Overseas Think Tank for Indonesia

Image source: npr.org

Oleh Beni Bevly
Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan angka yang menjanjikan, yaitu mencapai rata-rata di atas 6 persen. Secara rinci terlihat angka sebagai berikut: pertumbuhan pada 2002 berada di level 4%-4,5%, 2003-2004 (5%), 2005-2006 (5,5%-5,6%), 2007 (6%), dan 2008 (6,5%-6,9%) (www.fiskal.depkeu.go.id). Pertumbuhan perekonomian yang lebih banyak terjadi karena dipicu oleh bidang kontruksi dan jasa ini ternyata sampai saat ini tidak dinikmati secara langsung oleh mayoritas masyarakat. Trickle down effect tidak atau belum terjadi. Kehidupan masyarakat Indonesia dari segi ekonomi secara umum lebih sulit dibandingkan kondisi sebelum tahun 1998. Harga barang dan jasa semaking tidak terjangkau, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang berarti. Mengapa hal-hal ini terjadi? Bagaimana jalan keluarnya?

Untuk mengetahui mengapa hal ini terjadi, tadinya aku berpikir bahwa aku membutuhkan pandangan para ahli dan professor dalam bidang pembangunan yang bisa memberi jawaban yang memuaskan. Tetapi aku bepikir lagi, ternyata kita tidak membutuhkan pendapat orang seperti itu karena setiap masyarakat Indonesia sudah tahu permasalahannya, yaitu birokrasi yang tidak beres dan korupsi yang meraja rela. Walaupun demikian aku tetap tergoda untuk mengutip pendapat John McBeth yang menulis di web site Asia New Zealand Foundation:

In fact, some people are now complaining that without bribery incentives to hurry it up, the work of the bureaucracy is more glacial than ever.

After the progress of the last 20 years, corruption contributed significantly to the economic collapse of the late 1990s. It now looms as a major obstacle to achieving the development successes this country is capable of – and which the Indonesian people deserve. Corruption not only undermines the ability of governments to function properly, it also stifles private sector growth. Where corruption is rampant, contracts are unenforceable, competition is skewed and the cost of doing business is stifling. When investors see that, they take their money elsewhere. Indonesia ranks among the lowest in the world in the enforcement of contracts – 145 out of 155. In fact, investors’ lack of trust in the legal system is one of the problems that have brought investment levels down to half of those in your fast-growing neighbours.

Ternyata masalahnya berbalik ke korupsi lagi. Sebelumnya aku sudah pernah tulis di sini dan si sini dan aku tidak pernah akan bosan menulis korupsi selama ia terus meraja rela. Sebelum ini, aku juga sempat memberi coment terhadap tulisan di Jennie for Indonesia besama dengan lebih dari 20 pendapat pribadi lainnya mengenai korupsi. Komentarku adalah sebagai berikut:

Korupsi yang paling menggangu aku:

Aku nggak tahu persis istilahnya, sebutlah korupsi moral. Salah satu contohnya adalah seorang yang berwewenang mengambil keputusan untuk meluluskan permohonan pihak lain, sang pengambil keputusan itu memberikan persyaratan tambahan untuk kepuasan pribadi, misalnya pemohon harus mau “digauli.”

Yang paling penting untuk diperhatikan:

Semua korupsi penting untuk ditindak. Tetapi yang paling penting saat ini menurutku adalah korupsi materi, yang bermuara pada uang. Aku sempat melakukan hitung-hitungan soal korupsi, ternyata hanya dengan 12.5% uang hasil korupsi, desa-desa tertinggal di Indonesia bisa dimajukan (Baca di sini)

Hal yang bisa diperbaiki oleh kita semua:

Aku setuju dengan cara Konghucu yang mengusulkan bahwa perbaikan penting untuk dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan di mana kita tinggal atau kerja dan negara. Dari diri kita, walaupun kita punya kesempatan untuk korupsi, jangan dilakukan. Kadang kala kita berpikir, “Ah, ini tidak masalah kecil. Pasti tidak merugikan orang lain, jadi lakukan aja.” Bagaimanapun kecilnya, korupsi adalah korupsi. Jika kita terbiasa melakukan korupsi kecil, maka korupsi besar siap menunggu dan selalu menggoda kita.

Di lingkungan keluarga, apalagi berperan sebagai kepala rumah tangga, maka kita mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan anak-anak kita kelak. Untuk itulah anak-anak tersebut harus diajarkan harga diri (dignity), jangan mengambil barang yang bukan milik kita (kecuali barang tersebut disebutkan secara jelas “free” Jangan pula mengakui sesuatu yang bukan hak kita, termasuk hasil kerja orang lain.

Di lingkungan tempat kita tinggal atau kerja, jadilah contoh bagi yang lain untuk tidak berbuat korupsi dan perlihatkanlah dalam tingkah laku bahwa kita tidak melakukan korupsi bukan karena kita tidak punya kesempatan, tetapi korupsi berlawanan dengan kepribadian dan harga diri kita. Hal lain yang bisa dilakukan adalah beranilah untuk menjadi “whistleblower” yaitu tunjukkan dan paparkan bahwa telah terjadi korupsi (kalau ada) di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja kita. Lakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Jangan hal ini dilakukan karena ada dendam pribadi dengan pelaku korupsi, tapi lakukanlah karena hal ini bertentangan dengan prinsip hidup kita. Record semua bukti yang ada untuk menghindari dianggap memfitnah.

Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu negara, harus ada “political will” yang kuat dari pihak yang memiliki kekuasaan yang memaksa, seperti presiden, militer, jaksa agung, polisi atau “moral forces” seperti para mahasiswa dan NGO lainnya. SBY sudah memulai dan memperlihatkan hasil, jika hal ini didukung pihak-pihak lain yang berkompeten, maka prosessnya akan menjadi cepat dan impact-nya lebih meluas.

Beni Bevly

http://www.overseasthinktankforindonesia.com/

Sebagian dari komentarku di atas menganjurkan jalan keluar yang bisa ditempuh bagi pribadi kita masing-masing. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah terlibat korupsi secara mendalam, mendarah daging dan dalam jumlah yang maha besar. Akankah tindakan seperti pemerintahan Cina yang menerapkan hukuman mati terhadap koruptor Zheng Xiaoyu, mantan direktur State Food and Drug Administration Cina pada hari Selasa 10 Juli 2007 bisa menjadi jalan keluar di Indonesia? Beranikah dan bisakah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan hukuman mati seperti ini demi kemakmuran ratusan juta rakyat Indonesia?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Pesta demokrasi tingkat nasional, yaitu pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) selalu menjadi sorotan dunia internasional dan menjadi bahan perbandingan bagi negara lain. Bagaimana dengan mekanisme demokrasi tingkat lokal atau di tingkat paling rendah yaitu distrik khusus (special district/district)? Bukankah ini juga bisa dijadikan bahan perbanding bagi negara lain, seperti Indonesia? Agaknya hal ini belum begitu banyak didiskusikan di berbagai forum studi.

Pada tanggal 19 dan 20 Juni 2007, aku sempat terlibat dalam mekanisme atau proses pelaksanaan sistem politik demokrasi AS tingkat distrik di Mountain House, sebuah kota yang sedang dibangun yang terletak kurang lebih 60 mile di sebelah timur kota San Francisco, Kalifornia. Dalam pertemuan dua hari yang diberi nama Advisory Committee Workshop itu dibahas dan dicari kesepakan apakah Mountain House akan berubah dari dependent district menjadi independent district dan bagaimana caranya. Dalam pada itu juga didiskusikan konsekwensi terkait seperti aspek sosial, ekonomi, politik dan hukum, terumtama tentang Brown Act. Tetapi bahasan kali ini tidak akan menyinggung beberapa aspek ini.

Dalam workshop itu diterangkan bahwa di AS terdapat lima lapisan sistem pemerintahan, yaitu dari mulai tingkat yang paling tinggi federal, state, county, kota dan district adalah tingkat yang paling rendah. Kita sudah sering dengar mekanisme demokrasi yang terjadi pada tingkat federal dan state. Kedua tingkat ini yang melibatkan pemilihan presiden, senator, assamblyman, dan gubernur secara langsung oleh rakyat. Hal ini bisa kita saksikan melalui tayangan telivisi, seperti bagaimana George Bush dan Al Gore bertarung memperebutkan posisi presiden di tingkat federal. Arnold Schwarzenegger dan Gray Davis memperebutkan kusi gubernur di tingkat state atau di tingkat negara bagian Kalifornia.

Pada tingkat county, lebih kecil dari state, para politikus bertarung memperebutkan kursi Board of Supervisors (BoS). Di tingkat kota dan special district, mereka memperebutkan posisi Mayor dan Board of Directors (BoD). Special district di sini mempunyai arti yang lain dari pengertian district secara umum di AS.

Mountain House (MH), kota yang baru mulai dibangun pada tahun 2001 ini, sekarang masih berstatus sebagai dependent district, artinya semua keputusan mengenai aktivitas kota ini ditentukan oleh Board of Supervisor di tingkat county. MH baru bisa menjadi independent district jika sudah mencapai 1.000 registered voters (pemilih sah dan tercatat yang berwarga negara AS). Dengan status independent district, MH akan mempunyai wewenang untuk mengelolah pekerjaan yang selama ini ditangani oleh county seperti pekerjaan umum (membangun sarana public, perijinan penggunanan tanah tetap harus dapat persetujuan dari county), keamanan (polisi, pemadam kebakaran dan emergency), dan pelayanan umum (air, listrik dan lain-lain).

Bagaimana langkah untuk menjadi independent district? Di sinilah dimulainya proses demokrasi AS di tingkat lokal/paling rendah. Pertama, begitu penduduk MH mencapai 1.000 pemilih (dalam hal ini sudah terjadi), BoS akan bertanya pada penduduk MH melalui pemilihan, apakah MH ingin mempunyai BoD dan menjadi independent?

Kedua, jika jawaban pada pemilihan pertama adalah “ya”, maka dilakukanlah pemilihan BoD yang akan menggantikan peran BoS di tingkat county.

Lebih rincinya, BoS memulai proses ini dengan memilih lima orang Advisory Committe (AC) dari MH. BoS mengumumkan kepada semua penduduk MH bahwa barang siapa yang mau menjadi AC bisa mengajukan lamaran pada BoS. Ternyata ada 35 orang yang melamar dan dipilih 5 orang.

AC ini bersifat sementara dan hanya bertugas mewakili seluruh penduduk MH ini memberikan masukan pada BoS tentang kapan akan dilakukan pemilihan untuk menjadi independent dan pemilihan anggota BoD, serta metode apa yang dipilih. Dalam memenuhi tugas yang tidak dibayar ini, AC harus mencari tahu kurang lebih apa maunya penduduk MH. Termasuk bertanya dan minta pendapat para peserta Advisory Committee Workshop yang salah satu pesertanya adalah aku. Untuk membantu mempermudah tugas AC, BoS telah mengadakan survey yang berkaitan dengan pertanyaan di atas.

Diakhir workshop itu, disepakati pemilihan untuk menjadi independent district akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2007. Sedangkan pemilihan BoD akan dilaksanakan pada bulan November 2008 yang digabungkan dengan pemilihan umum nasional.

Pencapain kesepakan mengenai metode apa yang akan dipakai ternyata tidak semudah seperti penetapan waktu pemilihannya. Perdebatan di topik sekitar ini telah dimulai pada hari pertama workshop. Perlu diketahui, dalam pemilihan tingkat district ada tiga metode yang dipakai. Pertama, metode At Large. Dalam metode pemilihan ini, semua calon BoD berasal dari MH dan dipilih oleh semua pemilih yang sah dan bertempat tinggal di MH.

Kedua, metode By Divisions. MH dibagi dalam lima devisi secara geografis, yaitu sesuai dengan jumlah BoD. Calon BoD harus mewakili divisi di mana ia tinggal dan mereka hanya dipilih oleh penduduk di divisi itu.

Ketiga, metode From Divisions. Seperti halnya By Division, MH dibagi dalam lima devisi secara geografis. Calon BoD harus berasal dari divisi di mana ia tinggal, tetapi mereka dipilih oleh semua penduduk MH.

Setiap peserta workshop yang mencapai 20 orang ini diminta untuk mengemukakan pendapat mengenai metode pemilihan tersebut di atas. Aku sendiri berpikir bahwa metode From Division lebih cocok untuk MH. Alasan yang aku kemukakan adalah BoD yang terpilih akan lebih mengetahui dan bisa menyampaikan aspirasi dari divisi di mana ia tinggal, tetapi tetap membina persatuan karena ia pemilihnya berasal dari oleh semua divisi.

Di samping itu, aku katakan bahwa metode ini akan lebih menjamin tertampungnya keanekaragaman kepentingan penduduk MH. Aku juga ingatkan bahwa metode apa saja yang dipakai pada pertamanya akan susah diubah, karena BoD yang berhasil keluar sebagai pemenang dengan metode itu akan cenderung mempertahankannya, supaya ia terpilih kembali. Karena itu penetapan metode jangan hanya berdasarkan mudahnya saja.

Ternyata yang sependapat dengan aku jumlahnya adalah minoritas. Mayoritas lebih menyenangi metode At Large yang dianggap mudah pelaksanaanya dan akan membawa persatuan.

Proses ini mengingatkan aku ketika aku masih di Indonesia. Pada saat itu, sekitar tahun 1997, aku tinggal di kota Lippo Karawaci, suatu kota yang sedang di bangun oleh Lippo Group. Pemerintahan propinsi atau kabupaten di Jawa Barat sama sekali tidak melibatkan penduduknya untuk membangun pemerintahan di kota itu. Sayang sekali, penduduk di sana, termasuk aku hanya menjadi penduduk yang apolitis dan menerima semua keputusan yang tidak demokratis.

Wilayah Indonesia masih begitu luas dan masih banyak kota baru yang akan dibangun. Akankah penduduknya dilibatkan dalam pesta demokrasi serupa ini?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Membaca pernyataan seorang menteri tentang keadaan desa-desa tertinggal di Indonesia sempat membuatku tercengang. Lalu aku teringat akan satu artikel yang pernah aku baca, yaitu tulisan Hayie Muhammad, Direktur Program Indonesia Procurement Watch. Aku pikir kenapa tidak aku coba hubungkan ini semua dengan menggunakan hitung-hitungan matematika secara kasar. Setelah aku lakukan, ternyata aku menemukan angka yang juga sangat mencengangkan, yaitu hanya dengan 12.5% uang hasil korupsi, desa-desa tertinggal tersebut bisa dimajukan.

Pada tanggal 15 Mei 2007 lalu, Menteri Kedulatan dan Perikanan, Freddy Numberi di Surabaya mengatakan,

“Di Indonesia ada 70.611 desa
dengan 20.000 diantaranya tanpa Puskesmas,
17.000 tak bisa dilintasi,
12.000 tanpa listrik,
30.000 dengan sebagian punya listrik dan sebagian tak punya listrik, dan banyak lagi.
Jadi, Indonesia bukan cuma Jakarta atau Surabaya” (antara.co.id).

Mengapa keadaan desa-desa ini sampai sedemikian parahnya? Untuk menjawab ini, coba kita kaitan dengan angka korupsi yang meraja rela di Indonesia.

Menurut laporan Bank Dunia dalam Indonesia Country Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement Assessment System (2003) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa korupsi terbesar terjadi di bidang pengadaan barang/jasa, yaitu 77% dari total jumlah korupsi . Jumlah yang diperkirakan dikorupsi dari bidang ini setiap tahun mencapai hingga RP. 70 triliun (Hayie Muhammad, Mendesak, UU Pengadaan Barang, 2007). Jika kita berasumsi bahwa korupsi seperti ini telah bejalan 30 tahun, maka angka yang diperoleh adalah:

Rp. 70 triliun x 30 tahun = Rp. 2.100 triliun yang dikorupsi.

Selanjutnya kita akan hitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun puskesmas, sekolah, jalan aspal dan pembangunan listrik bagi saudara-saudara kita yang malang di desa yang ditinggal.

Pembangungan satu puskesmas memakan biaya sekitar Rp. 50 juta dan sekolahan SD sekitar Rp. 90 juta. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dompet Bengkulu dengan mengandalkan biaya dari Pembaca Kompas tahun 2000, sebagai berikut:

Dua proyek yang biaya pembangunannya ditanggung oleh Dompet Bengkulu adalah satu puskesmas pembantu Rp 49,5 juta, dan satu unit SD senilai Rp 88,4 juta (kompas.com).

Pembangunan jalan beraspal dibutuhkan biaya Rp. 1,6 milliar per kilo meter. Ingat ini adalah angka dari dari pemerintah, Dirjen Bina Marga, yang biasanya telah dibesar-besarkan atau di-mark up untuk dikorupsi. Kutipan langsungnya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kajian Ditjen Bina Marga, biaya konstruksi pengecoran beton badan jalan dengan lebar tujuh meter rata-rata sebesar Rp 2 miliar per kilometer. Sedangkan pembangunan jalan baru yang menggunakan aspal menghabiskan biaya Rp 1,6 miliar per kilometer (perpustakaan.bappenas.go.id).

Total jalan di Indonesia panjangnya 368.360 km, di antaranya yang beraspal 213.649 km dan yang tidak beraspal sepanjang 154.711 km (cia.gov). Aku berasumsi, jika jalan yang 154.711 km diaspal maka sebagian 17.000 desa itu bisa dilintasi.

Biaya penyambungan listrik untuk satu rumah dengan contoh Banda Aceh adalah mulai dari Rp. 454.000, Rp. 655.000 dan Rp. 1,1 juta (serambinews.com). Ambillah nilai tengahnya, yaitu Rp. 655.000 dan anggaplah rata-rata terdapat 1.500 rumah di setiap desa.

Maka perhitungan untuk keseluruhan pembiayaan di atas adalah:

20.000 puskesmas x Rp.50 juta = Rp. 1.000.000.000.000 atau Rp.1 triliun

20.000 SD x Rp. 90 juta = Rp. 1.800.000.000.000 atau Rp. 1,8 triliun

154.711 km jalan x Rp. 1.6 milliar = Rp. 247.537.600.000.000 atau Rp. 248 triliun.

12.000 desa x 1.500 rumah x Rp. 650 ribu biaya listrik = Rp. 11.700.000.000.000 atau Rp. 12 triliun.

Jadi total biaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalah yang dikatakan oleh menteri Kedulatan dan Perikanan, Freddy Numberi adalah Rp. 262,8 triliun.

Jumalah uang Rp. 262,8 triliun (12.5%) ini relatif kecil dan tidak berarti dibandingkan dari Rp. 2.100 triliun yang lenyap karena korupsi. Kalau begitu, jika uang yang hilang karena korupsi tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, maka saudara-saudara kita di yang desa-desa tersebut tidak perlu merasakan penderitaan seperti sekarang. Jika tidak ada penderitaan seperti ini, para menteripun kehabisan bahan pidato yang membuat aku tercengang mendengarkannya. Bukan itu saja, pemerintahpun akan kelebihan uang sebesar Rp. 1.837,2 triliun (Rp. 2.100 triliun – Rp. 262.8 triliun). Lalu mau dikemanakan uang yang maha banyak ini? Dikorupsi lagi?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Menggapi beberapa komentar pada artikel “BUKU BIOGRAFI SOEHARTO: Apa Apaksudnya?” yang menyinggung jasa Soeharto dalam pembangunan Indonesia di masa Orde Baru, timbul pertanyaan benarkah Soeharto berhasil dalam pembangunan sehingga ia layak disebut “Bapak Pembangunan” Indonesia?

Berikut adalah komentar-komentar tersebut:

# AdhiRock said on April 28, 2007 at 5:29 am | Edit This

Mas Benny…
Orde Baru memang simbol pelanggaran HAM dan KKN, tapi kita juga tdk bisa menutup mata “keberhasilan-keberhasilan” orde baru dlm membangun Indonesia.

# evelyn said on April 30, 2007 at 2:41 am | Edit This

Buat aku sebenarnya kemunculan suatu biografi itu merupakan suatu pertanda bahwa orang tersebut tenar atau memang sedang menjalani suatu politik tertentu. Biografi ini muncul dengan alasan keduanya. Dia memang orang terkenal, terkenal akan politik kotornya yang luar biasa canggih seperti sam kok, dia tidak peduli dengan orang lain dan hak mereka jadi tidak heran gelar penjahat HAM didapatnya. Biografi ini munkin akan menjadi media buatnya untuk membuat orang lain percaya bahwa dia pada saat keemasannya memerintah dengan baik. Tidak lain tidak bukan ini untuk membantu dia sendiri agar tidak dijatuhi hukuman yang berat akan kesalahannya yang besar di waktu lampau yang selama ini sudah dilupakan banyak orang ( masyarakat Indoenesia).
Jadi buat saya ini hanya akal2akalan dia saja untuk memperoleh simpatisan dari banyak orang.
Jangan lupa kadang kebohongan bisa disengaja bisa juga tidak untuk sesuatu hal yang berarti. jadi melalui biografi ini kita bisa menilai kebohongan yang ada disengaja atau tidak.

~evelyn

http://evelyn.wordpress.com/

# lenje said on April 30, 2007 at 12:19 pm | Edit This

Well, bukunya mungkin bukan sengaja bermaksud menghentikan reformasi. Tapi yang jelas sebagai upaya memberikan gambaran yang lebih simpatik tentang Suharto, menjustifikasi tindakan2nya, dan menutupi kesalahan.

Oh ya, jasa seseorang tentu tidak dilupakan. Tapi jangan juga kenangan pada “kejayaan” lampau menjadikan kita lupa pada berbagai pelanggaran HAM pada masa itu. Beliau memang telah mengkondisikan sedemikian rupa supaya negara stabil, paling tidak di permukaan. Tapi sekian nyawa juga hilang untuk memperkokoh kekuasaannya. Jangan lupa, beliau belum membayar kesalahannya, karena tiap ke pengadilan pasti sakit .

Intinya banyak orang, termasuk penulis buku “Soeharto, the Life and Legacy of Indonesia’s Second President“, Retnowati Abdulgani-Knapp melihat bahwa perkembangan ekonomi pada beberapa dekade masa Soeharto sebagai keberhasilannya karena usaha dan kepintaran Soeharto beserta regimenya. Ternyata Martin Manurung di IndoPROGRESS melihat beberapa coincidents dalam pembangunan di era itu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 8 persen per-tahun bukan hanya semata kepiawaian Soeharto dan regimenya. Antara lain Manurung menyebutkan:

“Pada 1980-an Indonesia menikmati ‘hujan’ keuntungan yang berlimpah akibat melonjaknya harga minyak (oil boom). Hal itu turut menyumbang pembiayaan industrialisasi yang mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, sesungguhnya, pesatnya pertumbuhan lebih disebabkan oleh faktor eksternal (oil boom) ketimbang faktor internal kebijakan domestik (Widjojonomics). Hal itu terbukti dengan, menurunnya pertumbuhan ekonomi segera setelah oil boom usai yang kemudian membuka pintu krisis ekonomi 1997.”

Jika demikian halnya, layakkah ia disebut Bapak Pembangunan? Jika tidak, apakah perlu julukan ini dicabut darinya?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image Source: web.centre.edu

By Beni Bevly
I used to subscribe quite many magazines, but nowadays there are only two of them come into my mail box frequently. They are The Week and Fortune. I consume the rest of the news from internet and CNN.

A couple days ago, I received Fortune with its the most prominent news, Fortune 500 Companies. Who can resist from reading that news? I opened it right away and found out my favorite pages. It showed that Exxon Mobil (Exxon) occupied no. 1 position in profit column. Again? I said “again” because I compared it to last year news. I really wanted to make sure that I got it right. I went over a pile of my old magazines. Yes, I was right, Exxon was there, at the same spot. Why does it matter to me? Of course it does and it also does matter to you too.

In the American society and government who are known for their “perfect” check and balance system compared to other countries, still, it shows a lot of unfair and unethical business practices. With less perfect check and balance system, Indonesia, the country where I was born, also practices this kind of business. Many Indonesia’s government officials and businesses also took advantage and conducted corruption at the largest energy company in Indonesia, PERTAMINA. Of course, I do not tolerate it.

What I would like to say is that America (the United States) is one of the countries that talks and promotes ethics, morality, humanity and democracy all the times in front of other countries, including Indonesia, but on the other hand, the United States government do not solve the Exxon’s phenomenon that took too much advantage and exploit Americans and other host countries seriously, while Americans and other people in the host countries suffer from Exxon’s operation. This negative case will be easily emulated by those corrupt people in the host countries.

Here are the points. First, Exxon is one of the companies who has influence to our life directly through its products, oil and energy. If we are talking about oil and energy, it will relate to our daily activity, from the moment we were in incubation, born and grown, and from the time we wake up, go to work, eat and sleep. All these activities relate to the use of oil and energy, the light we turn on, the car we drive, and the most important thing is the CO2 (Carbon dioxide: a heavy odorless colorless gas formed during respiration and by the decomposition of organic substances; absorbed from the air by plants in photosynthesis, dictionary.com) that we inhale every single second has been polluted. With Exxon’s enormous influence in our life, the question is do they contribute something to create a better quality of life?

If you visit their corporate web site, you will find out their very smart way to mention what they have contributed to this society with its no.1 profit. Do you feel the positive impact on us directly? I do not.

Second, there is an irony between American society and Exxon. While most Americans suffer from gas increase, Exxon is enjoying its extraordinary big amount of net profits. In 2005 Exxon’s net profit increased 42.6% and in 2006, it increased 9.3%. With these increases, Exxon made $39,500,000,000.00 net profits. This number is 32.2% from total of $122.9 billion of net profit in energy industry. If you compare to other industries, such as financial and consumer staple industries, Exxon did not only make the most money, but they also had the most profit in percentage in its industry. While the companies with no. 1 profits in financial industry, Citigroup made 8.3%, and in consumer staple industry, Altria made 15.3%.

How can Exxon keep increasing the price of gasoline and make tremendous of money, while most Americans does not experience in increasing their earnings. Most employers do not raise their employees’ salaries. They even do not adjust the salaries to inflation rate for these past years.

I know, the United States is a liberal and capitalistic country, but at the same time the United States is also a country that respects and believes in moral conscience, ethical value and people’s prosperity. I do not think that Exxon Mobil fits into these values. Therefore, my fellows in developing countries, including Indonesia, do not get trapped with this situation again. We have suffered enough. The suffering that created by small groups of corrupt people.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
Indonesian government had taken great risks by backing up Iran in developing nuclear. Now, Indonesia stands a lone in the United Nations Security Council because of this decision. If Indonesia persists with the decision, Indonesia may loose many allies. Finally, it will affect Indonesia politically and economically in international affairs.

On Saturday, March 26, 2007, fifteen members of Security Council of the United Nations, including Indonesia signed Resolution 1747 in New York that goes beyond the nuclear sphere by banning Iranian exports of conventional arms and freezing financial assets abroad of 28 individuals and entities, including state-owned Bank Sepah and the commanders of the Revolutionary Guards. Some of those affected are said to be involved in supporting militant movements abroad (Evelyn Leopold, “Iran Rejects U.N. Vote on Arms, Financial Sanctions,” http://news.yahoo.com/, March 25, 2007).

Even though Indonesia Government had signed the resolution, according to Indonesian Presidential Spokesman, Dino Patty Djalal that Indonesia still backs Iran on Nuclear ambition for peace means. In Bogor, Indonesia, on March 26, 2007, he said (“Indonesia Tetap Dukung Pengembangan Nuklir Iran,” http://www.antara.co.id, March 26, 2007),

“Dari awal kita coba berhubungan dengan pihak-pihak terkait seperti Iran dan Amerika Serikat. Kita menjelaskan bahwa Indonesia mendukung Iran membangun proyek energi nuklirnya untuk kepentingan damai.”

Why does Indonesian government back Iran in developing nuclear? What does Indonesian government receive in return from Iran?

It seems the answer is quite simple, money. Back in May 2006, Indonesia’s Foreign Ministry said it expected Iran would commit to $600 million in investments in Indonesia’s gas and oil sector during Iran President Mahmoud Ahmadinejad’s visit. The planned investments would provide Indonesia’s energy sector with a greatly needed cash injection (Indonesia Backs Iran on Nuclear Ambitions http://abcnews.go.com, May 8, 2006).

In this case, Indonesian government like other governments, I believe had made this decision based on Indonesians’ interests. But for Indonesia long-term foreign affairs, I question this decision. How much Indonesian could take the advantage from Iran? How important Iran in international politics map?

If Iran is compared to United States, China, United Kingdom and other countries in the UN Security Council as a whole, Iran means less important than them, especially from long-term economics reason. As a whole, they have huge market where Indonesia could sell it products. On the other hand, they could invest even much more amount of money in Indonesia than Iran.

From political point of view, Indonesian government needs to remember that President Admadinejad’s is notorious with his statement regarding holocaust. Because of this statement, most western countries keep distance in cooperating with Iran.

In “Iranian Leader: Holocaust a ‘myth’,” http://www.cnn.com, December 14, 2005, CNN mentioned that Admadinejad expressed doubt about the killing by the Nazis of six million Jews during World War II, and the Holocaust was a myth. CNN quoted him,

“They have invented a myth that Jews were massacred and place this above God, religions and the prophets. … The West has given more significance to the myth of the genocide of the Jews, even more significant than God, religion, and the prophets.”

As a conclusion, it seems Indonesian government had taken great risks in backing up Iran in developing nuclear. The risks include of loosing western and other countries in UN Security Council as Indonesia’s allies. It means Indonesia could loose international support, economically and politically.

______
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Oleh Beni Bevly
Hari-hari kuliahku di Universitas Indonesia (UI), Depok antara tahun 1987-1992, diwarnai dengan naik kereta rel listrik (KRL). Setelah menetap di Amerika, beru aku sadari betapa tidak efisien dan “boros”nya cara kerja KRL di Indonesia. Berikut aku membuat perbandingan cara kerja KRL dan Bay Area Rapid Transit (BART) di San Francisco serta melihat implikasinya bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara nasional dan usulan cara mengatsinya.

Dari segi kenyamanannya, kondisi stasiun dan KRL seringkali semerautan. Tidak jarang aku harus berdesakan di pintu dan di dalam kereta dengan penumpang lain, termasuk para pedangan yang memanggul sayur dan ayam hidup yang mempunyai aroma bau khas.

Dari segi jumlah pekerjanya, karena pengalamanku naik jalur yang aku tempuh adalah Stasiun Kota (Beos) – Pondok Cina, Depok, di Stasiun Kota, aku temui beberapa loket untuk membeli tiket. Total penjual tiket bisa sampai belasan orang. Di stasiun tersebut terdapat beberapa pintu masuk. Di setiap pintu masuk itu juga dijaga satu sampai dua orang. Umumnya, aku melihat dua orang di bagian depan depan tempat mengendarai kereta. Ketika ada di dalam kereta, paling tidak ada dua orang yang keliling dan memeriksa tiket.

Aku perkirakan, jumlah petugas penjual tiket, penjaga pintu masuk dan ditambah personnel untuk mengoperasikan satu kereta, terdapat lebih dari 30 orang. Supaya mempermudah, aku tidak memasukkan jumlah orang yang bekerja di departemen lain seperti Maintenance Department dan lain-lain.

Beberapa waktu yang lalu aku peri ke San Francisso Downtown dengan naik kereta. Di stasiun Bay Area Rapid Transit (BART) Powell, pusat kota San Francisco, adalah stasiun kereta yang paling besar dan ramai di Kalifornia Utara, USA. Kondisi stasiun dan keretanya rapih. Penumpang yang jumlahnya ratusan orang tenang berbaris menunggu giliran. Kereta yang bergerbong 5 sampai 15 itu datang dan pergi setiap menit. Secara fisik, Stasiun Kota lebih luas, tetapi frequensi lalu lalang kereta dan jumlah penumpangnya diperkirakan tidak jauh lebih sedikit dari Stasiun Kota.

Di Stasiun Powell, tidak terdapat loket penjulan karcis, tetapi setiap orang membeli karcis melalui belasan mesin yang tersedia. Terdapat puluhan pintu untuk masuk ke stasiun, tetapi tidak ada satupun penjaganya. Setiap penumpang cukup memasukkan tiketnya ke dalam mesin di pintu masuk, lalu pintu tersebut akan membuka halangan supaya penumpang bisa masuk. Di dalam kereta, tidak ada orang yang memeriksa karcis kita, hanya ada satu supir di depan gerbong kereta.

Aku perkirakan jumlah personnel secara keseluruhan di stasiun Powell dan ditambah dengan personnel satu kereta, terdapat 3 orang. Tidak ada petugas penjual tiket dan juga tidak ada penjaga pintu masuk. Yang ada hanya dua pos informasi yang masing-masing dijaga oleh satu orang.

Dari perbandingan di atas bisa dilihat betapa tidak efficient-nya cara kerja Stasiun Kota, Jakarta. Efficiency diartikan sebagai jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu dalam suatu proses. Jelas input pada stasiun kota, dalam hal tenaga kerja jauh melebihi Stasiun Powell, karena itu Stasiun Powell jauh lebih efficient.

Mungkin ada yang berargumen bahwa pemerintah atau pemilik usaha di Indonesia sengaja merekrut jumlah pekerja yang banyak karena menerapkan sistem padat karya. Sistem padat karya dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberantas pengangguran. Tetapi apakah benar cara ini tepat untuk memajukan perekomian dan pembangunana nasional?

Mari kita lihat efficency dan kaitannya dengan angka penganguran data tahun 2005 (www.cia.gov, diambil pada tanggal 4 Janaury 2007). Jepang – yang terkenal dengan sistem Just In Time (JIT)-nya yang sangat efficient dalam segala hal, antara lain tenaga kerja dan sistem ini banyak ditiru oleh negara lain termasuk Amerika – hanya mempunyai angka penganguran 4,4 persen. (Fundamental dari philosophy JIT adalah menghilangkan “waste” (segala kelebihan dalam proses, seperti tenaga kerja, waktu, material dan lain-lain) untuk mencapai minimum input, mempercepat proses pertukaran atau perpindahan tahap kerja, bekerja sama dengan suppliers, menyusun kembali “work flow,” mempergunakan sumberdaya yang flexible, memperhatikan kwalitas, “expose” permasalahan, dan melibatkan karyawan untuk memecahkan permasalahan (Russell, R. S. & Taylor III, B. W. 2000. Operation Management, Multi Media Version).

Korea Selatan yang hari kemerdekaannya hampir sama dengan Indonesia yaitu tanggal 15 Agustus 1945, juga terkenal dengan sistem kerjanya yang efficient memiliki 3,7 persen.

Singapura, negara tetangga kita yang paling dekat dan juga terkenal dengan efficiencynya memiliki angka penganguran 3,1 persen.

Amerika sebagai sumber dan otak dari cara kerja efficient yang dipelopori oleh W. Edwards Deming memiliki 5,1% angka penganguran.

Indonesia yang menerapkan sistem padat karya memiliki angka penganguran 11,8 persen

Dalam kaitannya dengan sistem padat karya yang penekananya untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja dalam suatu kelompok, ahli “organizational behavior,” Robert Kreitner & Angelo Kinicki, 2003, dalam Organizational Behavior, melalui “social loafing teory,” mengatakan bahwa usaha atau effort individu dalam suatu kelompok cenderung menurun jika ukuran kelompok tersebut membesar keanggotaanya.

Menurunnya usaha individu jelas mempengaruhi efficency kerja kelompok. Usaha individu menurun disebabkan oleh (1) pemerataan usaha (“Jika setiap orang bersikap masa bodoh, mengapa aku harus berusaha keras?”). (2) kehilangan tanggung jawab pribadi (“Aku tenggelam di tengah keramaian, jadi siapa yang peduli”). (3) Hilangnya motivasi karena imbalan harus dibagi (“Mengapa aku harus kerja lebih keras dari mereka, jika aku mendapat imbalan yang sama.”).

Dengan kata lain, peningkatan jumlah anggota dalam suatu kelompok kerja daripada jumlah yang semestinya menimbulkan: Pertama, anggapan dari anggotanya bahwa tugas yang di berikan mudah, tidak penting dan tidak menarik. Kedua, pemikiran anggotanya bahwa output secara individu tidak terdeteksi. Ketiga, kelompak anggotanya berharap rekan kerja mereka untuk tidak peduli terhadap tugas mereka.

Timbulnya ketiga gejala di atas pada gilirannya menurunkan efficeincy dan kwalitas beserta kwantitas output yang diharapkan.

Lalu bagaimana supaya bisa menciptakan eficiency dan meproduksikan hasil yang diharapkan yang sekaligus bisa menekan angka penganguran? Menurut hematku kuncinya adalah menumbuhkan sifat “entrepreneurship” di masyarakat Indonesia. Menurut Robert D. Hisrich dan Micheal P. Peters dalam Entrepreneurship, entrepreneurship adalah prosess penciptaaan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengerahkan waktu dan usaha seperlunya dengan adanya resiko pengorbanan finansial, psychological dan sosial, dan menerima hasil yang berupa imbalan materi, kepuasan pribadi serta kemandirian.

Dari hasil penelitian mereka, Hisrich dan Peters menggarisbawahi bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang sukses, paling sedikit seseorang harus memiliki 5 hal. Pertama, kemampuan untuk menekuni informasi data (termasuk sistem pem-file-lan yang efective) dan mengkontrol keuangan yang meliputi cash flow, inventory, receivable, data pelanggan dan pengeluaran atau biaya.

Kedua, kemampuan dalam hal inventory control. Terlalu banyak inventory akan menguras cash flow, sedangkan terlalu sedikit inventory bisa mengakibatkan perginya pelanggan.

Ketiga, kemampuan dalam mengelolah human resources. Kemampuan ini meliputi perencanaan sumberdaya manusia yang dibutuhkan, penyusuanan job descrition, pengrekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, motivasi dan pemuntusan hubungan kerja.

Keempat, kemampuan marketing antara lain meliputi pengembangan produk dan jasa baru secara berkesinambungan yang harus berbeda dan lebih baik dari pesaing. Cara yang paling umum adalah mencari tahu apa saja kebutuhan customer dan bagaimana memenuhinya. Langkah berikutnya adalah menuntukan harga bagi produk dan jasa yang dijual.

Kelima, kemampuan perencanaan. Sebelum membuat perencanaan, keadaan mikro (yang berkaitan langsung dengan keadaan si pengusaha) dan mikro (yang berkaitan dengan industri yang digeluti, dan kondisi lingkungan yang lebih luas seperti keadaan perekonomian propinsi atau negara) perlu dirumuskan. Umumnya, para ahli managment mengusulkan penggunaan metoda SWOT, yaitu strengths dan weaknesses (kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi), opportuinities dan threats (kesempatan dan ancaman yang berasal dari external organisasi). (lihat David, F. R. 2006. Strategic Management: Concepts & Cases).

Kembali lagi ke peristiwa naik KRL di atas, alangkah menyenangkannya jika efficiency dan kwalitas pelayanan KRL kita di Jakarta bisa seperti BART di San Francisco. Jika demikian halnya bukankah semua pihak menikmatinya?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

By Beni Bevly
City of Berkeley, California, USA and its University of California have remakable history and plays important role in shaping today’s Indonesia, and Indonesia-USA relationship. It was started from a group who pursued they education at the University of California (UC), Berkeley in 1960’s. In New Order period under Suharto’s regime, this group facilitated long-term U.S.-Indonesian strategic cooperation. This group is known as Berkeley Mafia. They are proud to be mentioned as “mafia.”

On Saturday, March 03, 2007, I went to Berkeley. It took me about 1 hour drive from my house in Mountain House, California. When I exited from free way 580 to University Avenue, Berkeley, I felt different vibrant. Hippy, proletariat, peace, freedom of self-expression are among the words to mention Berkeley environment.

I parked at the rear of University Coin-Op laundry where the UC Berkeley students do their laundry. I had lunch at Jayakarta Restaurant, an Indonesia cuisine. Then I spent the rest of the day for exploring the famous city and its university.

Even though I took accounting class in summer at this university several years ago, but it was not the one that is in Berkeley. I attended its campus which is located in San Francisco.

Berkeley is the site of the University of California, Berkeley, the oldest campus of the ten-campus University of California system, and the Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Hall of Science, Space Sciences Laboratory, and Mathematical Sciences Research Institute, which are on the campus grounds (http://wikipedia.org/). UC Berkeley was founded in 1868 in a merger of the private College of California and the public Agricultural, Mining, and Mechanical Arts College.

The University of California, Berkeley (also known as UC Berkeley, Berkeley, and Cal) is occupying about 200 acres on a wooded slope plus an additional 1000 acres (4 km²) of largely undeveloped land in the Berkeley Hills. The university offers some 300 undergraduate and graduate degree programs in a wide range of disciplines.

The postwar years saw moderate growth of the City, but events on the U.C. campus began to build up to the recognizable activism of the sixties. In the 1950s, McCarthyism induced the University to demand a loyalty oath from its professors, many of whom refused to sign any such oath on the principle of freedom of thought. In 1960, a U.S. House committee (HUAC) came to San Francisco to investigate the influence of communists in the Bay Area. Their inquisition was met by protesters, including many from the University. Meanwhile, a number of U.C. students became active in support of the Civil Rights Movement.

Finally, the University in 1964 provoked a massive student protest by banning the distribution of political literature on campus. This protest became known as the Free Speech Movement. As the Vietnam War rapidly escalated in the ensuing years, so did student activism at the University.

Although many think of the 1960s as the heyday of liberalism in Berkeley, it remains one of the most overwhelmingly liberal cities in the United States, with its 2004 presidential vote going more than 90% for John Kerry (54,419 votes) versus only 6.7% for George W. Bush (4,010 votes).

In the period of 1960’s, the Berkeley Mafia — a U.S.-educated group of Indonesian economists – learnt, experienced and witnessed how the world changed from UC Berkeley point of view. With the knowledge that they compiled from this university, together with Seharto’s regime, they put a lot of efforts to bring Indonesia back from dire economic conditions and the brink of famine in the mid-1960s. They were appointed as ministers in the ‘New Order’ administration for almost three decades. They also involved in long-term U.S.-Indonesian strategic cooperation, which was important during the Cold War.

The members of the Berkeley Mafia (http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Mafia):

Widjojo Nitisastro: Minister of Planning and National Development/Chairman of the National Development Planning Body (BAPPENAS) (1967-1983), Coordinating Minister of Economics, Finance, and Industry (1973-1983), Advisor to BAPPENAS (1983-1998), Economics Advisor to the President (1993-1998), Chairman of the Economics Assistance Team (1999-2001)

Ali Wardhana: Minister of Finance (1973-1983), Coordinating Minister of Economics, Finance, and Industry (1983-1988).

JB Sumarlin: Vice Chairman of BAPPENAS (1973-1982), Minister of State Apparatus (1973-1983), Minister of Planning and National Development/Chairman of BAPPENAS (1983-1988), Minister of Finance (1988-1993).

Subroto: Minister of Manpower, Transmigration, and Cooperatives (1973-1978), Minister of Mines and Energy (1978-1988).

Emil Salim: Vice Chairman of BAPPENAS (1967-1971), Minister of State Apparatus (1971-1973), Minister of Transportation, Communication, and Tourism (1973-1978), Minister of Development Supervision and Environment (1978-1983), Minister of Population and Environment (1983-1993).

Regardless, some of the negative consequences of their actions and collaboration with Suharto, we cannot deny that this group had shaped Indonesia as we see now, the good and the bad.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image source: pikiran-rakyat.com

Oleh Beni Bevly

Selama kuliah di Universitas Indonesia (UI), aku tinggal di Depok. Pada hari Sabtu sore biasanya aku berada di rumah orang tuaku di Jakarta dan berangkat balik ke Depok pada Minggu sore. Pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur kuliah aku mempunyai kesempatan untuk membantu usaha keluarga. Saat membantu usaha keluarga itulah aku dipaksakan terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang sangat menjengkelkan dan kadang membuat darah mudaku menggejolak. Di bawah adalah salah satu pengalaman tersebut dan refleksinya terhadap keadaan Indonesia.

Pada tahun akhir 1987, hari Minggu pagi, aku membonceng adikku dengan sepeda motor Yamaha. Di atas pangkuan adikku terdapat gulungan kain yang telah disablon dalam jumlah yang cukup besar. Sesampainya di Jalan Jembatan Besi, Jakarta Barat, seorang polisi dengan bersepeda motor menyetop aku dan minta Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-ku. Polisi itu lalu berkata, “Kalau kamu mau mengambil SIM dan STNK-mu, pergi ke pos polisi di Jembatan Lima.” Kemudian polisi itu pergi begitu saja.

Aku sangat marah. Ku antar adikku dan kain yang telah disablon tersebut ke rumah. Beberapa belas menit kemudian aku telah nongol di pos polisi Jembatan Lima. Ternyata polisi yang menyita SIM dan STNK-ku telang menunggu aku. Masih dalam suasana yang marah aku bertanya, “Mengapa Bapak mengambil SIM dan STNK-ku?

Dia tidak menjawab pertanyaanku, tetapi berkata, “Tahu sama tahulah. Aku bisa kembalikan punyamu.”

Kemudian terjadi perdebatan yang sengit. Hatiku bertambah mendongkol dan marah. Pada akhirnya aku kehilangan sopan-santun dan tidak menyebut Bapak lagi kepadanya, “Apa maksud kamu? Aturan mana yang memperbolehkan kamu untuk ambil SIM-ku? Tunjukkan!”
Dia membentak, “Kau orang Cina beraninya sama polisi. Coba kalau sudah diganggu preman, merengek juga pada kami!”

Aku malah kalab, napasku memburu, seluruh badan dan kepalaku terasa panas. Aku rasakan keringatku segera menetes deras kemukaku. Tak terkendalikan lagi, aku berkata dengan suara keras dan lantang, “Apa maksudmu kau bilang aku orang Cina? Aku mahasiswa UI, Jurusan Ilmu Politik. Aku tahu hukum. Kembalikan SIM dan STNK-ku!”

Untuk beberapa detik ia terdiam dan lalu membentak sambil melempari aku dengan SIM dan STNK-ku, “Mampus kau!”

Ku pungut kedua dokumen itu dan bejalan keluar dari pos itu. Rupanya dalam sekejab, di sekeliling pintu dan jendela pos polisi itu telah dikeremuni oleh para tukang becak, ojek, pedangang, dan pejalan kaki yang jumlahnya puluhan orang. Mereka ingin tahu mengapa ada orang berteriak dan memaki-maki di posko polisi itu.

Berkaitan dengan SIM dan STNK, setiap orang Indonesia yang mengendarai dengan legal pasti pernah ke kantor polisi lalu lintas. Di sinilah ditemukan korupsi dan penyogokan, baik dengan perantara para calo ataupun cara lain. Institusi yang seharusnya melindingi rakyat dan mengatur keteraturan lalu lintas telah menjadi mesinnya pemeras dan koruptor.

Dalam kaitan dengan SIM dan STNK inilah yang membuat aku pertamakalinya menantang polisi. Hal ini sedikit banya karena pengaruh pendidikan yang aku terima di UI.

Distop dan dimintai uang secara langsung atau tidak oleh polisi, bukanlah hanya terjadi padaku dan peristiwa di atas. Aku, saudaraku dan teman yang aku kenal telah mengalami hal ini berulang. Bagi mereka hal ini adalah biasa. Cukup “salam tempel” maka masalah selesai.

Dengan kata lain di masyarakat Indonesia terutama berkaitan dengan etnis Tionghoa, korupsi pada saat itu bukanlah sesuatu yang dipertanyakan lagi, bukan pula hal yang aneh. Korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan seperti orang yang tidak menyadari telah menghisap udara yang kotor dan berpolusi.

Korupsi telah menjadi lingkaran setan di masyarakat Indonesia, khususnya antara etnis Tionghoa dan pejabat pemerintah. Dari mulai tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai tingkat menteri. Etnis Tionghoa tahu bahwa mereka tidak memiliki bargaining power yang kuat, sehingga menyogok adalah salah satu jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi.

Di lain pihak, pejabat pemerintah tahu bahwa etnis Tionghoa adalah sasaran empuk, mereka butuh perlindungan, mudah ditakut-takuti dan diancam. Yang lebih penting bahwa mereka mempunyai dana yang cukup. Bukan rahasia lagi bahwa oknum pemerintah mengambil “kelebihan” dana dari “ongkos” jasa yang diberikan. Bahkan lebih dari itu, tidak jarang, oknum tersebut mengambil semua dana yang mestinya masuk ke kas negara untuk dimasukan ke kantong mereka sendiri.

Penyogokan dan korupsi ini terjadi ketika etnis Tionghoa hendak bikin Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memperpanjangnya. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kantor polisi diperoleh dengan berkelakuan tidak baik dari kedua belah pihak. Pajak yang banyak didapat dari pengusaha Tionghoa yang seharusnya masuk ke kas negara ternyata juga “dipajakin” untuk masuk kekas pribadi.

Bagi etnis Tionghoa yang sudah turun-temurun lahir, dibesarkan dan mati di Indonesia, masih harus menghabiskan jutaan rupiah untuk medapatkan kewarga-negaraan. Itupun bukan jaminan. Ada satu orang yang aku kenal, setelah membayar jutaan rupiah dan setelah meninggal, dia masih warga negara asing (WNA) yang tidak punya status kenegaraan karena dia tidak memiliki bukti kewarganegaraan China dan bahkan dia sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa.

Ketika menikah etnis Tionghoa perlu mengeluarkan uang ekstra untuk memperoleh surat kawin. Kalau mereka cukup berada dan hendak keluar negeri untuk berbulan madu, uang tambahan juga perlu dikeluarkan supaya passportnya bisa keluar. Setelah pulang, jika membawa oleh-oleh untuk keluarga dan handai taulan, mereka juga harus mensiapkan pengeluaran yang terduga di pos bea cukai. Setelah masa bulan madu berlalu dan ditemukan bahwa mereka perlu mengurus ijin usaha, budget tambahan pun perlu dikuras demi kelancaran usaha mereka
.
Jika demikian sikap masyarakat dan pemerintah, maka tidaklah heran setelah enam puluh tahun merdeka, Indonesia tetap terpuruk dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Jika dana pinjaman luar negeri sebesar 135 triliun US dollar, pajak dan kekayaan alam dikelolah dengan baik, apakah negara lain seperti Korea Utara yang hari merdekanya hampir sama dengan Indonesia bisa jauh meninggalkan kita seperti sekarang? Begitu juga dengan negara tetangga kita yang lain, Singapura dan Malaysia.

Karena hal di atas, tidaklah heran jika di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang korup. Setelah lebih dari sepuluh tahun, Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai negara nomor tiga terkorup di dunia dan di Asia. Pada tahun 1996, the Political and Economical Consultancy yang berbasis di Hong Kong menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara nomor tiga terkorup di dunia setelah China dan Vietnam. Sedangkan Singapura menduduki nomor tiga terbersih di dunia setelah Switzerland dan Australia (Singapore Remains, 1996, p. 3).

Dua belas tahun kemudian, tepatnya pada bulan Maret 2008, the Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menyimpulkan hal yang sama bahwa Indonesia adalah negara terkorup ketiga di Asia. Posisi pertama dan kedua diduduki oleh Filipina dan Thailand secara berurutan (Morales, 2008). Memalukan bukan?

Untuk menggambarkan bagaimana merasuknya korupsi di Indonesia, di bawah adalah Surat Pembaca yang aku pinjam dari koran Kompas:

Biaya Saksi untuk Akta Kelahiran

Saya berniat membuat akta kelahiran anak kedua di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, seperti yang saya lakukan pada saat pembuatan akta anak pertama saya tiga tahun lalu. Semua data sudah lengkap dan saya bertemu dengan petugas (Ibu L) yang setelah memeriksa dokumen itu, ia menyatakan lengkap.

Petugas itu menyatakan ada biaya sebesar Rp 115.000. Padahal, di kantor itu terdapat papan petunjuk yang berisi antara lain biaya pembuatan akta kelahiran adalah nol atau gratis. Menurut petugas itu, memang biaya pengurusan gratis, tetapi karena keturunan Tionghoa, harus ada saksi. Saya tidak mau berdebat, maka saya tetap membayar biaya itu.

Padahal, semua mengetahui bahwa pada akhir tahun 2006 di televisi, lewat iklan layanan masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pembuatan akta kelahiran gratis. Ditambah juga penegasan Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf pada awal tahun 2007. Saya kecewa apabila dalam proses pelaksanaannya masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan. Pungutan itu merupakan suatu awal dalam bentuk korupsi terselubung.

Andri Apt. Permata Senayan, Gelora, Jakarta Pusat.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Galileo Galilei (1564-1642)

Oleh Beni Bevly
Setelah melakukan kegiatan yang panjang, penat dan melelahkan, liburan adalah penyembuh yang mujarab. Tetapi tidak jarang dalam liburan ditemukan pengalaman yang berharga dan tidak terlupakan. Pengalaman kali ini membuatku untuk melihat suatu kepercayaan dari sudut yang sedikit berbeda. Kepercayaan, baik terhadap agama, tahayul maupun aliran lainnya yang membuta pada prinsipnya mematikan akal sehat, menghapuskan moralitas dan etika dalam bertindak, dan pada akhirnya membawa manusia ke pada peradaban yang jauh terbelakang dan kadang immoral.

Pada saat liburan SMA tahun 1986, aku dan beberapa temanku pergi ke pantai Anyer. Setelah check-in di sebuah hotel, hari mulai sore, aku langsung ganti pakaian berenang dan nyemplung ke pantai. Air laut yang rasanya asin itu masih hangat. Aku mengapung tanpa pelampung dan mengikuti arus laut yang semaking jauh dari pantai. Aku menikmati betul kenikmatan pantai pada saat itu.

Aku terbawa arus cukup jauh dan bila ombak di depanku naik, pantaipun tidak kelihatan lagi. Aku sama sekali tidak kwatir mengenai ini sebab aku sudah bisa berenang sebelum aku duduk di bangku SD. Ditambah bahwa aku mempunyai kepercayaan besar akan kemampuanku itu.

Aku pikir, ini saatku berenang balik ke pantai. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun aku telah berenang mengarah ke pantai, bukannya membawaku ke tepian, tetapi aku bergerak semakin meningalkan pantai. Kepanikan segera menimpa diriku. Kali ini aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku gerakkan kaki dan tanganku secepat dan sekeras mungking. Napasku menjadi tersengal-sengal, jantungku berdebar keras, dadaku sesak dan pandangan matakupun buram karena terpaan ombak. Tanpa bisa dicegah lagi, air asinpun mengalir masuk ketenggorokanku. Setelah beberapa lama bejuang, tenagakupun terkuras. Maka aku berkata, “Matilah aku!”

Dalam keadaan pasrah dan letih, tiba-tiba aku melihat roda dalam mobil yang berwarna hitam mengapung di sampingku. Dengan sisa tenaga, kuraih roda tersebut dan kupegang erat-erat. Aku merasakan roda tersebut bergerak. Untuk sementara, aku merasa waktu berhenti, selanjutnya aku tidak tahu bagaimana prosesnya bahwa aku telah terlentang di atas pantai yang berpasir putih kekreman.

Salah seorang temanku memperkenalkan Edo padaku dan menerangkan bahwa dialah yang menyelamatkan aku. Edo adalah seorang penduduk lokal yang telah menolong banyak orang di tempat itu. Di menerangkan bahwa dalam satu tahun paling tidak ada satu orang yang hilang atu ditemukan mati di daerah itu. Di menambahkan, “Orang bilang Ratu Pantai Selatan atau Nyai Loro Kudul-lah yang sedang mencari korban.” Walaupun tidak membantah kepercayaan tentang Ratu Pantai Selatan, tampaknya Edo tidak setuju dengan hal itu. Dia menerangkan bahwa yang membuat aku semakin jauh dari pantai adalah arus balik yang disebabkan keberadaan jurang di bawah laut, tempat aku berenang. Dia bisa menyeret aku balik dengan bantuan dua roda mobil karena ia berenang menjauhi jurang bawah laut dan balik tempat yang dangkal.

Kepercayaan akan Ratu Pantai Selatan atau hal magis lainnya di Indonesia bukannlah hal yang aneh. Bahkan orang yang bisa “menterjemahkan” hal magis seperti ini menjadi selebriti dan menjadi sumber nalar tidak hanya bagi rakyat biasa , tetapi juga bagi para pengusaha besar dan penguasa pemerintah. Ki Gendeng Pamungkas dan client-nya adalah contoh nyata. Dia menceritakan sendiri di beberapa interview majalahnya. Kepercayaan terhadap kekuatan magis, bahkan kepercayaan terhadap agaman yang membuta bisa melumpahkan nalar, moralitas dan etika yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan suatu negara atau civilisasi.

Berkaitan dengan kekuatan magis, sering dikisahkan bahwa menjelang keruntuhan sebuah kerajaan, biasanya sang raja mencari jalan keluar untuk mempertahankan kekuasaanya dengan berbagai cara, termasuk dengan mendatangkan orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Kalau tidak salah, menjelang keruntuhan dinasti terakhir Ching di Cina pada awal abad ke 20, Phak Lian Khauw (Aliran Teratai Putih) berkembang pesat, termasuk di kalangan kerajaan. Pemimpin aliran ini mengaku kebal terhadap peluru senjata api.

Pengaruh Phak Lian Khauw ini ternyata menutup alternatif untuk mempertahankan kelangsungan kerajaan dengan cara lain. Ternyata senjata api dari pihak barat tetap menembus kulit, daging dan bahkan tulang para pengikut aliran ini. Sebagai hasilnya, aliran ini bukannya membantu mempertahankan kerajaan, tetapi mempercepat prosess kejatuhannya.

Pada Masa Kegelapan, sebelum tahun 1700, Eropa dikuasai oleh ajaran agama Kristen yang mutlak dan diterjemahkan sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemimpin agama dan kelompoknya. Agama mengatur segala sendi kehidupan manusia. Mulai dari lahir, menikah dan mati harus melalui aturan keagamaan.

Bahkan rajapun harus tunduk pada keputusan Paus, di Vatikan, sebagai pemimpin tertinggi agama Kristen. Ilmu pengetahuan dan teori baru yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dilarang, bahkan tidak jarang penemu dan orang yang sepahamnya dihukum mati.

Contoh klasik adalah kasus mengenai teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat dan bumi bukan pusat tata surya, tetapi mataharilah. Nicholas Copernicus (1473-1543), pencetus ide pertama dan diteruskan oleh Galileo Galilei (1564-1642) yang membuktikannya dengan teleskop buatannya sendiri. Akibat penemuan teori ini, salah satu pengikut Galilei, Giordano Bruno dibakar hidup-hidup oleh gereja. Galilei sendiri dipakasa untuk mengakui bahwa temuannya itu tidak benar dan didihukum penjara. Pada masa ini banyak orang yang berhubungan, secara langsung ataupun tidak, dalam menantang kekuasaan absolut agama diasingkan, dan bunuh.

Pada masa kegelapan ini pula, perang salib yang membawa jutaan korban manusia terjadi.

Kepercayaan, baik terhadap agama, tahayul maupun aliran lainnya yang membuta pada prinsipnya mematikan akal sehat, menghapuskan moralitas dan etika dalam bertindak, dan pada akhirnya membawa manusia ke pada peradaban yang jauh terbelakang. Pada masa kegelapan di Eropa, peninggalan kebudayaan, pengetahuan dan keagungan kerajaan Romawi lenyap dan diabaikan begitu saja.

Dari sudut pandang sosiologi, agama, aliran kepercayaana atau tahayul timbul karena ketidak sempurnaan hidup manusia. Dengan memiliki agama, aliran kepercayaana atau tahayul, manusia menemukan tempat untuk pelipur lara. Tetapi jika hal ini diyakini dengan membabi buta, pemimpin agama bisa menjadikannya sebagai senjata yang absolut untuk kepentingan sekelompok kecil.

Indonesia, oleh sebagian orang barat, dilihat sebagai negara yang hidup pada masa kegelapan karena cara berpikir mayoritas masyarakat yang percaya akan hal magis, tahayul dan tidak berani mempertanyakan kebenaran akan pernyataan pemimpin agama. Banyak dari masyarakat kita yang percaya, mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan omongan paranormal atau mengandalkan objek yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Sebagai contoh, ada seorang yang aku kenal mau memenuhi permintaan dari seorang paranormal yang menyuruh dia kawin dengan pohon supaya usahanya berhasil. Contoh lain yang banyak ditemui “memelihara keris pusaka.”

Balik keperistiwa di Pantai Anyer, jika penyelamatku, Edo percaya akan Ratu Pantai Selatan secara membuta, maka aku tidak akan duduk di depan komputer dan menulis artikel ini. Atau dia tidak akan pernah berbuat amal untuk menyelamatkan aku dan beni-beni lain.

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.

Image source: www.mountainhouse.net

Oleh Beni Bevly
Salah satu kegemaranku ketika tinggal di Gang Wijayasari, Pontianak adalah memancing ikan dan menangkap kodak. Pengalaman memancing ikan yang aku dilakukan pada siang hari dan menangkap kodok tentunya pada malam hari ini ternyata membuka mataku mengenai hubungan struktur jalan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang parah.

Biasanya aku dan temanku memancing ikan di kali atau di sungai Kapuas. Jika memamcing di kali, aku menggunakan kail berumpan cacing yang disambung kebatang bambu kecil yang panjangnnya mencapai dua meter. Hasil pancinganku berupa ikan gabus dan belut.

Kalau memancing di sungai Kapuas, aku menggunakan kail yang disambung ke gulungan benang plastik. Tujuanku memancing di sungai karena aku ingin mendapatkan udang gala.

Peralatan yang dibutuhkan untuk menangkap kodok adalah senter yang terang dan kantong kain untuk menyimpan kodak yang berhasil ditangkap. Pada umumnya, aku selalu membawa pulang hasil pancingan atau tangkapan, aku siang, masak dan makan bersama keluarga.

Sebelum berangkat melakukan kegiatan di atas, ada satu hal yang temanku dan aku harus sepakati, yaitu: “Kita akan lewat jalan mana?” Jalan laut atau jalan darat?” Kalau kami memutuskan lewat jalan laut, maka kami akan pergi melalui gang depan, jika jalan darat maka yang dilalui adalah gang belakang.

Jalan laut berarti jalan raya yang beraspal. Jalan darat adalah jalan setapak yang melalui perkampungan atau perkebunan. Gang depan adalah jalan kecil yang menumbus ke jalan raya yang beraspal dan gang belakang merupakan jalan kecil yang dipakai untuk menuju daerah yang lebih dalam ke perkebunan atau daerah perkampungan.

Yang aku ingin garis bawahi di sini, bukan proses memancing atau menangkap kodaknya, tetapi aku mau mengungkapkan hubungan struktur jalan di atas dan pengaruhnya terhadap kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Pertama, mari kita mulai dengan pola pembangunan jalan di Pontianak yang agaknya juga mencerminkan pola pembangunan jalan di kota lain, termasuk di Jakarta. Jalan dibangun setelah banyak orang yang lalu lalalang di tempat itu. Jika sudah padat karena meningkatnya kendaraan bermotor, maka untuk kebanyakan kasus, jalan dibesarkan. Suatu jalan mendapat perhatian khusus jika jalan tersebut sering dilewati oleh pejabat tinggi negara baik negara Indonesia ataupun negara asing.

Bagaimana dengan gang-gang kecil? Bagaimana jalan-jalan di perkampungan dan di perkebunan? Apakah ada pejabat tinggi negara yang sering melewati jalan itu? Jawabannya hampir 100% tidak ada. Jadi jalan tersebut tidak mendapat perhatian. Jelas pola pembangunan jalan seperti ini tidak berdasarkan pada perencanaan.

Ada dua daerah di Indonesia yang bisa dijadikan contoh bahwa jalannya termasuk dibangun dengan perencanaan. Pertama, daerah kota tua Beos dan Menteng. Kedua, pusat kota Singkawang. Jika diperhatikan, daerah pertama dibangun oleh penjajah kita, Belanda. Dan kota kedua agaknya dibangun oleh orang Cina sebagai penduduk mayoritas.

Di dua daerah di atas sulit untuk ditemukan gang-gang kecil. Kalau begitu apakah yang tinggal di situ, pada waktu jalan dibangun adalah pejabat negara? Di Menteng kemungkinan besar adalah pejabat negara Belanda, tapi bagaimana dengan Beos dan Singkawang? Memang layaknya bahwa pembangunan jalan dilakukan bukan karena jalan tersebut akan dilewati pejabat negara, tetapi karena visi ke depan dan perencanan yang baik untuk kepentingan umum.

Di Amerika, jika seorang mengendarai mobil dari paling barat (misalnya kota San Franciso) ke paling timur (sebut saja mau ke New York) maka orang tersebut bisa menggunakan jalan free way 80 (jalan tol no. 80) yang sambung-menyambung dan panjangnya kurang lebih 3.000 mile atau 5.000 kilometer. Umumnya jarak tersebut ditempuh dalam waktu satu minggu, jika menyetir selama kurang lebih tujuh jam sehari dengan kecepatan rata-rata di atas 70 mile perjam. Sebagian besar free way-nya sudah ada sejak tahun 1930-an.

Coba bandingkan dengan menyetir dari Sabang sampai Merauke yang jaraknya hampir sama dengan San Francisco ke New York, yaitu sekitar 5.000 kilometer. Apakah tersedia jalan tol yang sambung menyambung – termasuk feri – dari Sabang sampai ke Merauke? Jawabannya kemungkinan besar adalah tidak ada. Dengan demikian, bukankah kita ketinggalan 70 tahun dengan Amerika dalam hal pembangunan jalan?

Terlepas dari dari ketinggalan atau tidak, tetapi ada satu hal yang sangat menganggu dengan cara pembangunan jalan di negara kita ini. Hal ini adalah pengaruhnya terhadap kehidupan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pembangunan seperti di atas, otomatis masyarakat terbagi dua, yang tinggal di gang kecil dan yang tinggal di jalan besar beraspal. Pada umumnya yang tinggal di jalan besar adalah orang yang status sosial dan ekonominya lebih tinggi dari orang yang tinggal di gang kecil.

Kondisi jalanan seperti di atas, menutup kemungkinan orang yang lebih kaya untuk tinggal di gang yang tidak bisa masuk mobil, becek dan banjir kalau hujan, di kanan kiri ada preman mabuk yang siap meminta, menjambret atau menodong untuk mendapatkan uang atau perhiasan. Keadaan menjadi lebih buruk bila orang yang lalul-lalang tersebut dianggap orang asing yang cukup berada, seperti Cina.

Akhirnya, pemisahan sosial ekonomi yang tajam terjadi karena salah satu sebabnya adalah struktur jalan tadi. Yang miskin mencari tempat seperti itu karena terjangkau, yang kaya menghindari tempat itu karena alasan keamanan dan kenyamanan. Karena tempat yang “terjangkau” inilah, maka agaknya pemerintah menggunakannya sebagai standar UMR (Upah Minimum Regional).

Mengenai UMR, sebagai perbandingan, ketika aku bekerja sebagai manager di salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia, gajiku sekitar 25 kali lebih besar dari karyawanku yang terbawah. Di Amerika aku, juga bekerja sebagai manager di salah satu perushaan Fortune 500, gajiku hanya sekitar 2,5 kali lebih besar dari karyawanku yang berada di lapisan terbawah. Ini terjadi karena UMR di Kalifornia cukup tinggi, yaitu sekitar $8.00 per jam. Jika jumlah UMRnya lebih kecil dari itu, orang Amerika yang tinggal di Kalifronia tidak akan mampu membiaya sewa apartement ataupun kos di rumahan.

Di Amerika memang terdapat daerah kumuh, tetapi jika dibandingkan dengan kekumuhan di Indonesia, tempat itu masih “mewah”. Salah seorang temanku yang tinggal di apartemen bantuan pemerintah di San Francisco, kondisinya sangat mengejutkan. Fasilitasnya melebihi apartement yang aku tinggal di Sunter, Jakarta. Lain halnya dengan di Indonesia, kekumuhan di Amerika terjadi bukan karena peran pemerintah yang tidak efektif untuk membangun prasarana. Intinya, kondisi jalan yang dibangun oleh pemerintahan Amerika tidak ikut mendekung terjadinya kekumuhan dan perbedaan status sosial dan ekonomi. Tetapi kekumuhan di Amerika lebih banyak terjadi karena faktor budaya keluarga, etnis dan pendidikan mereka. Hal ini terjadi terutama di kalangan African America (etnis kulit hitam) dan Spanish (Amerika Latin).

Akan sulit ditemukan suatu daerah yang terdiri dari gang-gang kecil di Amerika. Karena struktur jalan yang demikian, rumah yang dibangun menjadi teratur, keamanan dan kenyamananpun lebih baik. Maka orang yang status sosial dan ekonominya lebih tinggi tidak memiliki masalah untuk tinggal di kota atau daerah yang bukan tergolong mahal. Mereka tetap bisa mempertahankan gaya hidup mereka, tetap bisa memiliki speed boat, mobil Mercedes, dan tetap bisa bepakaian perlente tanpa diganggu. Bentrokan fisik karena perbedaan status sosial dan ekonomi jarang terjadi.

Aku tidak akan melihat implikasi pembangunan jalan ini lebih jauh seperti terhadap industri pertanian. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu direnungkan, bagaimana keadaan jalan di pedalaman Indonesia, jika orang asing dan Cina tetap tinggal di sana dan PP 10 (Peraturan Pemerintah No. 10) tidak diberlakukan pada tahun 1959? Apakah hal ini berpengaruh positif terhadap pembangunan jalanannya, seperti di Menteng, Jakarta dan di pusat kota Singkawang?

_____
*Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and is a DBA (Doctor of Business Administration) candidate. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.