DELAPAN KECENDERUNGAN UTAMA DI INDONESIA 2008
[Baca langsung di Sinar Harapan. Download file PDF Delapan Kecenderungan Utama di Indonesia 2008 (Sinar Harapan)].
Oleh Beni Bevly
Pada tahun 2008, terlihat ada delapan kecenderungan utama yang akan terjadi di Indonesia. Ada yang menjanjikan, tetapi lebih banyak yang negatif. Berikut delapan kecenderungan tersebut.
Pertama, meningkatnya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan bukanlah hal yang aneh lagi sejak bergulirnya reformasi, tetapi hal ini akan lebih meningkat pada tahun 2008. Mengapa? Karena kaum minoritas–yang selama ini tidak banyak bersuara–akan bersuara lebih lantang.
Kaum minoritas semakin mendapat dorongan yang kuat untuk bersuara karena beberapa prakondisi yang terjadi, seperti issue pencabutan Ketetapan MPR dan Peraturan Pemerintah seperti mengenai Marxis-Leninisme dan pelarangan pemakaian karakter Tionghoa.
Prakondisi yang lain adalah pemberlakuan undang-undang baru seperti Undang-Undang Kewarganergaraan Indonesia yang lebih menyetarakan orang Tionghoa dalam kehidupan negara. Yang juga akan semakin menyulut kebebasan berbicara adalah persaingan yang sudah dimulai menyongsong pemilihan umum 2009. Semua kelompok akan berusaha lebih keras untuk saling mempengaruhi dalam rangka memperbanyak pengikut.
Kedua, tingkat kekerasan dan intoleransi akan semakin tinggi, berulang kali dan memakan korban jiwa. Kekerasan ini bukan hanya terjadi secara vertikal, yaitu konflik negara dan rakyat, dan secara horizontal, yaitu konflik antara kelompok masyarakat, tetapi juga terjadi dengan cara kombinasi konflik vertikal dan horizontal. Agaknya, konflik dan intoleransi akan dipakai lagi untuk memperebutkan kursi kepresidenan pada 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar skalanya.
Pasar Bebas
Ketiga, berkurangnya “perlindungan” negara terhadap minoritas. Sejak berguliranya isu reformasi dan demokrasi, perlindungan tidak otomatis bisa didapatkan lebih mudah. Bahkan beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan gejala berkurangnya perlindungan dari pemerintah. Salah satu sebabnya adalah penafsiran yang salah dari arti reformasi dan demokrasi.
Demokrasi ditafsirkan sebagai kekuatan pasar bebas, pasar yang menentukan. Hal ini secara jelas dikatakan oleh Sudjadnan Parnohadiningrat, Duta Besar Indonesia untuk AS awal tahun 2007 di hadapan masyarakat Amerika dan Indonesia di San Francisco. Ketika ada seorang bertanya, “How does Indonesian government handle Muslim fundamentalists movement who want to have Syariah Law as the legal foundation of the nation? E.g.: FPI demanded to close down Christian School,” ia menjawab, “Let the free market determines it.”
Keempat, kecenderungan peningkatan paham kedaerahan, golongan dan agama. Pada sisi tertentu pemisahan Timor-Timur dari Indonesia bisa dilihat sebagai pelopor dari kecenderungan ini. Hal ini kemudian diikuti oleh Aceh dengan menerapkan Hukum Syariah.
Wilayah lain seperti Irian Jaya yang telah mendapatkan nama Papua, sebagian penduduknya tetap tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Indonesia. Sebagian masyarakat Sulawesi, Maluku dan Ambon, setelah perang saudara, melihat dirinya sebagai masyarakat yang terpisah dari keseluruhan sistem kenegaraan di Indonesia.
Masih banyak masyarakat Indonesia yang baru mengenal bahasa Indonesia ketika duduk di bangku sekolah. Mereka mengidentifikasikan diri lebih dekat terhadap suku dan daerahnya. Ini diperkuat dengan penerapan sistem desentralisasi yang membuat para pejabat daerah lebih mementingkan wilayah mereka sendiri.
Kelima, jurang perbedaan sosial ekonomi semakin menajam. Indikasi pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan GDP-nya bisa mencapai 7% pada tahun 2008, inflasi dalam kondisi terkontrol, yaitu sekitar 6%, dan investasi naik 145% dari tahun 2006. Survey majalah Forbes pada tahun akhir 2007 mencerminkan bagaimana para konglomerat semakin kaya.
Di satu pihak hal ini mencerminkan kemajuan dan perbaikan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Di lain pihak, ternyata pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Data dari Februari 2005 sampai Maret 2006, menunjukkan angka kemiskinan naik dari 16.0% ke 17.8%.
Angka penganguran menunjukkan kenaikan yang persisten, yaitu dimulai dari tahun 2004 dengan 8.70 %, menjadi 9.20% pada 2005, 11.80% di 2006, dan diperkirakan 12.50% pada tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa perbedaan sosial ekonomi semakin menajam.
Mengambil Alih Kepemimpinan
Keenam, eksploitasi dan perusakan sumber daya alam yang semakin tak terkendali. Beberapa dekade terakhir ini sumberdaya alam diperas tanpa ada pertanggungjawaban dan hasilnya lebih banyak dipergunakan untuk kemakmuran sekelompok kecil orang.
Dari negara pengekspor minyak, kini Indonesia dikhawatirkan akan habis minyak buminya dalam waktu kurang dari 30 tahun dan belum ditemukan jalan keluarnya. Kebanyakan rakyat juga tidak menjadi lebih makmur.
Ketujuh, internasionalisasi akan pemilikan perusahaan swasta dan pemerintah. Anjloknya perekonomian Indonesia yang dimulai tahun 1997 ternyata menyebabkan campur tangan asing (baca: IMF) tidak bisa dihindari. Dengan alasan rasionalisasi dan efisiensi, maka baik perusahaan negara dan swasta dijual dengan undervalue.
Penjualan ini tidak berhenti dengan membaiknya perekonomian Indonesia. Mengapa? Selain nilai tukar dolar AS yang dinilai menguntungkan jika menjual perusahaan, ternyata ada pihak perantara atau calo mendapatkan bagian yang sangat besar dalam transaksi ini.
Ada yang menduga bahwa para calo ini adalah para intelektual dan praktisi ekonomi hitam yang menampilkan data bahwa pembeli dan penjual perusahaan di Indonesia akan sama sama untung.
Kedelapan, gerakan perlawanan kaum muda terhadap pemerintah semakin intens. Kaum muda yang rata-rata di bawah dan berusia 45 semakin berani bersuara. Mereka membentuk LSM dan bersatu menuntut agar pemerintah bertindak lebih banyak untuk kemakmuran rakyat. Ada kecenderungan untuk mengambil alih kepemimpinan dengan perlawanan nonfisik seperti melalui petisi dan deklarasi. Contoh: perlawanan yang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 2007 di Gedung Arsip Nasional, Jakarta yang memproklamirkan Ikrar Kaum Muda. Dalam ikrar ini, mereka menuntut pemerintah untuk mundur dan mereka yang akan maju untuk memimpin.
Mengapa kedelapan kecenderungan utama ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Ini terjadi karena banyaknya pihak yang memperebutkan kekuasaan dan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan dan dengan menghindari jeratan hukum dan mengabaikan moral kemanusiaan. Reformasi dan demokrasi disalahartikan sebagai boleh berbuat sebebas-bebasnya dan semua-maunya, lalu ini dieksploitasi untuk berbuat kejahatan.
Jalan keluar secara tradisional adalah melengkapi, memperkuat badan hukum dan menegakkan hukum. Jangka-panjangnya adalah melalui pendidikan sejak dini dengan materi yang tepat seperti menanamkan pengertian bagaimana korupsi bisa terjadi, korupsi adalah hal yang tidak baik, bagaimana untuk tidak terlibat dan memeranginya.
Penulis adalah pengamat masalah sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Alumnus Jurusan Ilmu Politik FISIP-UI, doktor dalam bidang Perilaku Organisasi. Tinggal di San Francisco, AS.
(Catatan: Artikel ini dipost kembali dengan revisi)
menarik sekali tulisannya
dan dari berita yang sering kita baca belakangan ini, terbentuk sebuah kesimpulan kecil kalau “politik” sudah menjadi “maha” segalanya di negeri ini. segala sesuatu yang lahir dan muncul kepermukaan di negeri ini langsung mendapat respon politik dan “di-politikin”. dan ironinya,…semua ke’maha” an itu menjadi ongkos yang dikenal dengan sebutan “ongkos politik”. dan sudah menjadi catatan masyarakat kalau “pecundang politik” yang terbungkus dalam sebutan “politisi” sudah menjadi lapangan pekerjaan yang sangat menghasilkan. walau skeptis ini tidak pula men-jeneralisir semua pelaku politik, karena masih tetap ada politisi yang pake hati atau mungkin memang apatis tapi tidak materialistik,..
salam
rikardo – medan
rikardo bonar manurung
10 Jan 08 at 10:40 pm
Beni,
aku pikir cuma istrimu yang rajin nulis, karena beberapa kali baca artikel di media cetak lokal soal Jennie dan tulisan-tulisannya … ternyata kamu juga rajin nulis … nggak sengaja nemu website ini karena nerima forwardan postinganmu soal ahmadiyah, demokrasi, dsb dari salah satu milis … kalau ada kesempatan mungkin aku akan baca tulisan-tulisanma di milis ini …
nb: masih ingat Cobra IV?
haris fuadi
10 Jan 08 at 11:01 pm
Salam. Hi Mas Beni gimana kabarnya? Saya ahmad. wah menarik sekali postingannya. sebuah hipotesis yang cukup rasional.
Ternyata kecenderungan yang terjadi lebih dominan buruknya, yakni terjadi nya perebutan kekuasaan dengan cara “kekerasan” dan kepicikan, menjual aset-aset bangsa, terjadinya calo-calo tingkat atas pada transaksi penjualan aset bangsa. kalau itu terjadi ditambah dengan rapuhnya law inforcement, akan semakin mengikis harapan dan kepercayaan. duh, memang ruwet ya tapi its okay, saya percaya bahwa pembanguan karakter yang bermartabat dalam proses pendidikan akan menjadi investasi buat indonesia kedepan.
coba kalau berfikirnya bagaimana bisa berbuat buat orang lain,buat bangsa, buat masyarakat dan tidak meminta apalagi mencuri …wah pasti Indo akan maju perlahan tapi pasti……memang mindset sukses perlu disosialisasi sampai kepojok-pojok pedusunan yang terpencil sekalipun biar merata.
sekian dulu dari saya..ahmad. saudi arabia
ahmad
11 Jan 08 at 2:39 pm
Mas beni, orang Indonesia itu bukan saja doyan menjual aset bangsa tapi juga menjual para TKW keluar negeri. memang ada dua pihak yang membuat gayung bersambut. yang bodoh dan yang cerdik tapi licik. Para TKW kebanyakan bodoh-bodoh dan kebodohan mereka dimanfaatkan oleh mereka yang cerdik dengan cara licik. kelicikan ini terjadi justru untuk memenuhi aspirasi jangka pendeknya yang sempit.
yang cerdik ini memang pandai dalam menghipnotis mereka yang lemah. mereka ini tahu persis kelemahan orang-orang lemah. orang lemah adalah orang-orang bodoh sehingga ketika ada iming-iming datang dikemas dengan menarik, maka yang bodoh ini langsung percaya.
kebodohan ini juga mudah sekali dimanfaatkan dalam konteks politik. mereka mudah banget dimobilisasi dan dijadikan instrument untuk kepentingan politik. orang-orang yang cerdik ini terkadang menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui orang…kenapa sih kecerdikannya tidak diwujudkan dalam pemberian pendidikan politik yang bagus agar rakyat menjadi pihak yang aware secara politik dan bisa menjalankan politik secara sehat. kan hasilnya bagus dan merupakan jangka panjang….
hidup ini memang ada malam dan siang. ada kaya dan miskin, tapi bagaimana yang kaya bisa berkontribusi buat yang miskin…dan bagaimana yang miskin bisa bekerja keras dan secara sehat untuk menjadi kaya.
hidup ini ada yang lemah dan ada yang kuat. tapi bagaimana yang kuat ini bisa membantu yang lemah….sehigga bisa berdiri secara mandiri…
hidup ini ada yang kritikus dan yang dikrikik..tapi bagaimana kritikus ini tetap setia dengan kritiknya ketika ia berada pada posisi yang dulu sempat dikritiknya…dan bagaimana yang dikritik bisa bersikap open minded dan berorientasi kepada esensi kritik bukan berdasarkan gengsi…….
mas beni…sekian dulu dari saya, ahmad. tki saudi arabia
ahmad
12 Jan 08 at 1:21 pm
Salam untuk Rikardo, Haris dan Ahmad. Memang tahun 2008 adalah tahun yang sangat menentukan bagi Indonesia untuk 5 tahun ke depan, karena pada tuhun inilah prakondisi sosial, politik dan ekonomi akan mengkristal. Hal ini bisa saja berupa peluncuran kebijakan atau aturan dari masing-masing organisasi yang menguntungkan mereka dalam pemilihan presiden 2009, tentu saja pemerintah SBY akan melakukan hal yang sama.
Searah dengan pemikiran Rikardo, mestinya “hukum” dan penegakkannya menjadi panglima yamg memimpin negara, bukan yang lain.
Ahmad, jika negara kita ini kuat, kita pasti tidak perlu mengobral aset, termasuk aset manusia kita (TKI). Mana ada negara maju seperti Eropa Barat, AS atau Jepang yang mengobralkan aset mereka secara murahan di dunia internasional?
Beni Bevly
15 Jan 08 at 3:30 pm
Tulisan anda cukup menggelitik, hukum memang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan negara. Namun ‘hukum’ yang seperti apa? Di indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwa keputusan hakim bisa dibeli. Bahkan di US sendiri ada pengacara kelas teri dan pengacara kelas kakap, seandainya hukum itu konstan & tidak berpihak, tentunya tidak ada bedanya menyewa pengacara high profile bukan?
salam hangat,
irwan s
29 Jan 08 at 10:07 am
Irwan S, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca dan memberi komen dan masukan yang berharga untuk blog ini.
Memang untuk mendefinisakan, memutuskan dan menegakkan hukum bukanlah hal yang mudah. Hampir di seluruh dunia, pada awalnya hukum dibuat untuk kepentingan penguasa. Contoh yang paling mudah dilihat adalah di AS.
Sepanjang sejarah, AS meng-claim diri mereka sebagai negara demokrasi. Pada jaman perbudakan sangatlah jelas bahwa demokrasi dibuat sedemikian rupa sehingga pemupukan kekuasaan hanya ada di tangan kulit putih. Sistem hukum dirancang sehingga orang Indian, hitam dan kulit berwarna lainya tidak punya suara dan tidak punya hak di depan hukum.
Mereka menerapkan sistem hukum di antaranya mengadili orang kulit hitam sebelum dijatuhi hukuman. Tetapi yang menjadi juri hanyalah orang kulit putih yang sangat membenci dan sentimen terhadap kulit hitam. Dalam tingkat tertentu, hukum pada saat itu berjalan dan ditegakkan. Tetapi balik ke pertanyaan Irwan lagi, hukum yang bagaimana?
Setelah melalui proses ratusan tahun, baru AS memperlihatkan relative fair dalam sistem hukumnya. Tentu saja Indonesia harus mengambil jalur cepat dan jangan mengulang sejarah AS yang gelap seperti itu. Hal ini memungkinkan karena kemajuan teknologi informasi dan pendidikan sehingga kita bisa menyaring dan mengadopsi model hukum yang bisa diterapkan di Indonesia.
Beni Bevly
29 Jan 08 at 1:22 pm
Ko Beni, lama nggak bertamu ke blog ini… wah sudah jadi Doktor ya… congrats…
dari kedelapan kecenderungan di atas… agaknya cuma tiga yang positif dan sisanya negatif. yang paling saya harapkan benar2 terjadi adalah yang kedelapan. semoga saja dengan inspirasi kaum muda negeri ini jadi lebih baik.
Ria Wibisono
7 Feb 08 at 7:59 am
Ria, senang sekali ketemu sama kamu lagi. Terima kasih dan congratulations juga untuk keberhasilan Ria menyelesaikan studinya. Saya tahu Ria sangat pintar, rajin dan mempunyai kapasitas untuk meraih S3, karena itu saya ikut memberikan semangat pada Ria untuk tetap bergelut dalam bidang pendidikan.
Memang amat disayangkan bahwa lebih banyak kecenderungan negatif yang terindentifikasi. Saya berharap kecenderungan positif mempunyai “cahaya” yang lebih terang untuk mengatasi “kegelapan”.
Beni Bevly
7 Feb 08 at 9:37 am