SBaskoro, terima kasih atas komennya.

Revolusi di suatu negara cenderung membawa korban manusia. Jika hal ini ditindaklanjuti dengan baik dan tepat, maka revolusi ini oleh kalangan tertentu diyakini “worth it“. Pada tahun 1965, Soeharto melakukan revolusi dan menimbulkan korban yang tiada taranya. Tetapi sayangnnya, setelah itu ia tidak meletakkan fondasi ekonomi dan politik yang kuat untuk bangsa Indonesia secara umum. Maka revolusinya, saya katakan gagal untuk mencapai kebaikan khalayak ramai.

Evolusi adalah cara yang dipakai oleh pemerintahan Deng Xiaoping untuk memajukan China. Ia mengerti bahwa sosialisme/komunisme murni tidak akan memajukan bangsanya, Di lain pihak ia juga tidak hendak mengadakan perubahan yang mendadak yang kemungkinan menimbulkan banyak korban. Secara perlahan ia merubah prinsip Moa Zedong yang menerapkan strategi yang kaku, yaitu “desa megepung kota” dalam Revolusi Kebudayaan. Akibat kebijakan ini, China menjadi mundur. Bagaimana tidak? Contohnya, seorang terpelajar seperti dokter dan professor disuruh turun ke sawah untuk mencangkul dan menjadi petani. Dengan demikian bakat yang telah ada tidak menjadi maksimal. Bukankah lebih maksimal jika pekerjaan mencangkul diberikan pada petani yang memang sudah mahir di bidangnya?

Dengan tidak melakukan revolusi, tetapi pasti, Deng menerapkan strategy “Saya tidak peduli apa warnanya kucing yang penting ia bisa menangkap tikus“. Untuk Hongkong ia menerapkan sistem “satu negara dua sistem“. Sekarang kita bisa lihat keberhasilan Deng membangun fondasi yang kuat untuk negaranya tanpa harus mengorbankan jutaan jiwa manusia. Daratan China dan Hongkong semakin kuat. Sementara Indonesia masih terpuruk dengan serangan depresi tahun 1998. Sangat menyedihkan.

Pengalaman di atas paling tidak memberikan gambaran kedua cara perubahan di atas. Yang mana akan dipilih?

Inilah dilematisnya bro,
dan untuk menjadi pemimpin otokrasi seseorang harus benar2 punya dedikasi yang tinggi untuk negara dan rakyat. Sejarah mengatakan memang tidak ada yang seperti itu, semua berakhir dgn perampokan dan penindasan.
So gimana donk????

Point dari Jennie: “Intinya adalah kedewasaaan berpikir dan harga diri bangsa (dignity)”

AdiRock, “Krn menurut saya hanya dgn otokrasi lah bangsa ini akan maju mengingat kita hidup di alam plural, multi culture, multi religion dan multi interest..”

Bleu, “Sudah waktunya management negara dijalankan dengan lebih professional … bisa lihat simple scorecard pemerintah every quarter, atau even monthly. Human rights - red, environmental and safety - red, revenue - yellow, etc.”

Aku ingin mengkomentari pendapat AhiRock secara khusus. Otokrasi (autocracy) dapat diartika sebagai “A country or state that is governed by a single person with unlimited power” (Answer.com). Memang untuk konsisi tertentu suatau negara membutuhkan pemerintahan seperti itu, tetapi hal ini tidak bisa dibiarkankan lama dan berkepanjangan, kecuali orang tersebut mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa untuk tidak tergoda dengan mengkorupsi unlimited/absolute kekuasaan yang ia punyai.

Untuk kasus otokrasi, aku sering mengacu pada pendapat Lord Acton yang bilang, “Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”. Hal inilah yang terjadi pada Soeharto dan Soekarno.

It does take the whole systems to work - one of which the people need to have the awareness of the other dimensions. And we can definitely make it work.

Jelas kutipan di atas sangat menggugah, karena itu jugalah saya setuju bahwa jangan karena alasan ekonomi maka ia dijadikan “Panglima” dalam membangun suatu negara sehingga mengabaikan sisi lain, seperti human right dan demokrasi. Hal inilah yang terjadi pada masa Orde Baru. Sedangkan Orde Lama menjadikan politik sebagai “Panglima” sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak memadai. Inti yang saya maksudkan adalah pembangunan yang simultan dan bersamaan sehingga tidak terjadi kepincangan.

Padahal Bung Karno menginginkan kemerdekaan dlm politik, ekonomi dan sosial. Namun memang faktanya implementasi tdk berjalan dgn cita2. Hal ini mungkin disebabkan situasi pada waktu itu kalo saya boleh menyebut ‘pencarian ideologi’ konflik antara Islam, Nasionalis dan Marxism. Sehingga konsep2 mengenai ekonomi sedikit terbelengkai.

Memang banyak contoh negara di Asia yang mengesampingkan human right dan/atau demokrasi tetapi berhasil membangun perekonomian negaranya. Contohnya yang sering dikemukakan di sini adalah China dan Singapura. Jarang sekali di negara berkembang berhasil menjalankan pembangunan ekonomi disertai dengan pembangunan politik (menuju demokrasi) secara bersamaam. Negara yang menerapkan sistem ini dan terlihat ada hasilnya adalah India. India, walaupun tidak sepenuhnya lancar, telah meperlihatkan dimana pembangunan politik demokrasi, termasuk penjaminan human right bisa jalan seimbang dengan pembangunan ekonomi.

Saya sangat setuju dgn kalimat diatas. Good point bro Beni. Namun saya punya sebuah konsep negara: Ideologi Pancasila tapi sistem pemerintahan otokrasi. Krn menurut saya hanya dgn otokrasi lah bangsa ini akan maju mengingat kita hidup di alam plural, multi culture, multi religion dan multi interest.. maka mengakomodir kesemuanya itu hanya akan menghasilkan ’sebuah kompromi’. Mengakomodasi kesemuanya bisa dimungkinkan tapi keputusan tetap di tangan Sang Pemimpin bukanlah hasil kompromi.

Soal SDM Indonesia, walaupun hanya 1% saja dari populasi yang mempunyai skills dan trained di berbagai bidang sampai tingkat aplikasi yang baik, itu sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk memimpin perjalanan pembangunan ekonomi-politik-sosial. Intinya adalah kedewasaaan berpikir dan harga diri bangsa (dignity).

Sepanjang tidak ada atau masih minimnya kesadaran akan dignity, SDM sebaik apapun tidak akan ada gunanya.