Archive for October 23rd, 2008
Kami Ingin Pemakaman Yang Layak
Sumber gambar dan artikel: ranesi.nl
Junito Drias
(Beberapa waktu yang lalu saya menerima email dari seorang aktivis yang merupakan sahabat saya, Albertus Suryo Wicaksono dari Kasut Perdamaian. Isi email itu mendiskusikan perkembangan para keluarga dan korban G30S (Gerakan 30 September 1965) dan artikel di bawah. Memang harus diakui bahwa perjuangan menempatkan korban kepada posisi sebagaimana layaknya manusia penuh dengan tantangan dan bukanlah hal yang gampang. Sejak “1965 Incident Road Show in the United States” yang kami adakan tahun lalu, para korban dan kelaurga belum mendapatkan perlakuan yang selayaknya. — Beni Bevly)
Proses penyiksaan dan pembunuhan para jenderal merupakan satu dari sekian adegan mengerikan film Indonesia: Pengkhianatan G 30 S PKI. Dalam cuplikan diperlihatkan para petinggi angkatan darat ditusuk-tusuk, disayat-sayat mukanya, dihajar dengan kayu, matanya dicongkel dan dipotong penisnya. Sejak tahun 1984, film berdasar kejadian 30 September 1965 tersebut menjadi suguhan wajib, dan baru berhenti 15 tahun kemudian, setelah Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan Indonesia. Sesudahnya, sejumlah pemerhati sejarah dan aktivis hak-hak azasi manusia, mengeluarkan hasil penelitian bahwa isi sajian sinema tersebut tidak benar.
Pengkhianatan G30SDokumen hasil otopsi mencatat para jenderal tidak dicongkel matanya, ataupun dipotong alat kelaminnya. Sumber lain menyebutkan, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda penyiksaan kecuali luka tembak dan bekas popor senapan. Demikian juga soal keterlibatan sayap perempuan Partai Komunis Indonesia, Gerwani, di tempat kejadian. Saksi mata menyatakan tidak melihat warga sipil. Semuanya militer.
Dari semua dusta, menurut Budi Irawanto, pengajar Semiotika Film di FISIPOL Universitas Gadjah Mada, paling parah adalah penggambaran komunis sebagai setan jahanam.
“Ada imej penyerangan orang-orang PKI ke sebuah langgar atau masjid kecil di Kanigoro Blitar. Seolah-olah mereka ateis dan anti agama. Upaya pengiblisan PKI termasuk terhadap aktivis perempuan yang digambarkan sangat haus darah. Dipropagandakan sampai memutilasi genetalia para jenderal. Ini cara memojokkan gerakan perempuan. Gerwani adalah gerakan perempuan di Indonesia yang cukup progresif, menentang poligami, memperjuangkan hak-hak perempuan.”
Bangun opini
Propaganda-propaganda sendiri dimulai jauh sebelum film dibuat. Misalnya, pidato Soeharto tanggal 4 Oktober 1965, berusaha membangun opini keterlibatan organisasi komunis Indonesia.
“Kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran dari penanaman enam jenderal dan perwira utama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal dan perwira kita menjadi korban daripada tindakan biadab dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah Lubang Buaya, dekat dengan sumur ini telah menjadi pusat latihan daripada sukarelawan dan sukarelawati, para anggota-anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani…”
Ucapan Soeharto, kala itu berpangkat Mayor Jenderal, diikuti kebohongan publik lain. Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha mempublikasikan laporan tidak berdasar tentang kekejaman dan keterlibatan Partai Komunis Indonesia. Sementara fakta bahwa Letnan Kolonel Untung, komandan gerakan 30 September tersebut, ternyata dekat dengan Soeharto, tidak muncul. Yang menonjol justru persepsi Soeharto sebagai pahlawan.
Tak lama kemudian, penangkapan-penangkapan dan pembredelan media berhaluan kiri mulai dilakukan. Anggota organisasi komunis ditangkapi, tanpa mengetahui duduk perkara sebenarnya, ungkap Umi Sardjono, mantan ketua Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia.
“Nggak ngerti betul. Malah kita mau bikin pernyataan bela sungkawa atas gugurnya para jenderal. Waktu itu kita malah bagi pekerjaan, urus yang ditangkap supaya dibebaskan. Karena mungkin itu salah paham. Waktu itu sudah mulai ditangkap. Kita nggak ngerti, betul nggak ngerti. Karena merasa nggak bersalah ya nggak lari. Kita dituduh memberi perintah silet-silet, pukul-pukul jenderal. Ya enggak, nggak pernah ada perintah seperti itu.”
Soeharto dan militer pendukungnya terus menggelorakan semangat anti komunis, termasuk melarang lagu Genjer-Genjer. Musik berbahasa Jawa tersebut sebetulnya mengisahkan situasi kemiskinan saat pendudukan Jepang atas Hindia Belanda pada tahun 1942. Genjer merupakan tanaman parasit, karena kelaparan diolah jadi makanan oleh masyarakat. Lagu asal Banyuwangi, Jawa Timur ini digubah seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat, sebuah organisasi berideologi komunis.
Saat pergulatan Oktober 1965, lagu Genjer-Genjer oleh kubu pro Soeharto, dipropagandakan macam-macam. Dari plesetan lirik sampai isyu menyebutkan perempuan komunis menganiaya para pimpinan angkatan darat sambil menari telanjang dan menyanyi lagu itu. Cerita-cerita semakin didramatisir, jauh dari fakta, hanya memanas-manasi penduduk supaya ikut dalam operasi pembersihan komunis yang dilakukan tentara.
Truk penuh manusia
Mbah Priyo, salah satu korban selamat dari gelombang pembunuhan massal orang-orang komunis Indonesia. Ia ditangkap pada bulan Oktober 1965 dan dipaksa menunjukan warga kiri lainnya.
“Ada surat panggilan menghadap kantor militer kecamatan. Di sana saya ditanya, berapa kawanmu? saya jawab, hanya saya sendiri. Dada saya sampai ditodong pistol berpeluru. Saya lalu disuruh pamit sama keluarga karena akan dibunuh. Tapi mendadak pistol kembali disarungkan, dan saya diminta naik truk. Katanya tidak lama hanya ditahan tiga hari. Padahal itu sampai enam tahun tidak dipulangkan.”
Priyo dipenjara tanpa melalui proses hukum. Dibui, ia menyaksikan truk penuh membawa manusia untuk dieksekusi.
“Semua yang dipenjara harus di interogasi, dan hasilnya ada tiga macam warna. Merah, putih dan biru. Saya hasilnya merah, itu artinya di bawa ke luweng (gua vertikal) Gunung Kidul, di mana terdapat sungai bawah tanah. Orang dilempar ke situ. Orang mati tidak ketahuan bekasnya. Setiap jam dua pagi ada truk datang. Semua yang ditahan bangun dan cuma bisa menggumam doa supaya tidak dibawa ke luweng. Mbah Priyo sudah dinaikkan. Pasrah. Tapi kemudian disuruh turun karena dianggap ketuaan. Truk itu penuh manusia.”
Yang dilihat Mbah Priyo adalah proses pembunuhan massal di mana sampai sekarang tak pernah ketahuan berapa jumlahnya. Versi tentara setelah pembantaian berlangsung menyebut 78 ribu. Laporan Kopkamtib, satuan pemulihan keamanan bentukan Soeharto, merevisinya dengan mencantumkan angka satu juta manusia. Para peneliti independen melakukan penghitungan silang berbagai data dan mendapatkan total kurang lebih 500 ribu orang. Sayangnya jumlah-jumlah ini sulit mencerminkan kondisi sesungguhnya, termasuk rentetan korban lain seperti pemerkosaan, sakit dibiarkan mati dan mereka yang dibuang ke sungai, laut ataupun ke gua vertikal.
Budayawan kiri Pramoedya Ananta Toer memperkirakan, 500 ribu sampai tiga juta orang binasa.
“Di satu kabupaten Blora, tempat saya, ditemukan 5000 korban. 10 persen dari penduduk dibunuh. Itu baru satu kabupaten. Menurut pers Barat, 500 ribu sampai satu juta orang. Menurut Sudomo -panglima Kopkamtib- 2 juta orang. Menurut Sarwo Edhie, komandan yang melaksanakan program pembunuhan atas perintah Harto, 3 juta! Dia ngomong begitu dengan bangga.”
Jumlah jutaan masuk akal, sebab anggota organisasi-organisasi komunis di Indonesia pada tahun 1960an mencapai 12 juta orang. Anggota partai sendiri tercatat 2 juta orang. Hampir semua korban dieksekusi tanpa proses hukum. Militer membiarkan, bahkan mendorong dan memaksa warga sipil ikut dalam aksi pembunuhan. Albertus Suryo Wicaksono, koordinator peneliti kuburan massal dari organisasi Kasut Perdamaian, menuturkan pola eksekusi di salah satu lokasi di Jawa Tengah.
“Pada akhir tahun 1965, ditempat ini dilakukan eksekusi terhadap 360 orang dilakukan dengan tembakan. Peristiwa berlangsung beberapa hari. Ada petugas yang mencatat. Banyak saksi menyatakan, mereka melihat kehadiran Sarwo Edhie, waktu itu berpangkat kolonel. Malam hari para korban diposisikan berbaris, si pembidik dipandu lampu sorot. Begitu dimatikan penembakan langsung dimulai. Setelah itu langsung dikubur. Jadi gali lubang, ditembak, kemudian dikubur. Begitu seterusnya.”
Pembinasaan dahsyat ini membuat beberapa ahli menjulukinya sebagai genosida terbesar setelah pemusnahan Yahudi dalam perang dunia kedua di Eropa.
Pemakaman layak
Penjelasan atas Gerakan 30 September 1965, yang dianggap pemicu bumi hangus kelompok kiri di Indonesia, tak pernah tuntas. Sejauh mana Partai Komunis terlibat? Sang ketua terlanjur mati sebelum bisa membela diri. DN Aidit di-extrajudicial killing pada bulan November 1965. Pentolan lainnya juga bernasib sama. Sementara Soeharto, memilih membawa rahasia ke liang kubur saat wafat akhir Januari 2008.
Tapi bagi keturunan dan kerabat korban, berapa jumlah sesungguhnya? apakah PKI terlibat atau tidak? bukan tuntutan utama. Permintaan terpenting mereka sederhana: hak untuk memperoleh pemakaman yang layak.
“Saya juga belum tahu apakah betul nanti saya bisa menemukan secara utuh jenazah ayah saya. Tapi apapun juga yang saya dapatkan, biarpun cuma secuil tulang ayah saya, itu juga sudah kebahagiaan. Saya sedih sekaligus senang. Karena bisa membawa pulang, walaupun cuma sepotong tulang ayah saya. Saya bahagia. Meskipun prosesnya harus seperti ini.”
Laporan disusun berdasarkan bahan dari Kantor Berita Radio 68H, Film Pengkhianatan G 30 S PKI, Film dokumenter Mass Grave produksi OffStream dan LSM Kasut Perdamaian.
(In Spanish)
G 30 S PKI: Grupo del 30 de septiembre contra el Partido Comunista de Indonesia. Hasta hoy día estas siglas y números evocan una profunda emoción en gran parte de la población indonesia. La nueva generación piensa que el 30 de septiembre de 1965 los comunistas intentaron derrocar el régimen de Sukarno, y que Suharto es el héroe que salvó el país del “peligro amarillo”.
Pero ¿en qué medida estuvo involucrado el partido comunista en este asunto, y que tramaron detrás de bastidores Suharto y sus compinches? Nunca hubo respuesta clara de los involucrados y nunca la habrá. Por varios motivos. Uno de los protagonistas, Suharto, se llevó el secreto a la tumba. Siguen los interrogantes y los misterios. A los supervivientes y los familiares de las víctimas del G 30 PKI sólo les queda como recurso una petición urgente.
Película falsa
La tortura y el asesinato de los generales es uno de los acontecimientos escalofriantes de la película indonesia “G 30 PKI”, el grupo del 30 de septiembre que entró en acción contra el Partido Comunista de Indonesia. En la escena se ve cómo los cuerpos de los altos mandos militares son mutilados (se les extirpan los ojos y el pene). El filme, basado en los acontecimientos del 30 de septiembre de 1965, era material obligatorio desde 1984 hasta 1998, el año de la caída del ex presidente Suharto. Después de aquella fecha, historiadores y activistas de derechos humanos han publicado un informe demostrando que la película era mentira.
Informes de autopsia indicaban que los cuerpos de los difuntos generales no habían sido mutilados. Otra fuente insiste que no hubo señas de mutilación, sólo de heridas de bala y moretones causados por golpes con la culata del fusil. Tampoco se encontraron pruebas de involucración del ala femenino del partido comunista de Indonesia, Gerwani. Testigos oculares dijeron que no había civiles presentes, sólo militares.
Propaganda anticomunista
Mucho antes de la producción de la película, se difundió la propaganda anticomunista. Como ejemplo, el 4 de octubre de 1965, Suharto pronunció un discurso para convencer a la opinión pública de la culpabilidad del PKI.
“Hemos visto con nuestros propios ojos cómo se sacaron los cuerpos de seis generales y un oficial primero de un pozo de agua. Los generales y el oficial primero son víctimas de una aventura primitiva denominada “el Movimiento del 30 de septiembre”. Este lugar se llama Lubang Buaya, y está cerca de un centro de entrenamiento de voluntarios, miembros de la Juventud del Pueblo, Pemuda Rayat, y el Gerwani”.
Después del discurso del entonces comandante Suharto, el pueblo fue también engañado con otras mentiras sobre los acontecimientos del 30 de septiembre de 1965. El objetivo final de las mentiras era presentar a Suharto como un héroe que salvó el país del golpe de estado comunista.
Represión
Poco después se detuvieron numerosas “personas sospechosas” y se amordazó los medios de orientación izquierdista. Los miembros de organizaciones comunistas fueron detenidos, sin saber qué había pasado, dice Umi Sardjono, ex-presidenta de Gerwani, el movimiento feminista indonesio.
“No entendíamos nada. Queríamos incluso dar nuestro pésame por los generales muertos. No entendíamos que nuestra gente fuera detenida (…) No nos sentíamos culpables, por eso no huíamos. Nos acusaron de haber ordenado mutilar a los generales con cuchillas de afeitar y de golpearles. Pero nunca se dio esa orden.”
Suharto y sus partidarios militares seguían alentando los sentimientos anticomunistas. La canción de Java Genjer-Genjer fue prohibida. El texto habla de la pobreza en los tiempos de la ocupación japonesa de las entonces Indias Neerlandesas en 1942. Genjer es una planta parásita y en aquellos tiempos servía de alimento para la población para matar el hambre. La canción es originaria de Banyuwangi, del este de Java, y fue compuesta por artistas del Instituto de Cultura Popular, de ideología comunista.
En el turbulento mes de octubre de 1965, la camarilla pro Suharto lanzó una campaña de propaganda para desprestigiar la canción Genjer-Genjer. Cambiaron el texto y dispersaron noticias sobre comunistas femeninas que torturaban a los militares, bailando desnudas y cantando la canción. El objetivo era incitar al pueblo a que participara en la acción militar para limpiar el pueblo de los comunistas.
Ejecuciones
El anciano Mbah Privo fue detenido sin ninguna forma de juicio. Los militares lo arrestaron y lo acusaron de ser activista de Barisan Tani Indonesia, BTI, una suerte de asociación campesina del Partido Comunista. Pero el BTI solamente llevaba al anciano estiércol como combustible. Cuando estuvo en la cárcel veía pasar camiones llenos de personas para ser ejecutadas.
“Todos los presos eran interrogados y dependiendo del resultado, recibieron un color determinado: rojo, blanco o azul. Yo recibí el color rojo. Eso significaba que me llevarían a una gruta muy profunda, Gunung Kidul, con un río subterráneo. La gente era arrojada a la gruta. Cuando morían no dejaban rastro. Cada madrugada, a las dos, pasaba un camión. Los presos se levantaban y lo único que uno podía hacer es rezar para que no lo llevaran. A mí ya me subían al camión, pero más tarde me bajaron porque era demasiado viejo. El camión estaba repleto”.
Mbah Priyo fue testigo de una masacre del que se desconoce el número exacto de víctimas. Los militares hablan de 78.000 muertos. Bajo Suharto, el número de víctimas fue revisado y determinado en un millón. Sin embargo, el escritor de izquierda Pramoedya Ananta Toer estimaba el número de víctimas entre 500.000 y tres millones.
No sería extraño que el número de víctimas ascienda a millones, porque en los años sesenta, las organizaciones comunistas en Indonesia contaban con 12 millones de miembros. El propio partido PKI tenía 2 millones de afiliados. Casi todas las víctimas fueron ejecutadas inmediatamente.
Mayor exterminio desde el holocausto
Albertus Suryo Wicaksono, coordinador del equipo que investiga la fosa común, comenta que había un esquema especial para las ejecuciones. En una de las localidades en Java Central se fusilaron a finales de 1965 a 360 personas.
“Las ejecuciones duraban unos días. Una persona las anotaba (…) Las víctimas eran enterradas inmediatamente. La propia persona a fusilar tenía que cavar su fosa, lo fusilaban y se lo cubría con tierra… así continuaban”. Hay expertos que califican esta masacre del peor genocidio después del exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.Pero para los familiares de las víctimas lo más importante no es conocer el número de víctimas o la involucración o no del Partido Comunista. Lo más importante es tener el derecho a unos funerales dignos. Muchos se conformarían con tener un trozo de hueso, para poder enterrarlo.
