Overseas Think Tank for Indonesia

Oleh Dr. Beni Bevly

Agaknya Delapan Kecenderungan Utama di Indonesia 2008 yang aku tulis awal tahun ini menjadi kenyataan. Hal ini menandakan bahwa perdamaian untuk semua semakin jauh dari jangkauan. Padahal dalam hatiku, aku berharap bahwa logikaku yang melihat adanya kecerderungan seperti itu salah.

Kecenderungan yang aku maksud secara khusus adalah:

Kedua, tingkat kekerasan dan intoleransi akan semakin tinggi, berulang kali dan memakan korban jiwa. Kekerasan ini bukan hanya terjadi secara vertikal, yaitu konflik negara dan rakyat, dan secara horizontal, yaitu konflik antara kelompok masyarakat, tetapi juga terjadi dengan cara kombinasi konflik vertikal dan horizontal. Agaknya, konflik dan intoleransi akan dipakai lagi untuk memperebutkan kursi kepresidenan pada 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar skalanya.

Ketiga, berkurangnya “perlindungan” negara terhadap minoritas. Sejak berguliranya isu reformasi dan demokrasi, perlindungan tidak otomatis bisa didapatkan lebih mudah. Bahkan beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan gejala berkurangnya perlindungan dari pemerintah. Salah satu sebabnya adalah penafsiran yang salah dari arti reformasi dan demokrasi.

Keempat, kecenderungan peningkatan paham kedaerahan, golongan dan agama. Pada sisi tertentu pemisahan Timor-Timur dari Indonesia bisa dilihat sebagai pelopor dari kecenderungan ini. Hal ini kemudian diikuti oleh Aceh dengan menerapkan Hukum Syariah.

Kecenderungan di atas sedang mengkristal yang ditunjukkan dengan kenyataan di lapangan. Paling tidak terdapat tiga kasus gunung es yang bisa dipaparkan dari kenyataan di lapangan. Pertama, berita kekerasan terhadap para pengikut Ahmadiyah dan legitimasi dari pemerintah melarang kebebasan beragama terhadap saudara kita ini ternyata secara potensial semakin memberi angin kepada kaum extrimist untuk bertindak dengan kekerasan.

Kedua, terlihat adanya gejala bahwa hukum Syariat di Aceh memicu kekerasan penduduk lokal desa Manyang, Kecamatan Meura Muliah, Aceh Utara. Hal ini terlihat dengan adanya usaha memotong tangan seorang pencuri yang bernama Saidan.

Ketiga, pada awal Mey lalu, kekerasan dan intoleransi juga terjadi di Horale, Pulau Seram di Provinsi Maluku. Sebanyak 120 rumah, 3 gereja dan sekolah dibakar karena para penghuninya beragama SKristen. Empat orang Kristen terbunuh dan 56 luka-luka. Lima belas hektar pertanian dihancurkan, sebanyak 20 kapal nelayan dan 2 kendaraan bermotor mengalami nasib yang sama.

Dalam kondisi seperti ini adalah sangat bijak untuk mendengar perkataan sahabat Muslim saya, Muhamad Ali di Jakarta Post:

When there is conflict of interpretation, the Koran asks not to judge the faith of the other but to compete with one another in goodness (fastabiqul khairat:Al-Maidah:48). There are many paths to God and many ways to be Muslim. Many religious individuals forget and do not care about their intolerant actions; they are quick to spread injustice, physically or psychologically, to those who happen to have different interpretations.

Marilah kita melunakkan hati kita dan semaikan cinta kasih seperti ajakan Maya Rumantir di bawah, supaya perdamaian untuk semua tidak semakin jauh.

_______
Dr. Beni Bevly adalah aktivis intelektual, pendiri Overseas Think Tank for Indonesia, lingkar studi tantang Indonesia di Kalifornia. Penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa”

Seminar Memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 di Amerika Utara dilakukan di delapan kota utama, yaitu San Francisco, San Leandro, Sacramento, Los Angeles Area, Atlanta, Dallas, Washington DC dan Toronto yang dimulai dari tanggal 10 Mei 2008 hingga 25 Mei 2008. Dengan diprakarsai oleh Media Indonesia, dan berkoalisi dengan organisasi Human Rights di Amerika Utara menampilkan Drs. Eddie Lembong, Founding Chairman Yayasan Nation Building (Nabil) sebagai pembicara utama. Beberapa organisasi di kota tertentu menampilkan topik “Menuju Undonesia Baru Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi.”

Overseas Think Tank for Indonesia (OTTI) – Mutiara Andalas SJ dan Dr. Beni Bevly bekerja sama dengan Indonesia Media — Arnold Lukito dan Dr. Irawan, Indonesian Chinese American Network (ICANet) — Peter Phwan, Chinese Community of San Leandro (CCSL) — Hendy Wijaya, Bolaang Mongondow – Sangihe Talaud – Minahasa (BOSAMI) — Tony Lolong, Jakarta Butuh Revolusi Budaya (JBRB) — Tasa Nugraza Barley, MBA dan para individu yang terdiri dari Herning Grissom, Laura Lumenta, Surya Sitanggang, Hock Chuan dan Susanne Setijadi menggelar seminar dan renungan ini di Sacramento, San Leandro, dan San Francisco.

Topik Presentasi

Berikut adalah topik presentasi yang dibawakan oleh masing-masing pembicara:

Drs. Eddie Lembong. Sebagai ketua Yayasan Nabil, ia menampilkan pendekatan sejarah dalam membahas Tragedi Mei 1998. Ia membahas sejarah Indonesia masa lalu, keadaan masa kini dan prospek masa depan dalam kaitannya dengan posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satu paper dari Drs. Eddie Lembong yang berjudul “Mengenang Tragedi Mei 1998, Memahami Masa Kini, dan Merancang Hari Depan yang Lebih Baik” bisa diakses dengan mengklik Mengenang Tragedi Mei 1998.

H. Yudhistiranto Sungadi. Sungadi pada saat ini menjabat sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco. Pembahasannya menitik beratkan pada perkembangan Indonesia paska Tragedi Kemanusiaan Mei 1998. Semenjak tragedy yang membawa Indonesia ke titik terendah dalam hampir setiap bidang, telah banyak kemajuaan yang dicapai oleh pemerintahan Indonesia. Secara khusus ia menampilkan kemajuan dalam bidang hak asasi manusia dan menjamin kebebasan etnis Tionghoa untuk berekspresi termasuk mengekpresikan budaya Tionghoa. Dalam bidang politik, pemerintah telah menciptakan iklim yang kondusif bagi etnis Tinghoa untuk berperan, di antaranya dengan diberlakukannya UU Kewarga-Negaraan yang baru. Di akhir presentasinya, Sungadi memberikan beberapa masukan bagaimana supaya antar etnis di Indonesia bisa hidup berdampingan secara damai.

Dr. Muhamad Ali. Ali yang mengajar di Religious Studies Department di UC Riverside dan juga penulis buku “Teologi Pluralisme Multikultural” menampilkan topic “Dari Kekerasan Menuju Kedamaian.” Ia memulai pembahasannya dengan melihat pola kerusuhan massa di Indonesia, lalu ia masuk dalam topik kekerasan, secara spesifik melihat hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan termasuk Tragedy Mei 1998, dan bagaimana strategi mengatasi kekerasan. Poin-poin yang dikemukan Ali bisa ditemukan dengan cara mengklik Dari Kekerasan Menuju Damai.

Mutiara Andalas, SJ. Romo Andy, begitu panggilan akrabnya, adalah pendamping para korban Tragedy Kemanusiaan Mei 1998 di Indonesia. Selain itu, ia juga analist dari Overseas Think Tank for Indonesia dan penulis buku “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan”. Ia sangat dekat dan merasakan secara langsung penderitaan para korban dan keluarga korban. Pembahasannya menempat manusia sebagai manusia seutuhnya. Seperti judul bukunya, papernya pun mempunyai judul yang serupa, yaitu “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan” menggambarkan bagaimana pengalaman pribadinya berjumpa dengan mayat-mayat korban yang terbakar hangus, bagaimana peranan negara yang secara sistematis memojokkan para korban dan para aktivis sehingga masyarakat awam dan bahkan kaum religius agaknya secara tidak sadar ikut menyalahkan para korban dan melupakan tragedi kemanusiaan ini begitu saja, tanpa ada jalan keluar yang adil. Untuk membaca paper Romo Andy lebih jauh bisa diklik Kesucian Politik

Dr. Beni Bevly. Bevly dikenal sebagai aktivis intelektual alumnus Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia adalah pendiri Overseas Think Tank for Indonesia, lingkar studi tantang Indonesia. Penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa” ini menampilkan paper yang berjudul “Memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998: Mengerti Masa Lalu dan Kini untuk Meniti Masa Depan yang Damai”. Paper ini disusun atas permintaan koordinator “Prayer for Human Right in Indonesia” berdasarkan kerangka presentasi Drs. Eddie Lembong, ketua Nabil pada “Seminar Menuju Indonesia Baru” di San Leandro, CA tanggal 11 Mei 2008 seperti dijelaskan di atas. Paper tersebut bisa diakses dengan mengklik Memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998

Di bawah adalah laporan singkat kegiatan seminar memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 di Sacramento, San Leandro dan San Francisco.

Sacramento

Seminar dan Renungan di Sacramento difasilitasi oleh Herning Grissom pada Tanggal 10 Mei 2008 menampilan:

Dr. Muhamad Ali dari Religious (Pengajar di Studies Department, University of California Riverside, Penulis buku “Teologi Pluralisme Multikultural”)

Mutiara Andalas, SJ (Rohaniawan, penulis buku “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan”)

Mediator, Dr. Aart van Beek (Counseling Training Director, penulis buku “Life in Javanese Kraton”dan “Cross Cultural Counseling”)

Moderator, Dr. Beni Bevly (Analist dari Overseas Think tank for Indonesia, penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa”).

Seminar dan renungan ini dihadiri eleh sekitar 40 peserta yang terdiri dari beragam etnis Indonesia dan Amerika.

Suasana ramah-tamah sebelum acara dimulai. Terlihat pameran foto di latar belakang peserta.

Sambutan dari tuan rumah, Herning Grissom (kanan). Dari kiri adalah pembicara Dr. Muhamad Ali dan Mutiara Andalas, SJ beserta moderator Dr. Beni Bevly. Terlihat sebagian buku yang berkaitan dengan Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 didisplay (kanan bawah).

Dr. Aart van Beek sebagai mediator memberikan pandangan empiris dan netral.

Vigil sebagai penutup seminar dan renungan.

San Leandro

Pada tanggal 11 Mei 2008, bertempat di San Leandro, dihadirkan:

Drs. Eddie Lembong (Founding Chairman of Yayasan Nation Building/NABIL, Indonesia)

H. Yudhistiranto Sungadi (Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco)

Dr. Muhamad Ali dari Religious (Pengajar di Studies Department, University of California Riverside, Penulis buku “Teologi Pluralisme Multikultural”)

Mutiara Andalas, SJ (Rohaniawan, penulis buku “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan”)

Moderator, Dr. Beni Bevly (Analist dari Overseas Think Tank for Indonesia, penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa”).

Para pembicara dari kiri Dr. Muhamad Ali, Drs. Addie Lembong, Dr. Beni Bevly (moderator), H. Yudhistiranto Sungadi dan Mutiara Andalas, SJ.

Lebih dari 160 peserta di San Leandro mengikuti seminar secara seksama.

Penyerahan Petisi Menuju Indonesia Baru kepada Konsul Jenderal RI San Francisco, H. Yudhistiranto Sungadi.

Wartawan dari Bay Area San Francisco (kanan) meliput kegiatan di San Leandro.

San Francisco

Bertempat di San Francisco, Forum Komunikasi Gereja-Gereja Indonesia di Bay Area mengadakan “Prayer for Human Right in Indonesia” pada tanggal 17 Mei 2008 dengan menampilkan pembicara Dr. Beni Bevly.

Renungan dan doa dipimpin oleh Tony Lolong, Pdt. Matthew Wakkary, Pdt. Fenina Mundisugih (Afen), Pdt. Johanes Sudarma, Pdt. Sugi Hendric, Pdt. Solaiman Ishak, Pdt. Edwin Katuk, Pdt. Hengki Suryantio dan Tony Bastaman.

Sambutan dari Tony Lolong di FKGI.

Renungan dan doa bersama untuk perdamaian di Idonesia.

Dr. Beni Bevly membahas tragedy kemanusiaan dari pendekatan historis.

Doa bersama yang dipimpin oleh setiap pendeta secara bergiliran.

Liputan dari The Argus

Surat kabar, The Argus meliput kegiatan Peringatan Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 di Bay Area San Francisco. Harian ini menempatkan laporkan kegiatan ini di halaman depan.

Liputan di front page surat kabar “the Argus”

Image source: advicesisters.com

By Evan A. Laksmana

The fuel prices rise of almost 30 percent was finally announced last week. This highly unpopular move will certainly affect all people, especially the poor, in the country.

The policy indicates the growing gap between the political elite and Indonesian people. Another indication was the “study trip” by Indonesian legislators to Latin America costing tax payers thousands of dollars amidst the government’s plan to raise fuel prices.

After ten years of political reform, why is the gap between the political elites and the people increasing? Shouldn’t a democracy reflect proximity between the elected officials and their constituents?

Moreover, the current political system was supposed to help solve the multidimensional crisis that hit Indonesia over a decade ago. What is the hold up?

A closer look at the political process and public sentiment beyond the elections of the past decade allows us to discern several possible answers behind this democratic veil.

First, the nature of the political transition after the fall of Soeharto in 1998 created a window of opportunity. Old political elites have been able to extricate and reconstitute themselves within the new system characterized by political parties and parliament. It was basically a transition from a “sultanistic” authoritarian regime to an oligarchic system ruled by political party bosses. In other words, we went from a rock to hard place.

Second, it seems “democracy” has become a buzzword diverting attention from the more crucial issue of good governance and a pretext for “horse-trading” politics among local and national elites. This has led to public resentment, which, if not remedied, could erode public trust in the idea of democracy itself.

Third, a decentralized democratic political system has never fully materialized because local elites continue to jockey for power and wealth, and the economic sector and welfare continues to deteriorate. This is the opposite to the initial vision of regional autonomy where officials tended to local constituents, who were often neglected by the Jakarta-based political elites.

Finally, despite the argument favoring a consociational political system aimed at achieving stability, the result has been the opposite. The political system is now more unstable and unpredictable because of the predatory nature of the oligarchic post-Soeharto system, which has meant that short-term realpolitik, rather than political party platforms, is the norm.

These are the main reasons why we are witnessing a growing gap between the political elite and the people in general.

Moreover, it appears that political liberalization, as indicated by the hundreds of new political parties, has not been followed by proper political management and regulation. This is perhaps the main reason why elites continue to strive for their own benefit as the people continues to suffer.

Therefore, despite the significant progress of political reform over the past decade, a stable political system that is accountable to its constituents and is focused on good governance remains an elusive notion.

Although some have argued that the new election laws were aimed at creating a stable multiparty system based around seven to eight major political factions in parliament, how this will be implemented remains to be seen.

Therefore, the next phase in Indonesia’s democratic development should be to focus on the issue of democratic good governance, which would shift the oligarchic nature of the political system and the power of party bosses to the people.

How should we go about doing this though? There is no easy answer or a handbook to tackle this question as all the above mentioned problems are structural. The fact that the current system entrenches the entire political elite makes it hard for any significant progress in the near future.

One alternative solution is to remedy the process of regional autonomy to truly follow the spirit of democratic decentralization. One could argue that this has not been the case because local officials “owe” their election to the Jakarta-based political parties supporting their candidacy. Thus, one could debate whether a local political party is the answer to this conundrum.

However, another possible long-term solution is the academic, civic and political education of the younger generation. More and more, the younger generation are becoming more skeptical about the political process, which they see as corrupt and a waste of their time.

Moreover, some of the Indonesia’s best and brightest are actually being lured out of the country by better opportunities abroad. Unfortunately, without these future leaders, Indonesia’s political system will remain locked in a cycle of corruption.

The growing gap between the political elites at the national and local level and the people at large remains Indonesia’s biggest political challenge. The oligarchic nature of the current system excludes genuine representation of a wide array of citizens and the vast majority of the population. As long as these issues are not addressed it seems absurd to continue calling Indonesia a “democratic country.”

________

*This article was previously published by The Jakarta Post.

The writer is a research analyst for the Indonesia program at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore. He can be reached at isevan@ntu.edu.sg