Overseas Think Tank for Indonesia

Strategic Currents: Emerging Trends in Southeast Asia
Yang Razali Kassim, editor (Evan A. Laksmana, OTTI anlayst, is one of the contributors)
2008 184 pages
ISBN 978-981-08-1822-7 S$29.90/US$22.90

About the Publication

Southeast Asia may be going through a new phase. The region is experiencing new challenges as well as changes in its geostrategic and economic environment. Such changes have become more evident over the last few years, as manifested in a range of issues such as climate change, ASEAN identity, regionalism and religion. This volume reflects some of what possibly could be emerging trends in the region, as captured in a series of commentaries written for the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), the Nanyang Technological University between 2007 and early 2008.

Edited by Yang Razali Kassim, and succinctly written in a readable and engaging style by regional experts, policy contributors and other personalities, including Malaysia’s former deputy prime minister and finance minister Anwar Ibrahim, this book hopes to generate thinking on some of the key issues that are emerging to confront Southeast Asia and ASEAN.

TABLE OF CONTENTS

Preliminary pages

ASEAN: AT DECADE’S TURN
Suharto: The End of an ASEAN Era, by Yang Razali Kassim
ASEAN Regional Forum: Time for Preventive Diplomacy, by Ralf Emmers
The ASEAN Charter Controversy: Between Big Talk and Modest Actions, by Hiro Katsumata

The ASEAN Community: Trusting Thy Neighbour, by Christopher Roberts
Prospects for an ASEAN Nuclear Cooperation: A Common Nuclear Facility? by Alvin Chew
ASEAN’s Future Identity: Imagined or Imitation Community? by Yang Razali Kassim

THE MYANMAR CHALLENGE
ASEAN: Time to Suspend Myanmar, by Barry Desker
Plight of Myanmars People: Challenges for the International Community, by Christopher Roberts
India’s Outdated Myanmar Policy: Time for a Change, by C Raja Mohan
Rohingya Muslims: Myanmar’s Forgotten People, by Nyi Nyi Kyaw

CLIMATE CHANGE
ASEAN: Act on Climate Change, by Barry Desker
Coping with Nature’s Wrath: Can Southeast Asia Afford to Wait? by Mely Caballero-Anthony
The Rush for Nuclear Energy in Southeast Asia: Promises and Pitfalls, by Mely Caballero-Anthony Sofiah Jamil
The Security Dimension of Climate Change, by Hoo Tiang Boon Ng Sue-Chia
Climate Change: ASEAN Plus 3′s New Concern, by Chen Gang Li Mingjiang

POLITICAL ECONOMY AND REGIONALISM
The Asian Financial Crisis 10 Years Later: What Lessons have We Learned? by Anwar Ibrahim
East Asian Identity: After the Crisis, by Tang Shiping
The New Silk Road: Time for an Arab-Asian Free Trade Area? by Yang Razali Kassim
APEC: Time for Second-Best Options, by Barry Desker

SINGAPORE AND SOUTHEAST ASIA
33 Days: An Intense Month of High-Level Diplomacy, by Yang Razali Kassim
The Tao of Spider-Man: Lessons for Singapore Defence and Diplomacy, by Tan See Seng
Self-Radicalization: The Case of Abdul Basheer Abdul Kader, by Kumar Ramakrishna
The Singapore Armed Forces and Domestic Security, by Terence Lee
Multiculturalism in Singapore: The Ties that Bind and Blind, by Yolanda Chin Norman Vasu
Why We Must Ponder the Improbable: Risk Assessment and Horizon Scanning, by Barry Desker

REGIONAL SECURITY
Trends in Piracy and Armed Sea Robbery in Southeast Asia, by Jane Chan Joshua Ho
Is Poso All about JI? The Roots of the Conflict, by Evan Laksmana
The Southern Insurgency: Rethinking Thailand’s Military Strategy, by Prashanth Parameswaran
Trust and Soft Power in War on Terror, by Bahtiar Effendy
Abu Sayyaf’s New Leader: Yasser Igasan the Religious Scholar, by Taharudin Piang Ampatuan

SOUTHEAST ASIA AND THE REGIONAL POWERS
East Asian Security: India’s Rising Profile, by C Raja Mohan
Rudd’s Rise: Changes in Australia’s Strategic Directions, by Sam Bateman
Timor-Leste and China: The Dragon’s Newest Friend, by Loro Horta
A New Pro-Asia Doctrine? Japan’s Approach to East Asian Regionalism, by Go Ito
South China Sea: Time for ASEAN-China Joint Development? by Robert Beckman

SOUTHEAST ASIA AND CONTEMPORARY ISLAM
The Rise of Religious Bylaws in Indonesia, by Luthfi Assyaukanie
Turkey and the Trban: The Dilemmas of Laicist Ideology, by Karim D Crow
New PAS, Young Ulama: Re-Defining the Future of Islamist Politics, by Yang Razali Kassim
Responding to the Idea of Hijrah (Migration), by Muhammad Haniff Hassan
List of Contributors

ISEAS / RSIS
ISEAS and S. Rajaratnam School of International Studies co-publication. Available exclusively from ISEAS for worldwide distribution.

Title: Managing For Profit Organizations in the Flatter World
Author: Dr. Beni Bevly
Language: English
Genre: Business/Management
Specification: 157 pages; 4.25″ x 6.87″; soft cover
Price: $12.00 (BUY)

In today’s flatter world, compared to previous ones, contemporary for profit organizations are different. At least six characteristics mark this type of organizations, i.e.: First, these organizations are more complex than ever. Second, they consist of more diverse members. Third, these organizations introduce new systems more frequently. Fourth, all of these organizations struggle for improving competitiveness. Fifth, they choose to focus more on customers’ needs. Sixth, many of them are inventing the new way to approach the flatter world.

These six characteristics can be perceived either as opportunities or threats. A skillful and a positive organization leader will perceive these characteristics as his or her opportunities to make more profit, whereas for other leaders, these characteristics can be intimidating.

Regardless how and what the perception of characteristics of contemporary for profit organizations, this book discusses the major issues related to those characteristics and provides several tools to manage this type of organizations in the flatter world.

(BUY)

Judul: KESUCIAN POLITIK
Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan
Penulis: P. Mutiara Andalas, SJ
Pengantar: Christianto Wibisono
Spesiifikasi: xvi + 254 hlm; 14 x 21 cm; soft cover
Harga: Rp. 45.000,-

Peresensi: Y. Prayoga
Resensi dimuat dalam Majalah HIDUP 24 Agustus 2008
Diketik ulang oleh P. Mutiara Andalas, S.J.

Tragedi Mei 1998 meninggalkan tubuh korban yang rusak. Wajah beberapa korban hampir tak dikenali lagi. Tragedi itu meninggalkan luka dan penderitaan. Peristiwa yang memberikan jejak pelucutan atas kemanusiaan. Melihat korban yang mengerikan itu, mengingatkan kita pada sosok Pontius Pilatus saat mempertontonkan Yesus sebelum mengundinya dengan Barabas di hadapan massa, “Pandanglah manusia yang rusak itu!” ucapnya.

Menolak Lupa

Mei 1998 adalah sejarah berdarah yang seharusnya selalu dikenang rakyat Indonesia. Kecuali mereka yang dengan sengaja menutupi dan melupakannya. Mei 1998 menjadi titik balik politik Indonesia, setelah dibisukan rezim otoriter yang pecah dalam perlawanan mengusung bendera reformasi. Kebisuan berhasil dipecahkan,. Reformasi 1998 pun menagih nyawa sebagai biaya politik. Ribuan nyawa hilang dalam kesewenang-wenangan amuk massa. Ribuan perempuan, terutama etnis Tionghoa dirobek batin dan tubuhnya oleh kebengisan missal. Orang tua harus merelakan anak-anaknya menjadi jasad yang tak dikenali.

Penulis buku ini mencoba menghimpun kembali daya yang masih tersisa dalam perjuangan melawan politik lupa. Pastor Patrisius Mutiara Andalas SJ pernah mendampingi Paguyuban keluarga Korban Mei-Semanggi. Paguyuban ini terus setia dalam panggilan nurani kemanusiaan. Mereka berjuang bagi orang-orang yang mereka cintai. Mereka terus melawan pelupaan pada korban sejarah perubahan bangsa ini. Bukan untuk menggulingkan kekuasaan, namun untuk mengingatkan bahwa martabat kemanusiaan pernah dilecehkan di negara ini.

Merangkul Korban

Kesewenang kekuasaan tidak hanya terjadi di Indonesia. Itu adalah sejarah kelam bangsa-bangsa di dunia. Penulis merajut kisah-kisah korban dalam suatu dialog imajiner. Kisah-kisah itu membawa pembaca pada satu kesadaran bahwa kita pernah dan hampir melupakan suara-suara korban itu. Melalui kisah-kisah pergumulan kemanusiaan yang terentang dari para ibu Plaza de Mayo, Rigoberta Menchu, Aung San Suu Kyi, Elie Wiesel, Hannah Arendt, Jon Sobrino, dan keluarga korban tragedi kemanusiaan di Indonesia, penulis mengajak pembaca untuk mendekati tragedi kemanusiaan dari perspektif iman.

Elie Wiesel, seorang korban hidup tragedi Holocaust, menolak berbicara mengenai Tuhan saat mendiskusikan tragedi kemanusiaan Holocaust. Wiesel khawatir, komunitas agama akan memberi kiat agar para korban melarikan diri pada Tuhan dan melupakan semua. Namun, Wiesel mengundang komunitas agama sebagai saksi kemanusiaan, agar ikut menghentikan atau menahan laju pelupaan pada korban.

Sementara Jon Sobrino mengusulkan agar bela rasa menjadi paradigma baru bagi komunitas agama di tengah krisis kemanusiaan. Bela rasa muncul dari rahim perjumpaan dengan penderitaan korban. Agama membuka diri untuk disentuh korban. Perjumpaan dengan korban menumbuhkan persaudaraan dan mendorong komunitas agama menjadi pelaku dalam membangun dunia yang lebih humanis.

Tragedi kemanusiaan mengundang komunitas agama keluar dari altar menuju pelataran. Menjumpai Tuhan dalam diri korban. Tuhan kehidupan yang memanggul penderitaan korban. Seperti teks Kitab Suci yang mengundang komunitas beriman agar berani memanggul salib bersama Yesus yang juga telah menjadi korban.

Namun, komunitas agama seringkali mencerabut persoalan ini dari wilayah agama, karena menganggap sebagai aktivitas politik. Kecerobohan komunitas agama ini berakibat fatal terhadap kemanusiaan korban. Komunitas agama perlu kembali kepada habitat sosialnya, yakni menjadi pelaku politik. Komunitas agama perlu merangkul korban dan mendampingi perjuangan kemanusiaan mereka, untuk mengetuk nurani bangsa Indonesia.

Tragedi Mei 1998 telah berlalu sepuluh tahun lalu. Paguyuban keluarga korban masih terus berjuang demi keadilan dan humanisasi di Indonesia. Tragedi Mei 1998 seharusnya membangunkan kesadaran komunitas agama, bahwa perilaku negara dapat berubah. Dari pengayom dan pelindung warga, menjadi pelaku pembiaran, kekerasan, dan diskriminasi. Stigma negara terhadap korban telah menghancurkan jembatan solidaritas dengan korban.

Peresensi: Steve Gaspersz
Sumber: theologianatcalvary.blogspot.com

Bulan Mei merupakan bulan yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Sejarah yang “cerah” dan sejarah yang “kelam”. Sejarah yang cerah mengimplikasikan suatu momentum historis yang membawa rakyat Indonesia ke suatu paradigma kebangsaan yang baru – sebuah cara pandang bermartabat terhadap nasionnya sendiri. Itulah yang kemudian kita peringati sebagai momentum kebangkitan nasional setiap 20 Mei. Tahun 2008 momentum kebangkitan nasional diperingati dalam kurun 100 tahun (1908-2008).

Namun, bulan Mei juga mencatat sejarah yang kelam. Mei 1998 menjadi sebuah momentum berdarah yang selalu dikenang oleh setiap rakyat Indonesia – kecuali mereka yang ingin sengaja menutupinya atau melupakannya. Sebuah titik balik politik Indonesia yang sebelumnya dibisukan oleh rezim otoriter, yang pecah dalam perlawanan massal mengusung bendera reformasi. Kebisuan sosial berhasil dipecahkan, penguasa digulingkan, tetapi rezim otoriter itu sendiri tak mampu ditaklukkan. Titik balik atau reformasi 1998 pun menagih nyawa sebagai ongkos politiknya. Ribuan nyawa anak bangsa kehilangan raga dalam kesewenang-wenangan amuk massa, ribuan perempuan dirobek-robek batin dan tubuhnya oleh kebengisan syahwat massal, orangtua-orangtua melepas anak-anaknya dalam jasad tak berwujud – hangus dan hilang. Reformasi 1998 berutang nyawa dan darah anak-anak bangsa ini.

Sejarah kelam Mei 1998 sangat menyakitkan. Apalagi menggeliat selama sepuluh tahun [1998-2008] reformasi itu ternyata masih setengah hati. Rakyat boleh berteriak tetapi faktanya hanya untuk mereka dengar sendiri; rakyat boleh mengkritik tetapi untuk kesalahan mereka sendiri; rakyat boleh menuntut tetapi tidak boleh lebih tinggi harganya dari harga BBM dan kebutuhan pokok yang makin mencakar langit; rakyat boleh marah tetapi hanya kepada nasib mereka sendiri. Sementara kaum punggawa tetap bertahta dalam kenyamanan karena reformasi membuka celah-celah memutarbalik hukum untuk bersembunyi dan cuci tangan. Rakyat tetap adalah “kambing-hitam”; rakyat tetap harus menjadi tumbal dan korban dari perubahan; rakyat tetap keset bagi sepatu lars rezim yang masih otoriter – karena itu semua yang berkaitan dengan derita dan keluh rakyat sah-sah saja untuk dilupakan. Rezim otoriter memutuskan untuk berpolitik lupa (amnesia).

Buku ini merupakan suatu refleksi perlawanan korban Mei 1998 terhadap politik lupa yang sedang dan terus-menerus dirayakan oleh rezim dalam kemasan simbolik “reformasi” dan “peradaban bangsa”. Slogan “bersama kita bisa” mengambang dalam tujuan dan visi politik bangsa yang kabur dan berkabut kepentingan. Faktanya, pergantian penguasa negara makin menumpulkan harapan, dan kita gagal menjadi bangsa yang besar karena tidak menghargai rakyatnya sendiri.

Penulis buku ini mencoba menghimpun kembali energi yang masih tersisa dalam perjuangan melawan politik lupa oleh rezim otoriter negeri ini. Paguyuban korban yang setia pada panggilan nurani kemanusiaan bertekad menentang arus kenyamanan hidup agar tidak terseret dan terhempas untuk lupa bahwa orang-orang yang mereka cintai pernah menjadi tumbal sejarah perubahan bangsa ini. Tidak semua mampu bertahan, hanya segelintir yang memilih tetap mementaskan kelaliman; bukan untuk menggulingkan kekuasaan tetapi untuk selalu mengingatkan bahwa ada martabat kemanusiaan yang diperkosa di dalamnya. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Sekali dibiarkan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan.

Toh, kesewenang-wenangan kekuasaan bukan hanya sejarah kelam Indonesia. Itu adalah sejarah kelam bangsa-bangsa di dunia. Sejarah yang juga melahirkan paguyuban korban yang berjuang melawan pelupaan historis. Mutiara Andalas merajut cerita-cerita korban – yang nyaris tak tercatat dalam buku-buku sejarah resmi – dalam suatu dialog imajiner yang membawa kita – orang-orang yang menolak lupa – terhenyak dalam kesadaran yang bisa jadi makin meredup bahwa kita hampir lupa suara-suara korban itu.

Pelekatan “politik” pada judulnya mengundang kita masuk dalam ruang gelap yang kerap membuat kita meraba-raba tak tentu arah. Tetapi jika kita terbiasa di dalam ruang gelap itu mata-nurani kita akan makin terbiasa untuk berjalan dalam gelap dengan senantiasa waspada terhadap lubang yang mungkin berada di jalan setapak yang kita langkahi. Politik bukan sekadar teori. Politik adalah praksis kekuasaan.

Dalam buku ini, Mutiara Andalas menyajikan politik sebagai praksis kekuasaan, yang dalam proses teorisasinya kerap tercecer cerita-cerita korban, cerita-cerita rakyat. Rakyat bukanlah objek politik, meski dalam teori politik rakyat sering dibendakan dalam alur perakitan sistem politik suatu negara. Rakyat adalah subjek politik. Rakyat berpolitik, tetapi dalam caranya sendiri. Rakyat berpolitik dalam kepolosan hidup, bukan dengan ketrampilan berdiplomasi. Rakyat berpolitik karena merekalah energi yang menggerakkan negara, bukan karena sekadar berafiliasi dalam partai politik.

Kalau bagi penguasa, politik adalah seni menguasai dan berkuasa; bagi rakyat, politik adalah hidup untuk bertahan dalam kerentanan. Kalau karena kesalahkaprahan politik telah membawa kita melihat politik sebagai “najis” dan “kotor”, maka sebenarnya buku ini membentangkan kepada kita bahwa politik rakyat – khususnya mereka yang dikorbankan oleh rezim otoriter – adalah suatu meditasi dan praksis kontemplatif untuk menyucikan politik agar tidak “berbohong” dan “melupakan” para korban.

Judul: Aku Orang Cina?: Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa
Penulis: Dr. Beni Bevly
Genre: Politik
Spesiifikasi: 168 hlm; 6 x 9 inci; soft cover
Harga: $12.00 (BELI/BUY)

Buku Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa karya Beni Bevly memperkenalkan pandangan dan persepsi pemikiran politik dari salah satu di antara sekian juta etnis Tionghoa yang beragam di Indonesia. Sesuai dengan kata plus di judul buku ini, penulis tidak hanya menarasikan pemikiran politik, tetapi ia juga menuturkan pemikiran ekonomi, manajemen dan kepemimpinan organisasi dan aplikasinya di Indonesia. Pemikiran plus ini mengisi sisi ilmu politik yang cenderung science for science atau ilmu murni. Sedangkan ilmu ekonomi, manajemen dan kepemimpinan organisasi cenderung mengarah ke aplikasi. Pemikiran politik plus berhasil diangkat kepermukaan karena penulis memiliki belakang pendidikan yang multidisiplin.

Hal lain bahwa penulis berhasil menarasikan fenomena sosial politik dan ekonomi Indonesia yang kompleks menjadi sederhana. Ia mengaitkan hampir setiap topik yang ia bahas dengan metafor kejadian sederhana sehari-hari yang ia alami. Hal ini membuat bahasan pemikiran politiknya menjadi mudah dimengerti.

Ciri khas pendekatan narasi pemikiran politik yang multidisiplin dan mengangkatnya dari metafor kejadian sehari-hari inilah yang membedakan buku Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa dari buku lain yang sejenis.

Dengan bertambahnya satu lagi koleksi buku yang berkaitan dengan etnis Tionghoa, diharapkan membantu masyarkat bisa semakin memahami seperti apa sesungguhnya pemikiran manusia yang beretniskan Tionghoa secara umum dan beretniskan Hakka secara khusus. Perlu ditekankan karena sangat beragamnya etnis Tionghoa di Indonesia, maka penulis tidak bisa mengklaim bahwa narasi pemikiran politik plus di buku ini mewakili seluruh etnis Tionghoa.

Keasingan dan ketidak-tahuan akan sesuatu cenderung menimbulkan rasa curiga dan takut. Secara naluri, perasaan ini menimbulkan sifat ingin bertahan. Seringkali orang menterjemahkan bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Tentu saja kita tidak mau hal seperti ini terjadi di antara etnis di Indonesia. Dengan penerbitan buku ini, penulis berharap bahwa etnis Tionghoa tidak terlalu menjadi mahluk asing di Indonesia sehingga apa yang seperti di prediksikan oleh Huntington, S. P. (2003, p. 28) dalam The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order yaitu meningkatnya clash of ethnicity pada post cold war di tingkat domestik suatu negara seperti yang telah terjadi di Indonesia tidak terulangi lagi.

(BELI/BUY)

Oleh Beni Bevly
Menarik dan sekaligus mengecewakan sekali setelah membaca ulasan mengenai biografi yang di-authorized oleh mantan presiden RI, Soeharto, “Soeharto, the Life and Legacy of Indonesia’s Second President“. Biografi yang ditulis oleh Retnowati Abdulgani-Knapp belum aku miliki dan tentunya belum dibaca. Tetapi dari ulasan-ulasan di beberpa media yang aku baca, aku bertanya dalam hati, apa maksudnya? Pertanyaan ini timbul karena ada kesan bahwa buku ini menyampaikan pesan-pesan yang agaknya bertentangan dengan semangat reformasi. Hal ini tercermin dari tiga hal di bawah:

Pertama, terlepas dari semua jasanya, Soeharto jelas adalah seorang pelanggar Hak Asasi Manusi (HAM), koruptor dan ditaktor. Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi kita semua tahu akan hal ini. Tetapi dalam biografinya, oleh Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto dilukiskan sebagai tokoh yang simpatik, taat terhadap agama dan ia dianggap sebagai orang yang tak berdosa dan hanya korban para kroninya (kolongmerat Chinese).

Di bawah adalah komentar yang aku kutip dari Barry Desker, head of the S. Rajaratnam School of International Studies, dan former Singapore ambassador untuk Indonesia:

“While Soeharto and his family are portrayed sympathetically, the biography does not shy away from assessing that the core of public discontent centred on the control by Soeharto’s extended family and 50 other families of most of Indonesia’s economic successes.”

Kedua, aku memang tidak begitu tahu mengenai Retnowati Abdulgani-Knapp, putri Roeslan Abdulgani. Dalam hal ini aku hanya mempunyai kesan terhadap Roeslan Abdulgani, ayahnya sebagai seorang yang bersikap mendua dalam hal berpolitik (Ataukah hal ini memang hal yang lumrah bagi para politikus?).

Pada jaman Soekarno, Roeslan Abdulgani adalah pengikut dan ajudan setia Soekarno dan seingat aku, ia mempropagandakan NASAKOM dengan semangatnya. Tetapi setelah Soekarno jatuh, ia mendekati Soeharto dan berhasil mengambil hatinya dengan mempropagandakan Pancasila habis-habisan. Aku meragukan sikap politiknya yang berkesan oportunis. Apakah sikap seperti ini juga menurun pada putrinya, Retnowati Abdulgani-Knapp? Jika benar, maka tidaklah heran dengan tulisan dia di buku ini.

Ketiga, komentar Siswono Yudhohusodo (salah satu menteri jaman Orde Baru) dalam rangka peluncuran buku itu:

“Seperti Bung Karno, Soeharto naik (menjabat) dengan baik-baik tapi diturunkan dengan cara tidak baik.”

Bagaimana Siswono bisa meng-claim bahwa Soeharto “naik dengan baik-baik” jika ratusan ribu, bahkan ada yang menyebutkan jutaan jiwa melayang di tangannya dengan alasan mengamankan negara dari PKI? (baca: John Roosa, Pretext for Mass Murder, 2006).

Aku menilai bahwa isi buku ini terdapat kecenderungan untuk menghidupkan Orde Baru dan menghentikan langkah Reformasi. Mudah-mudahan aku salah.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
After listening and having short conversation with Bob Woodruff, I was thinking how lucky that the United States has him as its citizen. Not only that, the United States was also the home of 67 out of 100 people who were mentioned by Time in 2006 as the world’s most influential people (Time, May 8, 2006). I believe that they will be a part of them next year.

With 4.6% of the world population (301,482,484 US population compared with 6,585,242,360 world population), U.S. owned 67% of the world’s most influential people (http://www.census.gov/, retrieved on March 28, 2007). These people were ranging from leaders to entertainers, from Bill Gates to Will Smith. The rest of the world’s most influential people were from China, Korea, Japan, Iran, Nigeria etc. Unfortunately I did not find any of them from Indonesia. Indonesia with 3.7% of the world population (241,973,879 Indonesian population compared with 6,585,242,360 world population) is not a home even for one of them. How come?

This question even bugged me more after I left the “In An Instant” seminar conducted by Commonwealth Club, at the Fairmont Hotel Terrace Room, 950 Mason St. (at California), San Francisco, on March 27, 2007. Before discussing this question, I would like to share my experience about this seminar.

The seminar was featuring Bob Woodfruff (Anchor, ABC News; Co-author, In an Instant) and Lee Woodruff (Public Relations Executive; Co-author, In an Instant) as presenters. They – husband and wife – told the story on how Bob, as a new co-anchor of ABC’s “World News Tonight” went to Iraq and his convoy was attacked that leaving him critically injured. A severe brainstem injury forced Bob to give up anchoring and focus on his recovery, and his wife Lee has stayed by his side. They described how this traumatic event has helped them define themselves as a family and led to the creation for their new inspiring book “In an Instant.”

Basically, this seminar brought up a message that this couple had outstanding characters that made them more than worth to be heard. They represented the courage, integrity, patients, smart, and determination. They were not shy telling the audience how ugly their life and relationship during his recovery, how they were behind with the mortgage, and how “stupid” Bob was. He even did not remember what mortgage was, and who Tony Blair was.

According to Bob, at that moment, he was 99.6% recovered from brainstem injury. He could explain a lot of things, but his wife still reminded him what the correct word to say in one or two occasions.

Even though Lee did not agree if Bob went back to Iraq, he said that it would be an honor if he could go back and did his job.

They were also candid in telling their opinion about George Bush’s Administration. Basically, they did not agree with war on Iraq. Lee even expressed this with strong words to warn Bush such as, “ … kick his (Bush’s) groin.”

I believe one day, Bob and Lee Woodruff will be categorized as the world’s most influential people.

As an Indonesian, I am jealous that none of us is chosen as one of the world’s most influential people. How can it be? Look, Indonesia has almost as many people as the Unites States does. If I ask Time about this, what do you think their answer? I will let my question open, so you as readers can be the judges.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly

Prior to 1999, there were three things that were not allowed to be criticized and touched in Indonesia. They were Suharto and his regime, military, and religion (Islam). During the reformation period, which occured thereafter, the public and mass media have regained their freedom to address their concerns, but there is one thing that is still likely to be untouchable: Islam.

Islam, Muslims and their traditions were brought up frankly, honestly and with no reservation by Ayaan Hirsi Ali – an international activist – yesterday, February 20th, 2007 at the Commonwealth Club in San Francisco. Ali’s stories and ideas are relevant to Indonesia that occupied by more than 90% of Muslims populations and the world largest Muslims in the world.

I arrived at the Commonwealth Club around 5:30 PM. There were 4 agents at the lobby. I was search by two of them. I was required to open my jacket, show them the contents in all my pockets. They told me what I could not do, including blocking Ali’s way when she entered or left the podium. Basically, Ali was guarded almost like a president of the United States. Why? If you continue reading this article you will find the answer.

When I had a chance to talk to her personally. What was her first impression? She said, “I am sorry for the people in Indonesia.” If I did not know the context, I would have been confused with her statement. Actually what she wanted to say that the role of Islam in Indonesia did not give women the freedom to determine their own life. Lets evaluate the context that she presented earlier.

Ayaan Hirsi Ali presented cases that were also written in her two books, “The Caged Virgin: An Emancipation Proclamation for Women and Islam” and “Infidel.” I highly recommend these two books for anyone, who has desire to recover themselves and live they full life in country where Islam plays the main role in every aspects of life.

Ali was born in Somalia and raised Muslim, but outraged by her religion’s hostility toward women, she escaped an arranged marriage to a distant relative and fled to the Netherlands. There, she learned Dutch, worked as an interpreter in abortion clinics and shelter for battered women, earned a collage degree in political science, and started a career in politics as a Dutch parliamentarian.

In November 2004, the violent murder on an Amsterdam street of Dutch filmmaker Theo van Gogh, with whom Ali had written a film about women and Islam called Submission, changed her life. Threatened by the same group that slew van Gogh, Ali now has round-the-clock protection, but has not allowed these circumstances to compromise her fierce criticism of the treatment of Muslim women, of Islamic goverments’ attempts to silence any questioning of their traditions, and of Western goverments’ blind tolerance of practicing such as genital mutilation and forced marriages of female minors accruing in their countries.

Based on her experience in Somalia, she said – as you can read it in “the Caged Virgin,” “I was thought that Islam sets us apart from the rest of the world, the world of non-Muslims. We Muslims are chosen by God. They, the other, the ‘kaffirs,’ the unbelievers, are antisocial, impure, barbaric, not circumcised, immoral, unscrupulous, and above all, obscene; they have no respect for women; their girls and women are whores; many of the men are homosexual; men and women have sex without married. The unfaithful are cursed, and God will punish them most atrocious in the hereafter.”

In facts, she found out that Islam tradition in most Islamic countries, even in Koran and Hadith inherently teach violence and inequality treatment to women. According to her, Osama Bin Laden carried out his mission according to Koran and Hadith persistently, including killing thousands of people on 9/11. Wife is divorced if the husband says three times, “You are divorced.” While if the wife wants to get divorced, she has to go to the court.

Further she mentioned there was no way to reform Islam except Muslims can accept criticizes. So far Muslims can criticize the West, but the West cannot criticize the practices of Islam. The first step that Muslims should take to reform is by acknowledging that Koran is not the script of Allah. Then reform the treatment to women in Islamic society. I know that sounds radical, but that is what she said.

Recalling to what she said to me, “I am sorry for the people in Indonesia.” Fortunately, majority women in Indonesia don’t receive treatment from their male fellow Muslims as bad as in other Islamic countries. However, there is one thing that we always need to remember; there are always rooms for us to improve.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.