Overseas Think Tank for Indonesia

Oleh Dr. Beni Bevly

Dalam dialog Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 dengan topik dari Keterasingan Menjadi Karib di Union City, San Francisco Bay Area pada tanggal 16 May 2010, kembali lagi berkumandang pertanyaan dan dialog mengenai: Mengapa perbuatan biadab ini terjadi? Apakah sudah ada penyelesaiannya? Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi? Apa yang bisa mereka lakukan dari Amerika?

Peringatan yang dimulai dengan makan malam bersama pada jam lima sore, berlajut dengan dialog hingga jam delapan malam, dihadiri sekitar 100 orang peserta, beberapa nara sumber, antara lain Romo Mutiara Andalas, SJ, Dr. Silvia Tiwon dari University of California Berkeley, Nina Jusuf dari Transformasi, dan saya sendiri sebagai moderator ternyata berjalan dengan penuh antusias.

Selain itu, Tony Lolong dari Bolaang Mongondow – Sangihe Talaud – Minahasa (BOSAMI), Peter Phwan dari Chinese American Network (ICANet), Vita Novianti dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Franciso, dan Ben Liem, Didi dan Romo Hadi dari Warga Katolik Indonesia di California Utara (WKICU) ikut berdialog dengan aktif.

Atas dukungan dan kerja sama para individu, peserta dan organisasi di atas, termasuk Dr. Irawan dari majalah Indonesia Media dan Hendy Wijaya dari Chinese Community of San Leandro (CCSL), saya ucapkan terima kasih. Semoga kerja sama ini bisa tetap terbina.

Kini marilah kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari dialog Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 sebagai berikut:

Mengapa perbuatan biadab ini terjadi?

Dari dialog ini terangkat kepermukaan bahwa ada sekelompk provokator dan jurang perbedaan sosial ekonomi yang menyebabkan terjadinya Tragedi Mei 1998 yang menurut Ester Jusuf, et. al. dalam bukunya yang berjudul Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data & Analisa memakan 1.339 jiwa warga Indonesia, termasuk hampir seratus perempuan Indonesia etnis Tionghoa yang mengalami kekerasan seksual dan diperkosa, lebih dari 5.723 bangunan, 1948 kendaraan dan 516 fasilitas umum dibakar di beberapa kota besar di Indonesia.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyimpulkan bahwa Tragedi Kemanusaiaan Mei 1998 disebabkan karena terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok yakni proses pergumulan elit politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional dan proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat.

TGPF juga menambahkan bahwa korelasi sebab-akibat dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang memuncak pada peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998, dapat dipersepsi sebagai suatu upaya ke arah penciptaan situasi darurat sehingga diharapkan memerlukan tindakan pembentukan kekuasaan konstitusional yang ekstra, guna mengendalikan keadaan, yang persiapan-persiapan ke arah itu telah dimulai pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi.

Tim ini, antara lain, merekomendasikan kepada pemerintah supaya mencari tahu peran Letjen. Prabowo, dan meminta pertanggung jawaban Pangkoops Jaya Mayjen. Syafrie Syamsoeddin dalam kaitannya dengan Tragedy Mei 1998. (Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998/Temuan di-retrieve 22 Mei 2010 dari id.wikisource.org).

Keterlibatan aktor di belakang tragedi ini bisa diduga karena di banyak lokasi kejadian menunjukkan pola yang serupa yaitu pertama, sekelompok orang yang melakukan pembakaran ban mobil, kayu, tong sampah, dan barang bekas dengan tujuan untuk menarik perhatian massa suppaya berkumpul.

Kedua, menghasut massa untuk melakukan perusakan dengan teriakan-teriakan, termasuk teriakan anti-Tionghoa dan memimpin mereka mendobrak pintu atau membakar objek bangunan yang menjadi sasaran dengan menyiapkan atau membawa peralatannya.

Ketiga, menghasut massa untuk masuk ke bangunan yang menjadi objek sasaran tersebut dan untuk merampas barang berharaganya.

Keempat, banyak saksi yang melihat bahwa para penghasut bertubuh kekar dan berambut cepak.

Kelima, pada hari-hari pertama kejadian, semua aparat keamanan yang ada menunjukkan gejala hanya mendiamkan situasi yang sudah jelas perlu penanganan segera.

Selain itu, peserta dialog juga mengemukakan faktor ekonomi yang menyebabkan jurang pemisah sehingga masyarakat mudah terpancing untuk melakukan kekerasan terhadap etnis Tionghoa seperti yang telah dimanipulasi oleh pihak yang diduga di atas.

Jika berbicara mengenai faktor ekonomi, maka pikiran kita akan terlintas seketika dengan anggapan umum bahwa etnis Tionghoa-lah yang menguasai 70% perekonomian Indonesia. Hingga saat ini saya belum menemukan data pendukung yang solid dan menjelaskan berapa persisinya proporsi kekayaan ekonomi etnis Tionghoa dibandingkan dengan kekayaan keseluruhan yang ada di Indonesia. Dengan data yang sangat terbatas, di bawah ini secara kronolis mari kita beranikan diri untuk mengkaji ulang anggapan ini.

Menurut Charles A. Copple dalam Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia bahwa angka ini terlalu dibesar-besarkan. Kalaupun betul 70%, Copple berargumen agaknya bahwa etnis Tionghoa hanya memiliki berperan yang berarti dalam sektor swasta dari keseluruhan ekonomi Idonesia. Sedangkan sektor non-swasta jelas dikuasai oleh pemerintah.

Dugaan penguasaan 70% terhadap perekonomian Indonesia oleh etnis Tionghoa bisa kita pertanyakan dengan melihat kutipan Christianto Wibisono mengenai daftar perusahaan-perusahaan perdagangan di Indonesia yang menurut catatan Departemen Perdagangan dan Koperasi pada akhir Maret 1979 sebagai berikut:

Jenis Usaha Dagang Pribumi Non-Pribumi
Perusahaan besar 10.022 7.576
Menengah 30.493 38.323
Pertokoan 31.193 48.265
Kecil 54.612 25.705
Total: 126.320 119.869

Christianto juga menunjukkan bahwa dari modal dasar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berjumlah Rp.1,4 trilliun didistribusikan debagai berikut:

1. 26,9% milik non-pribumi
2. 11,2% milik pribumi
3. 58.75% dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara.

Pada tahun 1981, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus menerapkan kebijakan supaya, paling tidak, modal yang ada mencapai perimbangan 50% milik pribumi dan 50% milik non-pribumi, begitu juga dengan komposisi pimpinan perusahaan yang ada.

Data terakhir yang saya temui, sebagaimana yang dikutib oleh Copple bahwa pada tahun 1999 Duta Besar Wiryono dalam konferensi di Canberra pernah menyatakah bahwa etnis Tionghoa mengontrol sekitar 10% dari kekayaan nasional Indonesia.

Melihat argument di atas, maka issue penguasaan 70% atas ekonomi Indonesia oleh etnis Tionghoa perlu mendapat penelitian khusus yang lebih jauh untuk menjawab apakah angka penguasaan ini sengaja dibesar-besarkan sehingga etnis Tionghoa bisa dijadikan kambing hitam dan perisai untuk mengamankan pihak tertentu.

Terlepas dari angka pengusaan ekonomi oleh etnis Tionghoa, ketimpangan sosial ekonomi antara etnis Tionghoa dan non-Tionghoa sebagai akibat utama terjadinya Tragedi Mei 1998 juga perlu dipertanyakan. Hal ini disikusikan pada bagian lain di bawah.

Apakah sudah ada penyelesaiannya?

Hingga saat ini Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 belum dituntaskan seperti yang dituntut oleh para aktivis kemanusiaan.

Pernyataan terakhir dari pihak pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar bahwa pemerintah tidak memprioritaskan lagi untuk penyelidikan pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ia menambahkan bahwa sangat sulit untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Walaupun demikian pemerintah setuju untuk memberi kompensasi bagi para korban dan keluarganya, seperti mencarikan pekerjaan. Ia bahkan menjamin untuk mendapatkan pekerjaan di Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia (The Jakarta Post, May 12, 2010).

Selain pernyataan di atas, mari kita lihat upaya penyelesaian sebelumnya. Segera setelah Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 terjadi, reakasi dan protes dari mulai tingkat lokal hingga tingkat internasional terjadi. Ternyata protes ini berhasil menekan Presiden B.J. Habibie untuk mengambil inisiatif tindakan penyelesaian dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998 yang dipimpin oleh Marzuki Darusman SH dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan anggata di antaranya Romo I Sandyawan Sumardi, SJ dari Tim Relawan.

Selain jumlah korban, termasuk korban pemerkosaan, luka-luka dan yang meninggal, dan kerugian lainnya pada bulan Mei 1998, TGPF juga menemukan fakta bahwa koordinasi antara satuan keamanan kurang mamadai, adanya keterlambatan antisipasi, adanya aparat keamanan di berbagai tempat tertentu membiarkan kerusuhan terjadi, ditemukan adanya di beberapa wilayah clash (bentrokan) antarpasukan dan adanya kesimpangsiuran penerapan perintah dari masing-masing satuan pelaksana. Di beberapa tempat didapatkan bukti bahwa jasa-jasa keamanan dikomersilkan.

Pada akhirnya, TGPF, menyampaikan rekomendasi kebijakan dan kelembagaan kepada pemerintah yang di antaranya adalah: pemerintah perlu melakukan penyelidikan terhadap pertemuan di Makostrad pada tanggal 14 Mei 1998 guna mengetahui dan mengungkap serta memastikan peran Letjen. Prabowo dan pihak-pihak lainya, dalam seluruh proses yang menimbulkan terjadinya kerusuhan, dan Pangkoops Jaya Mayjen. Syafrie Syamsoeddin perlu dimintakan pertanggung jawabannya (Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998/Temuan di-retrieve 21 Mei 2010 dari id.wikisource.org).

Seperti yang kita ketahui bahwa Habibie tidak menindak lanjuti rekomendasi TGPF dan malah membubarkan tim ini. Pada bulan Maret 1999, berkaitan dengan Tragedi May 1998, mengutip dari Natalia Soebagjo, Habibie menyatakan bahwa “he (Habibie) did’nt have a full picture of what happened.”

Sebagian aktivis melihat bahwa Habibie mempunyai sentimen tertentu terhadap etnis Tionghoa yang terungkap dalam interview dia dengan The Washington Post. Ia mengatakan, “If the Chinese community does not come back because they don’t trust their own country and society, I cannot force them, nobody can force them…But do they really think we will then die?…Their place will be taken by others.”

Memang sejak Tragedy Mei 1998 kedudukan Tionghoa di Indonesia telah mengalami kemajuan, seperti media, pendidikan, dan budaya Tionghoa diperbolehkan untuk ditampilkan di publik. Selain itu, status Tionghoa secara hukum telah disetarakan dengan “warga negara Indonesia asli”.

Walaupun demikian, bukan berarti pengusutan dan penyelesaian Tragedi Kemanusiaan Mey 1998 telah selesai dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknyalah pemerintah menindaklanjuti setiap pembuat kejahatan, apalagi kejahatan yang diperbuat menyebabkan ribuan nyawa manusia Indonesia melayang dengan cuma-cuma.

Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi?

Untuk menghindari supaya Tragedi May 1998 tidak terulang lembali, para peserta dialog, pertama, kembali mengacu pada perbedaan sosial ekonomi. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa jika jurang perbedaan ini diperkecil maka tragedi seperti ini mungkin bisa dihindari.

Kedua, ada juga dari mereka yang melihat perlunya menerapkan dan mengembangkan pendidikan yang intinya supaya dengan pengetahuan yang diperoleh peserta pendidikan tersebut bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak berbuat kekerasan.

Sebelum melangkah lebih jauh untuk melihat siapa sajakah dan apa sajakah yang bisa membatu agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi, saya sangat tergelitik untuk membahas pemecahan masalah pertama yang diajukan di atas, yaitu memperkecil jurang pemisah sosial ekonomi antara Tionghoa dan non-Tionghoa. Saya sepenuhnya setuju dengan cara pemecahan masalah kedua di atas.

Hal pertama yang perlu ditanyakan, benarkah jurang pemisah itu menjadi sebab utama? Menurut saya bukan, tetapi ada variabel interferance lain yang menjadi pemicu utama

Untuk lebih jelasnya mari kita analisa tragedi ini dengan menggunakan kerangka variabel mempengaruhi (independent varible), yaitu rendahnya sosial ekonomi massa non-Tionghoa dan variabel dipengaruhi (dependent variable), yaitu Tragedi Mei 1998 dengan target etnis Tionghoa.

Supaya mempermudah marilah kita ambil dua contoh yang lebih sempit, yaitu korelasi variabel antara khalayak massa non-Tionghoa yang rendah sosial ekonominya dengan Salim Group sebagai etnis Tionghoa, dan khalayak massa non-Tionghoa yang rendah sosial ekonominya dengan Bakrie Group sebagai non-etnis Tionghoa.

Jika terjadi suatu gerakan massa dari non-Tionghoa, apakah Bakrie Group akan menjadi sasaran seperti apa yang terjadi pada Salim Group pada hal mereka sama-sama memiliki status sosial ekonomi yang tinggi? Dari Tragedi Mei 1998, jelas rumah keluarga Bakrie sama sekali tidak menjadi sasaran, tetapi rumah keluarga Salim dibakar sama rata dengan tanah dan foto keluarganya dengan isterinya dibawa keluar dan dibakar oleh massa.

Maka kita lihat bahwa ujian variabel mempengaruhi dan dipengaruhi atas kasus Salim Group mempunyai korelasi positif, artinya jurang perbedaan sosial ekonomi memegang peranan. Tetapi tidak dengan kasus Bakrie Group, jurang pemisah sosial ekonomi tidak mempunyai korelasi. Mengapa hal ini terjadi?

Jika diteliti lebih lanjut, saat ini Bakrie Group mempunnyai imej yang buruk di mata masyarakat, yaitu dicap sebagai penyebab kasus Lumpur Lapindo dan melakukan penggelapan pajak.

Kasus Lumpur Lapindo yang mengeluarkan semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo yang disebut sebagai kejahatan korporasi dari PT Lapindo Brantas menyebabkan ribuan warga kehilangan rumahnya, dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 50 triliun belum termasuk kerugian lingkungan hidup lainnya (Suara Merdeka, 19 Agustus 2006). PT Lapindo Brantas adalah perusahaan ekplorasi minyak dan gas alam yang mayoritas sahammnya dimiliki oleh Bakrie Group.

Profesor Richard Davies dari Universitas Durham di Inggris menjelaskan bahwa lumpur panas menghembur keluar disebabkan kesalahan teknis cara penggalian gas alam (AFP, Jumat, 12 Februari 2010).

Dari segi pajak, perusahaan-perusahaan batu bara di bawah Bakrie ditengarai menggelapkan pajak hingga Rp 2,1 triliun pada akhir tahun 2009. Kalau terbukti, ini merupakan rekor baru penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia (Kompas, Rabu, 16 Desember 2009).

Walaupun imejnya yang demikian buruk, tetap saja group ini tidak diserang oleh massa dan mengalami perlakuan kekerasan. Karena itu adalah membantu jika kita menganalisa variabel interference. Salah satu variabel interference yang bisa dilihat berpengaruh terhadap kekerasan pada tragedi Mei 1998 adalah sentimen anti Tionghoa.

Jika kita lihat pada saat terjadinya Tragedi Mei 1998, di beberapa lokasi terdapat tulisan seperti “daerah pribumi”, “milik pribumi”. Saya duga, orang yang menulis itu sadar betul bahwa milik atau daerah pribumi tidak akan diganggu. Atau dengan kata lain, penulis ini hendak mengatakan, “Ini bukan daerah Tionghoa atau bukan milik Tionghoa jadi jangan ganggu kami. Dengan demikian bisa dikatakan jika Group Bakrie adalah milik etnis Tionghoa, maka mereka tidak akan seberuntung sekarang.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa variabel interference yang berupa sentimen anti Tionghoa ini begitu powerful untuk dijadikan bahan pemicu utama sehingga Tragedi Mei 1998 terjadi?

Jawaban ini sebenarnya kembali ke sejarah penjajah Belanda dan pemerintah Orde Baru yang memang sengaja menciptakan imej bahwa etnis Tionghoa-lah yang menjadi penyebab penderitaan rakyat banyak dan merusak negara. Secara khusus dikondisikan suatu imej bahwa etnis Tionghoa-lah yang melakukan pemerasan ekonomi.

Dengan demikian, selain menggunakan etnis Tionghoa sebagai mesin ekonomi untuk kekuasaan politik mereka, etnis Tionghoa juga sebagai perisai mereka. Yang tidak kalah pentingnnya adalah penerapan politik adu domba (devide et empera atau devide and conquer) oleh kedua rezim ini, sehingga rakyat Indonsia tidak bisa bersatu dan tidak bisa mendongkel kekuasaan absolut mereka.

Cara yang dilakukan antara lain dengan melarang atau mengontrol etnis Tionghoa melalui media, pendidikan, dan organisasi yang diperkuat dengan landasan hukum formal. Sehingga karakter dan budaya Tionghoa tidak terlihat di publik. Kata Tionghoa atau Tiongkok juga diganti oleh pemerintahan Orde Baru menjadi Cina yang mengandung perendahan derajat.

Pada masa Gerakan 30 September 1965-1967, etnis Tionghoa diidentikan dengan komunis dan tidak beragama, sehinga banyak dari mereka yang dipenjara dan dibunuh tanpa diadili. Padahal pada saat itu mayoritas Tionghoa adalah warga negara Indonesia yang membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya sebagian kecil yang berorientasi pada Tiongkok atau Taiwan. Selanjutnya, etnis Tionghoa dibikin trauma dan sengaja tidak diberi kesempatan untuk terjun dalam bidang politik dan pemerintahan.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan asimilasi yang berdasarkan Piagam Asimilasi yang ditanda-tangani di Bandungan (Ambarawa) pada bulan Januari 1961. Kebijakan ini pada dasarnya tidak mengakui ke-Tionghoa-an seseorang dan dipaksa untuk lebur menjadi seperti etnis pribumi lainya. Cara yang ditempuh antara lain dengan penggantian nama Tionghoa, kawin campur, dan berusaha menjadikan mereka pemeluk agama Islam.

Imej seperti ini juga diterima mentah-mentah oleh banyak – tidak semua – kalangan mesjid yang juga ikut mempengaruhi dan memperburuk citra etnis Tionghoa di hadapan para pengikutnya melalui ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpinnya. Para pengikutnya jarang diinformasikan fakta lain tentang etnis Tionghao seperti keberadaan Islam sekarang juga tidak terlepas dari jasa etnis Tionghoa, di antranya kontribusi para Wali Songo yang sebagiannya adalah beretnis Tionghoa (Sumanto Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa).

Dengan demikian, tampillah etnis Tionghoa sebagai sosok yang asing, di mata kebanyakan rakyat Indonesia walaupun existensinya sudah ribuan tahun di bumi Nusantara. Bukan hanya itu, banyak juga yang melihat mereka sebagai mahluk yang rakus, oportunis dan merugikan kehidupan berbangsa. Dianggap rakus karena mereka hanya terjun dalam bidang ekonomi. Dianggap oportunis, karena mereka melekat pada penguasa dan tidak berani beroposisi. Jikapun mereka beroposisi, mereka akan segera dicap sebagai subversive.

Jelaslah kini bahwa variabel sentimen anti Tionghoa-lah yang menjadi faktor utama meletusnya Tragedi Mei 1998, dan faktor utamanya bukan jurang pemisah sosial ekonomi. Jadi menurut hemat saya, yang perlu dilakukan segera supaya tragedi seperti ini tidak terulang lagi adalah dengan cara mengikis sentimen tersebut.

Cara yang tepat adalah memberikan penjelasan dan mensosialisasikan kepada publik bahwa citra buruk yang selama ini dibangun oleh baik penjajah Belanda maupun pemerintahan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa adalah tidak benar. Baik perusahaan besar, organisasi maupun perorangan perlu menunjukkan melalui media audio-visual, cetak dan dengan pendekatan pribadi, melalui perkataan dan perbuatan bahwa etnis Tionghoa tidak seperti yang Belanda atau Orde Baru citrakan.

Untuk itu, setiap entis Tionghoa perlu ikut aktif secara positif dalam segala bidang kehidupan masyarakat mulai dari lapisan terbawah seperti ikut ronda, gotong royong, menjadi ketua RT/RW dan Lurah, ikut arisan, ikut buka puasa bersama, menjadi aktivis, terjun dalam bidang politik praktis dan lain-lain tanpa perlu menanggalkan identitas ke-Tionghoa-annya.

Selain cara di atas, dalam hal tingkah laku, setiap orang dapat mengikis keterasingan etnis Tionghoa dan menjadikan citra mereka lebih karib melalui (Steps to Friendship di-retrieve 24 Mei 2010 dari www.best-advice-from-mom.com):

1. Berbicara. Mulailah dengan menyapa siapa saja yang kita ketemu dan ajaklah memberbicarakan hal-hal yang positif dan mencari kesamaan dalam setiap topik.
2. Mendengar. Bukan hanya sekedar berbicara, tetapi dengarkanlah teman bicara kita. Jangan hanya menjadi pihak yang memberikan informasi, tetapi juga jadilah pihak yang menerima informasi dan berusaha memahami yang dibicarakan olehnya.
3. Beri perhatian. Memberi perhatian adalah selangkah lebih jauh dari sekedar mendengarkan. Sambil mendengar, curahkan perhatian sepenuhnya pada teman bicara kita. Hindarkan hal-hal yang mengganggu seperti melakukan sms dan mencek facebook melalui hand phone kita. Jika terpaksa dan harus melakukan hal seperti ini, minta permisi dahulu dengan teman bicara.
4. Saling menerima. Menerima seseorang apa adanya, tanpa berusaha untuk merubahnya. Jika seseorang merubah dirinya, perubahan ini akan terjadi dengan sendirinya karena melalui tahapan belajar dari masing-masing pihak.
5. Berempati. Menunjukkan perasaan bahwa kita juga merasakah kebahagiaan atau kesedihan apa yang teman kita rasakan.
6. Afirmasi. Jangan ragu untuk memuji atas kebaikan dan pencapaian seseorang dan berterima kasih dengan tulus.
7. Sentuhan. Jika memungkinkan, ungkapkan persahabatan dengan sentuhan fisik, seperti salaman, tepukan pada pundak, ciuman pada pipi, dan berpelukan.

Di samping memperbaiki citra yang sengaja dijelek-jelakan, tentu saja saya juga mendukung perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat, supaya jurang pemisah bisa diperkecil. Cara yang bisa ditempuh antara lain adalah pengusaha besar etnis Tionghoa bisa berpartner dengan pengusaha kecil non-Tionghoa sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya berpartner dalam mendukung dari segi keuangan, tetapi juga bisa mendukung, seperti dengan mengajarkan cara atau manajemen berbisnis yang jitu.

Selain itu, pengusaha besar Tionghoa juga bisa mendukung pemberlakuan program mikro ekonomi seperti yang diterapkan di Banglades oleh Muhamad Yunus melalui Grameen Bank-nya seperti yang ia utarakan di buku Banker To The Poor: The Story Of The Grameen Bank.

Dengan pendekatan di atas, dan perbaikan citra etnis Tionghoa dengan tindakan nyata, pendidikan dan membantu memperkecil jurang pemisah sosial ekonomi diharapkan sentimen anti-Tionghoa bisa dikikis sehingga Tragedi Mei 1998 tidak terulang lagi.

Apa yang bisa mereka lakukan dari Amerika?

Dalam dialog Tragedi Mei 1998 di Union City, California ini juga timbul pertanyaan dari peserta apa yang bisa mereka lakukan dari Amerika Serikat (AS) untuk membantu sehingga hal serupa tidak terjadi lagi? Selain menerapkan cara yang relevan untuk kondisi di AS seperti diuraikan di atas, ada dua cara spesifik dan dinilai efektif, yaitu mensuarakan (voice) dan bergabung dengan organisasi yang concern dan memperjuangkan para korban Tragedi Mei 1998.

Pertama, mensuarakan atau voice. Teori bagaimana mensuarakan suatu issue dipaparkan cukup rinci oleh Albert O. Hirschman dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty: Responses To Decline in Firms, Organizations, and States pada tahun 1970. Ignatius Wibobo, seorang pastur Katolik dari Ordo Jesuit menggunakan kerangka exit, voice dan loyalty untuk menganalisa reaksi etnis Tionghoa dalam menghadapi Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 dalam artikelnya Exit, Voice, Lyalty: Indonesian Chinese after the Fall of Soeharto.

Intinya, Wibowo mengatakan sebagian etnis Tionghoa berusaha exit atau keluar dari tragedi ini dengan cara exodus ke luar negeri dan sebagiannya lagi membangun pagar tinggi-tinggi di rumahnya di Indonesia.

Sebagian kecil mempraktekkan strategi voice, yaitu mengumandangkan apa yang telah terjadi, ikut protes dan menuntut perlakuan yang fair dari pemerintah Indonesia dan mencari dukungan baik dari pihak lain, dalam dan luar negeri.

Sebagian besar dari mereka tetap bersikap loyal, yaitu tetap tinggal di Indonesia dan melakukan kegiatan sehari-harinya dan hanya berharap situasi akan membaik.

Dari ketiga reaksi ini, menurut Wibowo, strategi voice ternyata paling sukses dan menghasilkan banyaknya hukum yang bersifat diskriminasi telah dibatalkan dan diberlakukannya hukum baru yang lebih fair untuk etnis Tionghoa. Walaupun demikian, seperti kita ketahui bahwa Tragedi Mei 1998 ini belum diselesaikan sampai ke akarnya.

Bagi mereka yang ada di AS, saya tahu sebagian kecil dari mereka telah menerapkan stategi voice dan sekaligus digabungkan dengan strategi exit. Pengabungan strategi ini memberi mereka kebebasan untuk lebih banyak bersuara. Karena keberhasilan strategi ini, maka adalah sangat baik untuk meneruskannya.

Starategi voice ini tetap perlu dilaksanakan untuk menyeimbangi politik amnesia atau politik pelupaan yang baik disengaja ataupun tidak telah mulai mengikis ingatan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Jika politik amnesia ini berhasil seratus persen, maka Tragedi Mei 1998 tidak akan pernah dituntaskan dan penjahatnya tidak pernah mendapat ganjaran hukum atau mempunyai impunity sehingga memberi kesan bahwa perbuatan kejahatan yang besar seperti ini diperbolehkan, maka bukan mustahil perbuatan seperti ini akan diulangi atau dicontoh oleh orang lain.

Lebih nyatanya, dalam konteks stategi voice, secara individu seseorang yang tinggal di AS bisa melakukan hal sebagi berikut:

1. Jangan ragu untuk menceritakan dan share kejadian, pengalaman dan perasaan anda, bukan hanya mengenai Tragedi Mei 1998, tetapi juga kejadian yang berupa diskriminasi terhadap anda kepada orang lain.
2. Menulis hal no. 1 di atas di media cetak, seperti di Facebook, blog, majalah, koran dan merekammnya di youtube. Kalau punya kesempatan, berbicaralahan dan tampillah di radio dan TV.
3. Mengumpulkan, menyimpan dan men-share semua berita, foto, dan rekaman audio-visual yang berkaitan denga tragedi ini. Penyimpanan dan menshare hal ini bisa dilakukan, sekali lagi, di media internet seperti di blog/website atau Facebook.
4. Mengajak secara khusus rekan yang lain untuk menulis cerita diskriminasi dan mengumpulkan di satu blog. Http://debumei98.blogspot.com adalah salah satu contoh yang baik. Mestinya terdapat ribuan bahkan jutaan cerita seperti ini yang bisa dikumpulkan. Jika seseorang sungkan mengungkapkan nama aslinya, mereka bisa memakai nama alias.
5. Jika mengupdate atau mempost isi baru di media internet anda yang berkaitan dengan tragedi ini atau issue diskriminasi, email-lah ke mailing list yang anda punya atau anda bisa membuat maling list sendiri.

Kedua, bergabung dengan organisasi yang concern dan memperjuangkan para korban Tragedi Mei 1998. Selain sumbangsih individu di atas, tindakan bersama dalam organisasi sangat efektif. Perlu selalu diingat bahwa lidi yang bersatu lebih susah dipatahkan atau dengan kata lain, dengan bersatu kita akan menjadi lebih kuat. Sesama anggota dalam organisasi bisa saling mendukung dan meng-encourage satu sama lain. Karena itu bergabung dengan organisasi yang se-misi dan visi dengan anda adalah perbuatan tepat.

Di AS terdapat beberapa organisasi seperti ini, di antaranya adalah:

1. ICHF (Indonesian Community Heritage Foundation), contact person Daniel Fu dengan email info@ichf.us, website www.ichf.us dan berlokasi di Atlanta, Georgia.
2. ICAA (Indonesian Chinese American Association), contact person Dr. Irawan dengan email drirawan@indonesiamedia.com dan berlokasi Duarte, Los Angeles County, California.
3. ICANet (Indonesian Chinese American Network), contact person Peter Phwan dengan email peter.phwan@gmail.com dan berlokasi di San Francisco, California.

Saya duga bahwa tragedi seperti ini jika dibiarkan dan tidak ada penyelesaian yang adil, suatu saat bukan hanya etnis Tionghoa yang menjadi sasaran, tetapi objek penderita bukan mustahil akan meluas ke minoritas lain di Indonesia. Minoritas yang menjadi sasaran itu bisa jadi adalah saya, anda, saudara kita, teman kita dan rakyat kita yang lemah.

Untuk itu, marilah kita beramai-ramai mendukung, mensosialisasikan dan berbuat sesuatu agar peristiwa seperti Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 tidak terulang lagi. Marilah kita rubah keterasingan dari suatu golongan tertentu seperti etnis Tionghoa menjadi lebih karib.

_____
Dr. Beni Bevly adalah penulis buku “Aku Orang China? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa Muda” dan analis pada OTTI (OverseasThinkTankForIndonesia.com), suatu lingkar studi mengenai Indonesia di Kalifornia Utara, Amerika Serikat.