistem “satu negara dua sistem“. Sekarang kita bisa lihat keberhasilan Deng membangun fondasi yang kuat untuk negaranya tanpa harus mengorbankan jutaan jiwa manusia. Daratan China dan Hongkong semakin kuat. Sementara Indonesia masih terpuruk dengan serangan depresi tahun 1998. Sangat menyedihkan.
Pengalaman di atas paling tidak memberikan gambaran kedua cara perubahan di atas. Yang mana akan dipilih?
Good Point. Penjelasan yang sangat brilian.
Postingan saya dgn JuduL Revolusi, menunjukkan saya lebih memilih evolusi ketimbang revolusi.
Thanks. Nice discussion
Keprihatinan dari masing-masing pribadi terhadap permasalahan yang ada merupakan indikasi positif akan keterpurukan bangsa dan negara ini. Penayangan dan penulisan wacana dari para pengamat sosial-politik dan ekonomi, adalah upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa yang terjadi di negara ini. Namun cukupkah sampai di situ?
Banyak organisasi di masyarakat yang memiliki visi untuk membawa negara ini untuk menuju ke kondisi yang lebih baik, tetapi sudahkan mereka merapatkan barisannya? Urusan negara ini tidak hanya berpusat di Jakarta. Dengan adanya otonomi daerah, banyak hal yang lebih tidak terkendali di masing-masing daerah.
Adakah usaha penyatuan visi dan gerak langkah oraganisasi-organisasi yang ada telah dilakukan? Penggalangan ini perlu agar perjuangan lebih efektif. Masih ingat tentang sejarah kebangkitan nasional?
SBaskoro, kedua komentar anda membuat saya berpikir lebih mendalam mengenai permasalah utama dan mendesak di Indonesia. Hal ini akan saya tulis di artikel berikutnya. Sebagai gambaran, dari semua kegagalan dan keterlambatan perkembangan sosial, politik dan ekonimi, sementara ini aku berpikir berasal dari dua hal, yaitu tidak ada rasa urgency dan rasa malu di kalangan pembuat keputusan, pelaku dan sebagian besar masyarakat Indonesia.
SBaskoro, terima kasih atas komennya.