Overseas Think Tank for Indonesia

Sumber gambar dan artikel: ranesi.nl

Junito Drias

(Beberapa waktu yang lalu saya menerima email dari seorang aktivis yang merupakan sahabat saya, Albertus Suryo Wicaksono dari Kasut Perdamaian. Isi email itu mendiskusikan perkembangan para keluarga dan korban G30S (Gerakan 30 September 1965) dan artikel di bawah. Memang harus diakui bahwa perjuangan menempatkan korban kepada posisi sebagaimana layaknya manusia penuh dengan tantangan dan bukanlah hal yang gampang. Sejak “1965 Incident Road Show in the United States” yang kami adakan tahun lalu, para korban dan kelaurga belum mendapatkan perlakuan yang selayaknya. — Beni Bevly)

Proses penyiksaan dan pembunuhan para jenderal merupakan satu dari sekian adegan mengerikan film Indonesia: Pengkhianatan G 30 S PKI. Dalam cuplikan diperlihatkan para petinggi angkatan darat ditusuk-tusuk, disayat-sayat mukanya, dihajar dengan kayu, matanya dicongkel dan dipotong penisnya. Sejak tahun 1984, film berdasar kejadian 30 September 1965 tersebut menjadi suguhan wajib, dan baru berhenti 15 tahun kemudian, setelah Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan Indonesia. Sesudahnya, sejumlah pemerhati sejarah dan aktivis hak-hak azasi manusia, mengeluarkan hasil penelitian bahwa isi sajian sinema tersebut tidak benar.

Pengkhianatan G30SDokumen hasil otopsi mencatat para jenderal tidak dicongkel matanya, ataupun dipotong alat kelaminnya. Sumber lain menyebutkan, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda penyiksaan kecuali luka tembak dan bekas popor senapan. Demikian juga soal keterlibatan sayap perempuan Partai Komunis Indonesia, Gerwani, di tempat kejadian. Saksi mata menyatakan tidak melihat warga sipil. Semuanya militer.

Dari semua dusta, menurut Budi Irawanto, pengajar Semiotika Film di FISIPOL Universitas Gadjah Mada, paling parah adalah penggambaran komunis sebagai setan jahanam.

“Ada imej penyerangan orang-orang PKI ke sebuah langgar atau masjid kecil di Kanigoro Blitar. Seolah-olah mereka ateis dan anti agama. Upaya pengiblisan PKI termasuk terhadap aktivis perempuan yang digambarkan sangat haus darah. Dipropagandakan sampai memutilasi genetalia para jenderal. Ini cara memojokkan gerakan perempuan. Gerwani adalah gerakan perempuan di Indonesia yang cukup progresif, menentang poligami, memperjuangkan hak-hak perempuan.”

Bangun opini

Propaganda-propaganda sendiri dimulai jauh sebelum film dibuat. Misalnya, pidato Soeharto tanggal 4 Oktober 1965, berusaha membangun opini keterlibatan organisasi komunis Indonesia.

“Kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran dari penanaman enam jenderal dan perwira utama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal dan perwira kita menjadi korban daripada tindakan biadab dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah Lubang Buaya, dekat dengan sumur ini telah menjadi pusat latihan daripada sukarelawan dan sukarelawati, para anggota-anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani…”

Ucapan Soeharto, kala itu berpangkat Mayor Jenderal, diikuti kebohongan publik lain. Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha mempublikasikan laporan tidak berdasar tentang kekejaman dan keterlibatan Partai Komunis Indonesia. Sementara fakta bahwa Letnan Kolonel Untung, komandan gerakan 30 September tersebut, ternyata dekat dengan Soeharto, tidak muncul. Yang menonjol justru persepsi Soeharto sebagai pahlawan.

Tak lama kemudian, penangkapan-penangkapan dan pembredelan media berhaluan kiri mulai dilakukan. Anggota organisasi komunis ditangkapi, tanpa mengetahui duduk perkara sebenarnya, ungkap Umi Sardjono, mantan ketua Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia.

“Nggak ngerti betul. Malah kita mau bikin pernyataan bela sungkawa atas gugurnya para jenderal. Waktu itu kita malah bagi pekerjaan, urus yang ditangkap supaya dibebaskan. Karena mungkin itu salah paham. Waktu itu sudah mulai ditangkap. Kita nggak ngerti, betul nggak ngerti. Karena merasa nggak bersalah ya nggak lari. Kita dituduh memberi perintah silet-silet, pukul-pukul jenderal. Ya enggak, nggak pernah ada perintah seperti itu.”

Soeharto dan militer pendukungnya terus menggelorakan semangat anti komunis, termasuk melarang lagu Genjer-Genjer. Musik berbahasa Jawa tersebut sebetulnya mengisahkan situasi kemiskinan saat pendudukan Jepang atas Hindia Belanda pada tahun 1942. Genjer merupakan tanaman parasit, karena kelaparan diolah jadi makanan oleh masyarakat. Lagu asal Banyuwangi, Jawa Timur ini digubah seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat, sebuah organisasi berideologi komunis.

Saat pergulatan Oktober 1965, lagu Genjer-Genjer oleh kubu pro Soeharto, dipropagandakan macam-macam. Dari plesetan lirik sampai isyu menyebutkan perempuan komunis menganiaya para pimpinan angkatan darat sambil menari telanjang dan menyanyi lagu itu. Cerita-cerita semakin didramatisir, jauh dari fakta, hanya memanas-manasi penduduk supaya ikut dalam operasi pembersihan komunis yang dilakukan tentara.

Truk penuh manusia

Mbah Priyo, salah satu korban selamat dari gelombang pembunuhan massal orang-orang komunis Indonesia. Ia ditangkap pada bulan Oktober 1965 dan dipaksa menunjukan warga kiri lainnya.

“Ada surat panggilan menghadap kantor militer kecamatan. Di sana saya ditanya, berapa kawanmu? saya jawab, hanya saya sendiri. Dada saya sampai ditodong pistol berpeluru. Saya lalu disuruh pamit sama keluarga karena akan dibunuh. Tapi mendadak pistol kembali disarungkan, dan saya diminta naik truk. Katanya tidak lama hanya ditahan tiga hari. Padahal itu sampai enam tahun tidak dipulangkan.”

Priyo dipenjara tanpa melalui proses hukum. Dibui, ia menyaksikan truk penuh membawa manusia untuk dieksekusi.

“Semua yang dipenjara harus di interogasi, dan hasilnya ada tiga macam warna. Merah, putih dan biru. Saya hasilnya merah, itu artinya di bawa ke luweng (gua vertikal) Gunung Kidul, di mana terdapat sungai bawah tanah. Orang dilempar ke situ. Orang mati tidak ketahuan bekasnya. Setiap jam dua pagi ada truk datang. Semua yang ditahan bangun dan cuma bisa menggumam doa supaya tidak dibawa ke luweng. Mbah Priyo sudah dinaikkan. Pasrah. Tapi kemudian disuruh turun karena dianggap ketuaan. Truk itu penuh manusia.”

Yang dilihat Mbah Priyo adalah proses pembunuhan massal di mana sampai sekarang tak pernah ketahuan berapa jumlahnya. Versi tentara setelah pembantaian berlangsung menyebut 78 ribu. Laporan Kopkamtib, satuan pemulihan keamanan bentukan Soeharto, merevisinya dengan mencantumkan angka satu juta manusia. Para peneliti independen melakukan penghitungan silang berbagai data dan mendapatkan total kurang lebih 500 ribu orang. Sayangnya jumlah-jumlah ini sulit mencerminkan kondisi sesungguhnya, termasuk rentetan korban lain seperti pemerkosaan, sakit dibiarkan mati dan mereka yang dibuang ke sungai, laut ataupun ke gua vertikal.

Budayawan kiri Pramoedya Ananta Toer memperkirakan, 500 ribu sampai tiga juta orang binasa.

“Di satu kabupaten Blora, tempat saya, ditemukan 5000 korban. 10 persen dari penduduk dibunuh. Itu baru satu kabupaten. Menurut pers Barat, 500 ribu sampai satu juta orang. Menurut Sudomo -panglima Kopkamtib- 2 juta orang. Menurut Sarwo Edhie, komandan yang melaksanakan program pembunuhan atas perintah Harto, 3 juta! Dia ngomong begitu dengan bangga.”

Jumlah jutaan masuk akal, sebab anggota organisasi-organisasi komunis di Indonesia pada tahun 1960an mencapai 12 juta orang. Anggota partai sendiri tercatat 2 juta orang. Hampir semua korban dieksekusi tanpa proses hukum. Militer membiarkan, bahkan mendorong dan memaksa warga sipil ikut dalam aksi pembunuhan. Albertus Suryo Wicaksono, koordinator peneliti kuburan massal dari organisasi Kasut Perdamaian, menuturkan pola eksekusi di salah satu lokasi di Jawa Tengah.

“Pada akhir tahun 1965, ditempat ini dilakukan eksekusi terhadap 360 orang dilakukan dengan tembakan. Peristiwa berlangsung beberapa hari. Ada petugas yang mencatat. Banyak saksi menyatakan, mereka melihat kehadiran Sarwo Edhie, waktu itu berpangkat kolonel. Malam hari para korban diposisikan berbaris, si pembidik dipandu lampu sorot. Begitu dimatikan penembakan langsung dimulai. Setelah itu langsung dikubur. Jadi gali lubang, ditembak, kemudian dikubur. Begitu seterusnya.”

Pembinasaan dahsyat ini membuat beberapa ahli menjulukinya sebagai genosida terbesar setelah pemusnahan Yahudi dalam perang dunia kedua di Eropa.

Pemakaman layak

Penjelasan atas Gerakan 30 September 1965, yang dianggap pemicu bumi hangus kelompok kiri di Indonesia, tak pernah tuntas. Sejauh mana Partai Komunis terlibat? Sang ketua terlanjur mati sebelum bisa membela diri. DN Aidit di-extrajudicial killing pada bulan November 1965. Pentolan lainnya juga bernasib sama. Sementara Soeharto, memilih membawa rahasia ke liang kubur saat wafat akhir Januari 2008.

Tapi bagi keturunan dan kerabat korban, berapa jumlah sesungguhnya? apakah PKI terlibat atau tidak? bukan tuntutan utama. Permintaan terpenting mereka sederhana: hak untuk memperoleh pemakaman yang layak.

“Saya juga belum tahu apakah betul nanti saya bisa menemukan secara utuh jenazah ayah saya. Tapi apapun juga yang saya dapatkan, biarpun cuma secuil tulang ayah saya, itu juga sudah kebahagiaan. Saya sedih sekaligus senang. Karena bisa membawa pulang, walaupun cuma sepotong tulang ayah saya. Saya bahagia. Meskipun prosesnya harus seperti ini.”

Laporan disusun berdasarkan bahan dari Kantor Berita Radio 68H, Film Pengkhianatan G 30 S PKI, Film dokumenter Mass Grave produksi OffStream dan LSM Kasut Perdamaian.

(In Spanish)

G 30 S PKI: Grupo del 30 de septiembre contra el Partido Comunista de Indonesia. Hasta hoy día estas siglas y números evocan una profunda emoción en gran parte de la población indonesia. La nueva generación piensa que el 30 de septiembre de 1965 los comunistas intentaron derrocar el régimen de Sukarno, y que Suharto es el héroe que salvó el país del “peligro amarillo”.

Pero ¿en qué medida estuvo involucrado el partido comunista en este asunto, y que tramaron detrás de bastidores Suharto y sus compinches? Nunca hubo respuesta clara de los involucrados y nunca la habrá. Por varios motivos. Uno de los protagonistas, Suharto, se llevó el secreto a la tumba. Siguen los interrogantes y los misterios. A los supervivientes y los familiares de las víctimas del G 30 PKI sólo les queda como recurso una petición urgente.

Película falsa

La tortura y el asesinato de los generales es uno de los acontecimientos escalofriantes de la película indonesia “G 30 PKI”, el grupo del 30 de septiembre que entró en acción contra el Partido Comunista de Indonesia. En la escena se ve cómo los cuerpos de los altos mandos militares son mutilados (se les extirpan los ojos y el pene). El filme, basado en los acontecimientos del 30 de septiembre de 1965, era material obligatorio desde 1984 hasta 1998, el año de la caída del ex presidente Suharto. Después de aquella fecha, historiadores y activistas de derechos humanos han publicado un informe demostrando que la película era mentira.

Informes de autopsia indicaban que los cuerpos de los difuntos generales no habían sido mutilados. Otra fuente insiste que no hubo señas de mutilación, sólo de heridas de bala y moretones causados por golpes con la culata del fusil. Tampoco se encontraron pruebas de involucración del ala femenino del partido comunista de Indonesia, Gerwani. Testigos oculares dijeron que no había civiles presentes, sólo militares.

Propaganda anticomunista

Mucho antes de la producción de la película, se difundió la propaganda anticomunista. Como ejemplo, el 4 de octubre de 1965, Suharto pronunció un discurso para convencer a la opinión pública de la culpabilidad del PKI.

“Hemos visto con nuestros propios ojos cómo se sacaron los cuerpos de seis generales y un oficial primero de un pozo de agua. Los generales y el oficial primero son víctimas de una aventura primitiva denominada “el Movimiento del 30 de septiembre”. Este lugar se llama Lubang Buaya, y está cerca de un centro de entrenamiento de voluntarios, miembros de la Juventud del Pueblo, Pemuda Rayat, y el Gerwani”.

Después del discurso del entonces comandante Suharto, el pueblo fue también engañado con otras mentiras sobre los acontecimientos del 30 de septiembre de 1965. El objetivo final de las mentiras era presentar a Suharto como un héroe que salvó el país del golpe de estado comunista.

Represión

Poco después se detuvieron numerosas “personas sospechosas” y se amordazó los medios de orientación izquierdista. Los miembros de organizaciones comunistas fueron detenidos, sin saber qué había pasado, dice Umi Sardjono, ex-presidenta de Gerwani, el movimiento feminista indonesio.

“No entendíamos nada. Queríamos incluso dar nuestro pésame por los generales muertos. No entendíamos que nuestra gente fuera detenida (…) No nos sentíamos culpables, por eso no huíamos. Nos acusaron de haber ordenado mutilar a los generales con cuchillas de afeitar y de golpearles. Pero nunca se dio esa orden.”

Suharto y sus partidarios militares seguían alentando los sentimientos anticomunistas. La canción de Java Genjer-Genjer fue prohibida. El texto habla de la pobreza en los tiempos de la ocupación japonesa de las entonces Indias Neerlandesas en 1942. Genjer es una planta parásita y en aquellos tiempos servía de alimento para la población para matar el hambre. La canción es originaria de Banyuwangi, del este de Java, y fue compuesta por artistas del Instituto de Cultura Popular, de ideología comunista.

En el turbulento mes de octubre de 1965, la camarilla pro Suharto lanzó una campaña de propaganda para desprestigiar la canción Genjer-Genjer. Cambiaron el texto y dispersaron noticias sobre comunistas femeninas que torturaban a los militares, bailando desnudas y cantando la canción. El objetivo era incitar al pueblo a que participara en la acción militar para limpiar el pueblo de los comunistas.

Ejecuciones

El anciano Mbah Privo fue detenido sin ninguna forma de juicio. Los militares lo arrestaron y lo acusaron de ser activista de Barisan Tani Indonesia, BTI, una suerte de asociación campesina del Partido Comunista. Pero el BTI solamente llevaba al anciano estiércol como combustible. Cuando estuvo en la cárcel veía pasar camiones llenos de personas para ser ejecutadas.

“Todos los presos eran interrogados y dependiendo del resultado, recibieron un color determinado: rojo, blanco o azul. Yo recibí el color rojo. Eso significaba que me llevarían a una gruta muy profunda, Gunung Kidul, con un río subterráneo. La gente era arrojada a la gruta. Cuando morían no dejaban rastro. Cada madrugada, a las dos, pasaba un camión. Los presos se levantaban y lo único que uno podía hacer es rezar para que no lo llevaran. A mí ya me subían al camión, pero más tarde me bajaron porque era demasiado viejo. El camión estaba repleto”.

Mbah Priyo fue testigo de una masacre del que se desconoce el número exacto de víctimas. Los militares hablan de 78.000 muertos. Bajo Suharto, el número de víctimas fue revisado y determinado en un millón. Sin embargo, el escritor de izquierda Pramoedya Ananta Toer estimaba el número de víctimas entre 500.000 y tres millones.

No sería extraño que el número de víctimas ascienda a millones, porque en los años sesenta, las organizaciones comunistas en Indonesia contaban con 12 millones de miembros. El propio partido PKI tenía 2 millones de afiliados. Casi todas las víctimas fueron ejecutadas inmediatamente.

Mayor exterminio desde el holocausto

Albertus Suryo Wicaksono, coordinador del equipo que investiga la fosa común, comenta que había un esquema especial para las ejecuciones. En una de las localidades en Java Central se fusilaron a finales de 1965 a 360 personas.

“Las ejecuciones duraban unos días. Una persona las anotaba (…) Las víctimas eran enterradas inmediatamente. La propia persona a fusilar tenía que cavar su fosa, lo fusilaban y se lo cubría con tierra… así continuaban”. Hay expertos que califican esta masacre del peor genocidio después del exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.Pero para los familiares de las víctimas lo más importante no es conocer el número de víctimas o la involucración o no del Partido Comunista. Lo más importante es tener el derecho a unos funerales dignos. Muchos se conformarían con tener un trozo de hueso, para poder enterrarlo.

By Jennie S. Bev

I was invited to attend an annual presentation by the 38th governor of California, Arnold Schwarzenegger, as organized by The Commonwealth Club, a public affairs forum, at the historical Fairmont Hotel in San Francisco last month.

Beyond my expectations, which later turned my skepticism upside down, this former Terminator and Kindergarten Cop is more than a celebrity hunk, but also a brainy politician, an intelligent speaker and an inspiring leader who is not only charming but also mind-set changing.

Many lessons can be learned from the substance, the presentation style and the speaker’s character as conveyed to the public in a mesmerizing way. Indonesian celebrities who are considering or already in the world of politics can definitely learn from Schwarzenegger.

Schwarzenegger talked about California being an international leader in the “green movement” with the accomplishment of AB 32 California’s Global Warming Solutions Act of 2006 and what his position is on the chant “Drill, Baby Drill”, which was made popular in the recent Republican Convention.

Schwarzenegger opened the speech with appreciation of Teddy Roosevelt — a strong advocate and a visionary of environment stewardship who spoke in the same forum in 1911 — and how he is grateful for materializing a life that is way beyond his wildest dreams.

I agree with this former Mr. Universe’s notion that California might be a small spot on the world map, but it has the power and influence of a continent. And it is backed by strong economic power: According to the 2007 CIA World Factbook, if California were an independent nation, it would have been the 10th largest economy in the world, alongside the United States, China, Japan, India, Germany, the UK, Russia, France and Brazil.

Under Schwarzenegger’s tenure, genuine concerns about environmental conservation by reducing greenhouse gases and carbon footprints are a strong internal motor that have made California a leader.

“We’ve reached a tipping point on the environment, and two years after I signed our ambitious global warming law, California is now at the forefront of the fight against climate change,” Schwarzenegger said. “We are not waiting for the federal government to get going but are working to lay the groundwork for an eventual national climate change program. The truth is there is far more economic opportunity in fighting global warming than there is economic risk.”

While Al Gore aims to implement completely renewable energy sources within 10 years, which will not be possible as scientists and activists have shown reservations, Schwarzenegger realistically aims for 20 percent renewable energy sources by 2010, which is doable. After all, as he quoted Bismarck, “Politics is the art of possible rather than the art of perfection”.

On “Drill, Baby Drill”, he recalled that in 1968, when he had just arrived in California, there was an oil spillage that overran Moss Beach in Los Angeles with tar. At that point, he made a pact to protect the environment. He clearly confirmed his stance that he would oppose any offshore drilling in California — and the whole of the United States for that matter — regardless of the two presidential candidates’ softening position on this issue.

He added that he would explore other renewable energy opportunities, such as nuclear, solar, wind and clean coal. In addition, he said he believed that if all states of the United States used California’s standards, it would be much more efficient as the guidelines are readily available for execution.

Overall, the substance of this speech might sound a bit typical in terms of its green messages, but the presentation itself was one of the most powerful I have ever seen. Such an impeccable, humorous and confident facade cannot be learned in a few days or even months. Schwarzenegger, apparently, has mastered the art of being an inspiring leader, which is about much more than being a celebrity politician. He has morphed into The Great Inspirer; as he put it bluntly, “We need to inspire people to act.”

In Indonesia, we have seen many celebrities trying to get lucky by plunging into the world of politics. We have seen how their celebrity status is the key to being elected to a position in parliament or another executive position. And Indonesians might possess a far different mentality than Americans, but all humans prefer to be inspired and to inspire others, especially in this trying time when Mother Nature needs our protection and care much more than before.

After all, the start of autumn might mean we are facing the inevitable winter, but we can flip it over into the dawn of spring. And one of the keys to success is having strong and inspiring leaders whose vision is in alignment with the world’s greatest contemporary need: a sustainable environment where mankind, civilization, flora, fauna and the planet are in balance.

And for this, we can learn from the one who ended his speech with “I’ll be back!”

_______
The writer is an author and a columnist based in Northern California. This article was published by the Jakarta Post.

Berikut adalah interview yang dilakukan oleh Majalah Duit dengan Dr. Beni Bevly mengenai usaha ala Tionghoa:

Majalah Duit (MD): Bolehkah anda menyebutkan prinsip-prinsip memulai usaha mau pun berbisnis orang Tionghoa yang anda selalu ingat/pertimbangkan dan yakini kebenarannya?

Beni Bevly (BB): Pertama, usaha keras, berani mencoba dan tidak takut gagal, memulai dengan apa adanya. Agaknya poin inilah yang menjadi kelebihan utama dari para pengusaha Tionghoa. Dalam keluarga Tionghoa, kerja keras bukanlah hal yang aneh. Mereka sudah terbiasa lembur hingga pagi. Jika ada kesempatan, seperti hari menjelang Lebaran, mereka tahu bahwa permintaan akan meningkat, maka mereka akan bekerja keras untuk memenuhi permintaan tersebut karena mereka menyadari bahwa Lebaran hanya satu kali dalam satu tahu. Moto orang Tionghoa dalam kerja keras yang sering saya dengar adalah “Kita harus bisa memindahkan gunung” dan “Kita harus bisa seperti orang lain walaupun kita melakukannya 100 kali lebih keras dari mereka.”

Orang Tionghoa pada umumnya berani memulai suatu usaha dan tidak takut gagal. Mereka mempunyai sense of urgency yang tinggi. Mereka sering berpendapat, “Jika tidak memulai sekarang, kapan lagi?” Gagal bukanlah hal yang menakutkan karena umumnya mereka selalu memulai usaha dengan apa adanya dan dari bawah.

Kedua, mengumpulkan informasi dan belajar. Sebelum terjun ke suatu bidang usaha, umumnya orang Tionghoa akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Mereka tidak segan pergi ke saudara, teman, dan bahkan pihak yang tidak mereka kenal. Setiap pembicaraan dengan siapa saja mereka untuk menanyakan usaha yang akan mereka tekuni. Kemanapun mereka pergi, mereka akan membuka mata dan telinga lebar-lebar. Dengan kata lain mereka sangat mahir melakukan survey terhadap usaha yang akan mereka geluti.

Selain itu, mereka juga tidak segan untuk belajar. Cara belajar yang umum dari mereka adalah bekerja untuk orang yang usahanya serupa. Setelah yakin telah menguasai cukup informasi dan keterampilan mereka akan berusaha sendiri.

Ketiga, melakukan perencanaan. Perencanaan yang paling umum dilakukan oleh orang Tionghoa adalah melihat dari segi untung-ruginya suatu usaha. Dalam bahasa akademis, mereka mempertimbangkan visibility usaha yang akan mereka jalankan. Berapa banyak ongkos yang akan dikeluarkan, bagaimana cara mendapatkan bahan baku/material, bagaimana mempersiapakan produk mereka, siapa yang akan beli, akan dijual dimana, kapan kembali modal, dan berapa keuntungannya merupakan faktor utama yang mereka pertimbangkan.

Perencanaan mereka juga sangat memperhatikan efektifitas (tujuan tercapai) dan efisiensi (tepat cara, tanpa banyak mengorbankan waktu dan tenaga) usaha yang mereka geluti.

Keempat, membina relasi. Walaupun orang Tionghoa sangat kompetitif, tetapi mereka selalu sadar bahwa membina relasi adalah salah satu kunci keberhasil usaha mereka. Untuk membina hubungan baik mereka tidak ragu untuk mengeluarkan pengorbanan tertentu, seperti pemberian hadiah, mengundang makan dan melakukan entertain terhadap relasi mereka.

Siapa saja yang bisa membantu melancarkan dan mengembangkan usaha adalah relasi mereka. Dengan pembinaan relasi yang baik, akan terbuka kerja sama yang saling menguntungkan.

Kelima, kemampuan administratif dan inventory control. Agaknya banyak orang lupa akan hal yang satu ini. Orang Tionghoa sangat sadar akan pentingnya kemampuan dalam beradministrasi dan melakukan mengontrolan inventory. Mereka sangat memperhatikan secara terperinci setiap kegiatan usaha mereka dan merekamnya dalam catatan. Karena itu mereka tahu betul bagaimana neraca keuagan mereka dan persediaan inventory mereka.

Sebagai contoh, jika kita hendak belanja sesuatu di toko orang Tionghoa sangatlah jarang bahwa mereka sampai kehabisan persediaan.

Keenam, kemampuan pemasaran. Kemampuan pemasaran orang Tionghoa umumnya ditunjang oleh kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan kemauan pelanggan dan kemampuan menentukan harga jual dari suatu produk secara tepat. Dari proses ini, maka terjadilah penyebaran iklan gratis dari mulut kemulut.

Untuk pengusaha yang cukup besar, mereka melakukan positioning secara professional dengan mensponsori kegiatan tertantu dan pemasangan pengiklanan melalui media cetak dan media digital.

Ketujuah, mendelegasikan. Orang Tionghoa sadar betul bahwa untuk mengembangkan suatu usaha agar menjadi besar, mereka harus bisa mendelegasikan pekerjaannya. Syarat utama pendeligasian adalah bahwa orang atau karyawan mereka harus bisa dipercaya. Karena itu, mereka cenderung mencari orang yang sudah dikenal lama dan terbukti bisa dipercaya. Bagi mereka keahlian berusaha bisa diajarkan, tetapi kebercayaan tergantung dari masing-masing kepribadian.

Karena sistem kepercayaan ini jugalah maka, mereka tidak segan-segan meminta anak mereka yang masih kecil untuk membantu usaha mereka. Di lain pihak, anak mereka yang sudah terbiasa terekspos dengan usaha orang tuanya, membuat sang anak tumbuh dengan naluri usaha yang mendarah daging.

Kedelapan, mendiversifikasi. Pengusaha Tionghoa tidak mudah merasa puas dan cukup atas usaha mereka. Mereka selalu berusaha untuk memperluas usahanya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan deversifikasi produk.

Mereka cenderung mempunyai keinginan untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Mereka ingin agar pelanggannya hanya datang ke mereka. Untuk itu, mewujudkan keinginan ini, cara yang paling tepat adalah berani melakukan deversifikasi produk.

Kesembilan, mengolah keuangan. Tidak ada istilah “uang mati” dalam kamus berdagang ala orang Tionghoa. Mereka selalu mempekerjakan uang tersebut supaya bisa berlipat ganda. Cara yang paling umum dilakukan adalah menanamkan modal kembali ke usaha mereka. Hal ini bisa dilakukan untuk memdirikan usaha baru atau untuk membesarkan usaha yang telah ada.

Mental untuk melipatgandakan uang memang sudah tertanam dari kecil di lingkungan keluarga mereka. Contohnya, jika mereka menerima pemasukan Rp.100, maka mereka akan menyimpan paling tidak Rp. 25 dan sisanya ditanamkan kembali keusaha mereka dan untuk kebutuhan hidup mereka.

MD: Bolehkah anda menceritakan contoh bagaimana Bapak menerapkan prinsip tersebut dalam bisnis Bapak?

BB: Contoh prinsip yang sering saya terapkan adalah perencanaan yang baik dan kerja keras. Prinsip perencanaan yang baik adalah untuk mencapai keefektifan dan keefisiensian dalam proses kerja. Prinsip kerja keras adalah bagaiman memotivasi saya sendiri dan karyawan saya untuk tidak cepat putus ada.

Ketika saya masih remaja dan tinggal dengan orang tua, salah satu bisnis mereka adalah garmen atau perusahaan pembuat pakaian jadi. Pada masa tertentu, seperti bulan Ramadan, permintaan (demand) meningkat sedangkan output produksi menurun karena banyak kaeyawan yang berpuasa. Walaupun demikian, ayah saya tidak pernah menyerah dengan keadaan ini. Ia menyusun perencanaan yang matang dengan memilah proses produksi tertentu yang tidak cepat melelahkan ditugaskan pada karyawan yang berpuasa. Kami yang tidak berpuasa diminta untuk lembur dengan diberi imbalan yang lebih banyak.

Dalam kondisi seperti ini, ayah saya sering memotivasi dengan berkata, “Ayo, kita bisa memindahkan gunung .” Pengalaman seperti sering saya terapkan dalam usaha saya sekarang ini.

MD: Bagaimana cara orang tua anda menanamkan nilai-nilai/prinsip-prinsip tersebut kepada anda atau anak-anaknya?

BB: Agaknya jawaban dari pertanyaan ini adalah inti kesuksesan dari bisnis keluarga orang Tionghoa, yaitu warisan nilai-nilai atau prinsip-prinsip usaha yang berhasil diturunkan oleh orang tua Tionghoa kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, jika kita pergi ke toko-toko orang Tionghoa, sering kali kita dilayani oleh anak mereka yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Tanpa merasa canggung, anak tersebut bisa melayani kita dengan mahirnya. Adalah hal yang wajar jika suatu saat ia tumbuh menjadi orang dewasa, maka ia sudah siap untuk berusaha.

Orang tua Tionghoa tidak pernah segan untuk melibatkan anaknya yang masih kecil dalam usaha mereka. Mereka sudah diberi tanggungjawab yang cukup besar untuk ukuran seorang murid SD. Mereka diajari setiap proses bisnis dari persiapan hingga sampai ke tangan pelanggan dan bagaimana menangani pelanggan setelah transaksi jual beli.

Anak-anak orang Tionghoa juga diajak kerja lembur, bahkan banyak dari mereka yang diajak bekerja sampai pagi tanpa tidur. Dalam proses kerja itu, mereka di dampingi oleh orang tua mereka. Pada kesempatan itu terjadi penurunan nilai-nilai cara berusaha dari orang tua mereka.

Melibatkan anak dari usia dini adalah cara yang paling ampuh dari orang tua mereka untuk membentuk anak mereka menjadi bisnismen tangguh di kemudian hari.

Hal ini searah dengan wejangan Kong Hu Cu, “Saya dengar dan saya lupa. Saya lihat dan saya ingat. Saya kerjakan dan saya ngerti.”

_____
Dr. Beni Bevly adalah penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa” dan analist pada Overseas Think Tank for Indonesia, lingkar studi yang berlokasi di Kalifornia Utara, USA.

Image Source: militaryphotos.net

By Evan A. Laksmana

The Indonesian Military (TNI) celebrated its 63rd anniversary on Oct. 5. Its formal commemoration, however, will be held on Oct. 14 because the original date was too close with Idul Fitri, which fell on Oct. 1.

Sixty-three years after its inception and ten years after the birth of the reform order, the complex challenge of repositioning the military in Indonesia’s democratic setting and building a professional military to tackle the changing security environment remains.

On the domestic front, several contentious issues seem unsettled, including past abuses of military force, despite significant and commendable progress in internal reforms. Meanwhile, the traditional challenge of fighting a conventional war is compounded by an array of modern security issues such as terrorism, disaster relief and illegal fishing.

Richard D. Kohn, a professor at the University of North Carolina, contends that creating a strategic and professional military means dealing with three challenges: the intellectual, political and moral.

The intellectual challenge deals with how to prepare the military to operate successfully in a variety of security environments. For the TNI, this would amount to providing the intellectual foundation for officers to be repositioned.

Despite commendable legal efforts to do so, the intellectual challenge of tackling traditional and modern security challenges in a democratic setting enables us to reconstruct the mind-set of the officer corps by reconsidering the military education and training system along with the military’s basic doctrine.

The former might involve a revamp of previous curricula and teaching methods, since the legacy of the old system preparing officers to play a sociopolitical role, under the now-defunct dual function doctrine, might still linger.

For example, we could consider increasing and refining core military subjects, such as geopolitics and modern warfare, while further improving existing key nonmilitary subjects, such as history, humanitarian law and international relations.

This would not only lay a stronger intellectual foundation for officers by exposing them to critical thinking, but it could also pave the way to civilianize the teaching staff as the courses could be taught by numerous qualified civilian instructors. Plus, more officers could be sent abroad for further education to expose them to other militaries, providing them with a broader strategic perspective.

Although the TNI’s external defense role is legally prescribed, given the low military budget and domestic economic problems, efforts to assist the people is commendable. After all, the devil gives work to idle hands, as the old saying goes.

However, given history, where such “civic missions” were misused by president Soeharto for his own political purposes, a continued persistence on domestic operations might raise concern about possible excesses in the future.

One often overlooked external mission might be considered to help downplay the problem of “idle capacity”, namely international peacekeeping operations. Not only is the TNI’s track record excellent in this regard, but such operations have the potential to replace domestic operations as a key consideration in career promotions while boosting Indonesia’s international image.

However, a modification of the military’s basic doctrine of Total People’s Defense — born from Indonesia’s guerrilla warfare against the Dutch in the 1940s — might be needed to complement any education and training efforts.

One could argue that an archaic formula assuming the TNI to be underdeveloped to face an external attack, and therefore needs to “prepare” the people for guerrilla warfare, could hamper the dynamic and critical thinking necessary to tackle more complicated security challenges, especially in the realm of modern security.

Meanwhile, the political challenge is the military’s political neutrality and subordination to the legally constituted civilian authority. Considering Indonesia’s turbulent civilian-military relationship, this challenge is perhaps the least clear cut.

Thus, a civilian defense community is needed to create a triangular balance and achieve the so-called concordance civil-military relations where the government, officer corps and civil society have a cooperative relationship stressing dialogue, accommodation and shared values.

This could be done through several steps.

First, the government could reduce suspicion and grievances within the officer corps by not politicizing the military, especially on the eve of next year’s elections, and by not interfering excessively in internal military affairs.

Second, the military could maintain the trust extended by the political leadership by continuing the momentum of military reform.

Finally, the moral challenge addresses the internal honor and integrity of the officer corps.

Polls have shown that the military’s public image has significantly improved over the past decade, largely due to perceived civilian corruption and political bickering. However, the recent spat between the National Commission for Human Rights and retired officers regarding investigation into past human rights abuses by the military suggests that a perceived “culture of impunity” might become a “pebble in the shoe” for the military’s public image.

_____
The writer is a research analyst at the Indonesia Programme at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore. This article was published by the Jakarta Post.

Image source: features.csmonitor.com

By Jennie S. Bev

If life is show business, then politics is a soap opera with twists and turns as well as climaxes and anti-climaxes found in Greek tragedies. The only difference is all scenes and chapters are reality and directly affect our well-being. And those politicians are not actors or actresses, but our representatives whose interests should represent ours.

In the United States, Barack Obama, John McCain, Joe Biden and Sarah Palin bring their life stories to voters through media coverage, online media and biographies. American voters have been exposed to their lives 24/7 and we all seem to be interested to find out who has done what, why they made certain decisions, and how their professional, personal choices and character will affect their tenure if they are elected. Above all, voters are inclined to take such information seriously, if not to heart, as reassurance.

In Indonesia, voters have started to see appearances of presidential candidates. A while ago, former governor of Jakarta Sutiyoso “Bang Yos” visited San Francisco and shared his decision to run for presidential candidacy in 2009.

The audience, the San Francisco-based Indonesian community, asked numerous questions, hoping to find out more about “the man who rarely smiles”. They wanted to know as much as they could to be better informed prior to making the decision to vote for him or not.

After all, a public individual is a legend until he or she breaks the ice.

Indonesian politicians, however, seem to see voters within a particular collective cohort. This means they do not aim to impress individuals, rather groups of individuals, or a specific demography. It also seems that Indonesian voters are not aware of the different hues of possible implementations of a particular issue.

Those with strong public presences and public relations within the customary culture are likely to attract more attention and more votes. Some political parties aiming for the majority of voters, which typically possess mediocre intellectual exposure, are religious and financially restricted, use grassroot activities as a way to spread their messages and crystallizing their political maneuvers without looking like doing so.

In Indonesia, voters who belong to the lower part of the population pyramid, the majority, are likely to be influenced by sympathetic and charitable deeds, thanks to a patriarchal society. Those who belong to the top part of the pyramid are likely to be more critical and demanding in a much more intelligent way. Thus, well-delivered thoughts and arguments are likely to be used more generously, while grassroot deeds are likely to be husbanded.

In Indonesia, politicians try to win voters’ hearts. In the United States, politicians try to win voters’ minds and hearts.

In the United States, influences to vote or not to vote for a particular candidate primarily come from the media. Perceptions are twisted and attenuated depending on campaign objectives, which are intended to bring an augury for a particular candidate.

Barack Obama is the rock star inspirator, John McCain is the original maverick, Joe Biden is the promise keeper, and Sarah Palin is the hockey mom and a pitbull in lipstick. All sound original and such identification is both a tagline and a positioning statement to bring voters closer.

Many people are touched by Obama’s charismatic change-oriented rhetorics that comes from his international and multicultural upbringing and exposure to Ivy League education. Others might be more inclined to listen to McCain’s strong patriotic messages, which come from his experience as a prisoner of war.

Those whose life philosophy revolves around world justice and poverty eradication are likely to be mesmerized by the dedications of former Mrs. Obama, Barack’s mother. On the contrary, those who believe in the power of wealth in amassing political influences are likely to be impressed by McCain’s marriage to a super rich woman as his second and current wife.

Many others might be touched by Biden’s past life in which he lost his first wife and daughter in a fatal car accident, causing him to decide to stay at home with his two surviving small sons. When he finally remarried a smart and caring lady, who is both a teacher with a doctorate in education and an activist, the viewers of his short TV biography finally felt relieved.

Certain feelings were also invoked when voters found out that Palin, the small town beauty pageant winner, got elected as Wasilla mayor by age 32, gave birth to a baby with Down syndrome and has a teenage daughter who is pregnant out of wedlock.

The world is a gigantic web of stories so intertwined with one another that it is often hard to sort out which one comes with useful information that is likely to be ingrained in our perception, which eventually trigger that decision to vote or not to vote.

_____
The writer is an author and columnist based in Northern California. She is writing a book on compassion. This article was publish by the Jakarta Post.