Overseas Think Tank for Indonesia

Judul: Solusi Bisnis dari Seberang
Penulis: Dr. Beni Bevly dan Jennie S Bev, DBA
Penerbit: Afton Asia, Jakarta
Genre: Bisnis
Jumlah Halaman: 194
Dimensi: 15,24 x 22,86 cm
ISBN: 978-602-97885-01
Edisi: I, Januari 2011
Harga: Rp. 58.500,-

Berbisnis adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, komunitas dan negara yang bisa dipelajari dengan mudah bila mendapatkan dan menggunakan sumber yang tepat.

Tidak seperti buku bisnis lainnya yang secara umum hanya membahas teori, tetapi buku “Solusi Bisnis dari Seberang” adalah sumber pengetahuan yang aplikatif dan jitu untuk berbisnis yang secara langsung dituangkan oleh dua praktisi, professional dan pakar bisnis yang bermukim di Silicon Valley, USA, yaitu Dr. Beni Bevly dan Jennie S Bev, DBA. Di tengah guncangan perekonomian USA, mereka masih banyak menemukan model bisnis yang sukses.

Dengan ketajaman pengetahuan bisnis praktis, akademis dan gaya bahasanya yang ngepop, mereka berhasil membuat isi buku ini mudah untuk dipahami dan diterapkan. Selain bagi para pebisnis dan calon pebisnis, ini adalah buku wajib bagi para eksekutif, pengamat, dosen, pengambil keputusan dari pihak swasta dan pemerintah, mahasiswa, karyawan dan pelajar.

Dengan memiliki buku ini berarti Anda telah membantu para korban bencana alam dan pendidikan putra-putri Indonesia yang akan disalurkan melalui Bevly Foundation.

Pemesanan dari Indonesia

Dapatkan dan milikilah segera buku ini dengan mengirimkan Rp. 58.500,- kepada akun BCA atas nama Siat Ching Mij dengan akun nomor 028 3840988. Konfirmasikan bukti transfer Anda melalui email kepada afton.asia@gmail.com atau fax (021) 319-27651. Setelah menerima konfirmasi bukti transfer, buku akan segera dikirimkan ke alamat Anda di Indonesia tanpa dikenakan biaya pengiriman dengan menggunakan TIKI (Titipan Kilat).

Pemesanan dari Amerika Serikat, Kanada dan negara lain

Buku Solusi Bisnis dari Seberang juga telah diterbitkan di Amerika Serikat. Untuk itu peminat yang menetap di AS, Kanada dan negara lain bisa memesannya dengan klik di sini.

Oleh Dr. Beni Bevly

Dalam dialog Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 dengan topik dari Keterasingan Menjadi Karib di Union City, San Francisco Bay Area pada tanggal 16 May 2010, kembali lagi berkumandang pertanyaan dan dialog mengenai: Mengapa perbuatan biadab ini terjadi? Apakah sudah ada penyelesaiannya? Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi lagi? Apa yang bisa mereka lakukan dari Amerika?

Peringatan yang dimulai dengan makan malam bersama pada jam lima sore, berlajut dengan dialog hingga jam delapan malam, dihadiri sekitar 100 orang peserta, beberapa nara sumber, antara lain Romo Mutiara Andalas, SJ, Dr. Silvia Tiwon dari University of California Berkeley, Nina Jusuf dari Transformasi, dan saya sendiri sebagai moderator ternyata berjalan dengan penuh antusias. Read the rest of this entry »

by Jennie S. Bev

Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar said recently the Indonesian government was no longer prioritizing the search for the culprits responsible for The May 1998 Tragedy.

He said, “It’s a bit difficult for us to look for who is responsible. However, we agree to hand out compensation [for the victims and their families], such as the chance to get a job. I even guarantee a job at the Justice and human rights ministry for them.”

Yeah, right.

This statement is outright appalling. Monetary compensation and job benefits sound good, but they cannot replace the men and women who were killed, the raped women, and, most importantly, the loss of trust in the government.

Do not punish the victims and survivors of an atrocity by discontinuing the search for culprits. They have suffered more than enough. Read the rest of this entry »

Undangan terbuka dialog “Dari Keterasingan Menjadi Karib: 12 Tahun Tragedi Mei 1998″ akan diadakan pada:

Hari: Minggu, 16 Mei 2010
Pukul: 5:00pm-8:00pm (didahului oleh jamuan sederhana)
Tempat: Hall Gereja Holy Family, 3880 Smith Street, Union City, CA 94587.

Keterangan lebih lanjut, silakan baca artikel di bawah ini:

Latar Belakang

12 tahun telah berlalu sejak Tragedi Mei 1998 terjadi. Sejak itu telah banyak perubahan dan perkembangan baru yang menjanjikan di antaranya diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyetarakan posisi keturunan Tionghoa dengan suku lain di Indonesia, Tahun Baru Imlek sebagai hari Libur Nasional, diijinkannya karakter, bahasa dan budaya Mandarin/Tionghoa untuk diajarkan di sekolah dan ditampilkan di tempat umum, di antaranya dibangunnya Anjungan Tionghoa di Taman Mini Indonesia, dan berhentinya kediktatoran dan penguasa tangan besi Orde Lama. Read the rest of this entry »

(Below is a letter from The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) that warned President Barack Obama against renewing any U.S. training for Indonesia’s notorious special forces and urged to sign a petition)

Contact: John M. Miller, East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), +1-718-596-7668; 917-690-4391, etan@etan.org

U.S. Training of Kopassus: A Bad Idea Whose Time Has Not Come

The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) warned President Barack Obama against renewing any U.S. training for Indonesia’s notorious special forces. Read the rest of this entry »

Beberapa saat yang lalu, salah satu analyst dari Overseas Think Tank for Indonesia, Dr. Beni Bevly mendapat kesempatan yang berharga untuk memenuhi undangan Drs. Eddie Lembong, Pendiri dan Ketua Yayasan MEL untuk Nation Building, dan berdiskusi dengan para raksasa, begitulah istilah yang dikenalkan oleh Drs. Eddie Lembong. Yang ia maksudkan adalah para cendikiawan yang sangat disegani dan dihormati yang hadir dalam pertemuan ini. Mereka adalah Myra Sidarta, Melly G. Tan, Ph.D, Dr. Asvi Warman Adam, Dr. Yudi Latif, dan Didi Kwartanada, Ph.D. Read the rest of this entry »

Judul: Aku Orang China? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa Muda
Penulis: Dr. Beni Bevly
Penerbit: Yayasan Nation Building/NABIL
Editor Edisi Indonesia: Dr. Didi Kwartanada
Genre: Politik
Spesiifikasi: xii+214 hlm; 15.5×22 cm; soft cover
Harga: Rp. 45.000

Sumber: BUKU BARU Aku Orang China (Kolom Tropong Pustakaloka, Kompas)

Jumat, 5 Maret 2010 | 05:31 WIB

Buku Aku Orang China? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa Muda memperkenalkan pandangan dan persepsi pemikiran politik dari salah satu di antara sekian juta etnik Tionghoa yang beragam di Indonesia.

Sesuai dengan kata plus di judul buku ini, penulis tidak hanya menarasikan pemikiran politik, tetapi juga menuturkan pemikiran ekonomi, manajemen, dan kepemimpinan organisasi dan aplikasinya di Indonesia. Read the rest of this entry »

by Jennie S. Bev

A week ago, the office of Rep. Jerry McNerney, D-Pleasanton, and the Mountain House Community Services District co-hosted a Foreclosure Prevention Summit Workshop at Bethany Elementary School in Mountain House.

The resident-led housing activism organization Mountain House Action Group has been involved since the beginning in November 2008 through our advocacy and sharing activities. The event was attended by Bank of America, Chase, Fannie Mae, several Housing and Urban Development Department-approved counselors and more than 150 homeowners. Read the rest of this entry »

We would like to congratulate Jennie S. Bev, a long time supporter of Overseas Think Tank for Indonesia, for being selected as 2009 Peace Writer at Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice University of San Diego. She will be working on a narrative paper, which will be published as a part of a book, with a partner who is an indigenous activist from Mindanao, The Philippines.

Read more about 2009 Women Peace Makers and Peace Writers.

Image Source: ashtabula.kent.edu

By Jennie S. Bev

Prior to Socrates (469-399 BC), there were the Monists and the Sophists. While the Monists subscribed to superstitious primitive beliefs, the Sophists were much more sophisticated. They taught and philosophized. Above all, they were well-versed in the arts of rhetoric and debate.

These sophists might still be alive and kicking today, far closer than we realize.

The arts of rhetoric and debate were called “sophistry” and those who mastered them would become advanced manipulators. In the hands of truth-seeking philosophers like Socrates, it was an effective tool. In the hands of politicians, it had the potential to make them charlatans.

Today, sophists might no longer exist officially but they are likely to remain within the realm of politics, particularly during an election period. The United States and Indonesia are no exception. George Eliot once said, “An election is coming. Universal peace is declared and the foxes have a sincere interest in prolonging the lives of the poultry.”

While Eliot was referring to particular side-tracked politicians, it is often inevitably true.

It might be true that Barack Obama, who sounded sincere, has been showing genuine interest in saving the world through his conscientious deeds, which started with the order to close the Guantanamo Bay prison within one year and meaningful talks with Middle East leaders. Yet there are also antitheses of Obama, those whose political platforms might ring with universal world peace but whose real intention is anything but.

In the United States, winning hearts comes by winning minds first, which is the other way around in Indonesia

In the 2009 election period, Indonesia has begun to see all kinds of political gladiators. As in high school, the most popular individuals enjoy high approval due to superficial, subliminal and not-so-intellectual reasons, and are likely to win the crowd and the votes. Among them are wild wolves and tame yellow Labradors, both of whom speak and behave quite similarly.

Sophistry is in full swing and constituents might not be able to determine which of the candidates are legitimate.

Ronald Reagan said humorously that “Politics is supposed to be the second oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first.” With a lot of respect for the people behind the “oldest profession” facade, selling is what both have in common.

Sophists were known for their notorious manipulative nature. In Indonesia’s political arena, many political gladiators have been positioning themselves to win people’s hearts by marketing personal piety through different symbols, flamboyant rhetorics and extravagant promises, mostly without any clear, quantifiable or measurable indicators. In the United States, winning hearts comes by winning minds first, which is the other way around in Indonesia.

It might be too early to use Obama as the poster child of the New Deal’s comeback. He did, however, raise the bar for all politicians. He has set an example that rhetoric and debate are not the only useful apparatuses in convincing voters and opponents, but so was the search for “the truth” and “the just.” He showed that the substance of an argument rings much louder than egotistical tongue-twisting assurance.

In the latest 2008 presidential election campaign in the United States, street-level euphoria, such as titanic banners and posters by traffic lights, were not found. Most campaigns were conducted indoors and in the media. Rage was kept to a minimum and whenever it occurred, intellectual fencing matches followed. This is believed to have reduced sophistry to a controllable level.

The 2009 presidential election campaign in Indonesia might not be a perfect democratic event, but at least it looks like one, sprinkled with sophists’ typical look-like-one-but-not-one logic of being a charlatan. Friendly and reliable-looking candidates are expected to receive more votes, regardless of their true character and capacity to make positive changes in society.

Among the less educated and somewhat naive voters, simple gestures of culturally induced politeness might even be key. Aesthetics and superficial customs are likely to replace ethics and morality. Japanese American novelist Kyoko Mori once referred to this phenomenon as “polite lies.”

As long as Indonesia’s politicians have not realized the importance of substance in their agenda, such as dignity and self-sufficiency instead of hoping for foreign assistance for most problems, “the truth” and “the justice” seeker will remain dormant. And they will keep sophistry looming among an unpretentious crowd.

________
Jennie S. Bev is an Indonesian-born author and columnist based in Northern California. This article was published by the Jakarta Globe.

By Dr. Beni Bevly

As a new American resident who witnessed the glory of American economy under Bill Clinton’s administration, the downturn under George W. Bush’s administration, and how Bush’s administration tried to solve it with three-page proposal, I shook my head. Was I dreaming?

United States of America, once as a great country was like a bird flew freely and inspired the world, then since 9/11 it created an environment, as Thomas L. Friedman in Hot, Flat, and Crowded said where birds did not fly, now America itself is like a bird that is in a desert, thirsty and barely has energy to fly to seek water.

Now, I woke up from my dream. It is a fact that America is facing a great depression, even though less than a month ago John McCain said that America has strong economic foundation. In this situation what has been Bush’s administration doing? Will this affect you and me as regular American taxpayers? What can we do to protect ourselves?

Several days ago, Treasury Secretary Henry Paulson and Federal Reserve Chairman Ben Bernanke were asking that Congress pass a law giving Treasury broad powers to buy as much as $700 billion in troubled assets – primarily mortgage-backed securities that have seen their value plunge due to rising foreclosures and a prolonged slide in home values. Paulson said he put forward a brief, three-page proposal without details about how the program would be overseen for a reason (CNNMoney.com, September 23, 2008).

Of course this three-page proposal raised many questions from many parties and individuals, such as who will be entitled to get the taxpayers’ money, and on what basis? How was the $700 billion calculated? What criteria should be met to determine what the government will pay for “troubled assets”? Why cover all financial companies – not just those involved in bad mortgages – as well as foreign companies? Why should the hundreds of millions of Americans who did nothing wrong be required to pay $10,000 per family in this country? (Consumer Watchdog, September 24, 2008)

In short Bernanke argued that if the range of participants were too narrow, it would only be able to include failing institutions, for example, because of that it would not have a robust, competitive auction. He added, “The more participants we have, the more people who are involved in offering these assets, (then) we’ll have a competition.”

Bernanke and Paulson both believed that such a provision would limit the firms that would participate and undermine the effort. They also tried to convince the Congress that all the money that the government was going to spend by buying the assets would be recovered when the assets were eventually sold.

Still, their arguments were not strong enough to convince most parties and individuals, including Sen. Barack Obama. For this reason he outlined four principles in reacting to a three-page proposal that was worth $700 billion, i.e:

First, a ban on generous payouts for “irresponsible CEOs on Wall Street.” Obama warned: “There has been talk that some CEOs may refuse to cooperate with this plan if they have to forgo multimillion-dollar salaries. I cannot imagine a position more selfish and greedy at a time of national crisis. And I would like to speak directly to those CEOs right now: Do not make that mistake.”

Second, replacing Treasury Secretary Hank Paulson’s absolute authority over the bailout’s execution with a bipartisan independent board. Obama noted that Paulson signaled during testimony this morning that he may be open to the broadening idea.

Third, an investor stake for taxpayers. “The American people should share in the upside as Wall Street recovers,” Obama said, adding, “There are different ways to accomplish this.”

Fourth, assistance for people who are in danger of foreclosure. He outlined several possible ways to provide aid, including giving the government the authority to purchase mortgages directly, instead of the mortgage-backed securities that have cause the banking woes (Washington Post, September 23, 2008).

As taxpayers who do not involve directly in this decision-making process, what we expect and what can we do? Obviously, this decision will affect us directly in term of the increase of interest rates that relate to our credit card, and other loans, plus other intangible costs.

If we agree with the spirit of this bailout proposal, we want this proposal to help us – who live at the Main Street – to solve our main problems such as preventing losing but creating more jobs, keeping daily living cost low including interest rates from credit cards and other loans, decreasing renting fees, monthly mortgages and foreclosures.

We have to demand that the interest rate is not more than 5.25 percent since the Federal Reserves Discount Window lending rate is presently 2.25 percent.

Overall, with all the voices we have, I believe we will be able to ask government to set up strict oversight and new regulatory standards for the financial services industry. This includes transparency and new rules prohibiting the riskiest practices. By that way, this crisis will never happen again to our children and us.

One of the actions we can take is to send message to the Washington D.C. through Senators who represent us. Consumer Watchdog made it easy by creating a letter for us though its website. All you need to do is to click www.consumerwatchdog.org and fill out the form.

At the end hopefully, the bird will be able to escape from desert, find clear water to drink, then fly freely to inspire the world again.

_______
Dr. Beni Bevly is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia and the author “Managing For Profit Organizations in Flatter World.”

Image Source: gio.gov.tw

In order to avoid inaccurate perceptions regarding the internal reform of the Indonesian Military (TNI), the answer to the article, “Indonesian Military returns to politics?” by Evan A. Laksmana (The Jakarta Post, Aug. 12), is the TNI will not be back in politics.

The TNI of today functions as the state defense apparatus and is not involved in security and socio-political activities as was the former Indonesian armed forces. It continues to maintain its relationships and emotional ties with its seniors — individually as well as through the retired servicemen’s association — but without organizational linkages.

If the TNI’s retirees are involved in politics as political party executives or as candidates for president/vice president, legislators or regional heads, it is because they are Indonesian citizens, and therefore have the same rights as their fellow countrymen. Their success in entering political affairs depends on the Indonesian people, not on the TNI institution or their former military service.

The TNI’s duties are to safeguard the state’s sovereignty, maintain the integrity and unity of the Republic of Indonesia and protect the country. This requires the TNI to have political awareness while observing restrictions stipulated by law. It is impossible for the TNI to execute its duty properly without understanding the vision, struggle and interests of the nation.

The TNI no longer operates with a territorial command structure because in 2002 it was changed to regional command and, obviously, now has no direct involvement in the social, political and business affairs in their areas of operation. In addition to warfare knowledge, soldiers’ socio-political knowledge relevant to military operations is required by law.

SAGOM TAMBOEN S. IP
Vice Marshal
TNI Chief Spokesman
Jakarta

_____
This letter was published on Jakarta Post

Seminar Memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 di Amerika Utara dilakukan di delapan kota utama, yaitu San Francisco, San Leandro, Sacramento, Los Angeles Area, Atlanta, Dallas, Washington DC dan Toronto yang dimulai dari tanggal 10 Mei 2008 hingga 25 Mei 2008. Dengan diprakarsai oleh Media Indonesia, dan berkoalisi dengan organisasi Human Rights di Amerika Utara menampilkan Drs. Eddie Lembong, Founding Chairman Yayasan Nation Building (Nabil) sebagai pembicara utama. Beberapa organisasi di kota tertentu menampilkan topik “Menuju Undonesia Baru Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi.”

Overseas Think Tank for Indonesia (OTTI) – Mutiara Andalas SJ dan Dr. Beni Bevly bekerja sama dengan Indonesia Media — Arnold Lukito dan Dr. Irawan, Indonesian Chinese American Network (ICANet) — Peter Phwan, Chinese Community of San Leandro (CCSL) — Hendy Wijaya, Bolaang Mongondow – Sangihe Talaud – Minahasa (BOSAMI) — Tony Lolong, Jakarta Butuh Revolusi Budaya (JBRB) — Tasa Nugraza Barley, MBA dan para individu yang terdiri dari Herning Grissom, Laura Lumenta, Surya Sitanggang, Hock Chuan dan Susanne Setijadi menggelar seminar dan renungan ini di Sacramento, San Leandro, dan San Francisco.

Topik Presentasi

Berikut adalah topik presentasi yang dibawakan oleh masing-masing pembicara:

Drs. Eddie Lembong. Sebagai ketua Yayasan Nabil, ia menampilkan pendekatan sejarah dalam membahas Tragedi Mei 1998. Ia membahas sejarah Indonesia masa lalu, keadaan masa kini dan prospek masa depan dalam kaitannya dengan posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Salah satu paper dari Drs. Eddie Lembong yang berjudul “Mengenang Tragedi Mei 1998, Memahami Masa Kini, dan Merancang Hari Depan yang Lebih Baik” bisa diakses dengan mengklik Mengenang Tragedi Mei 1998.

H. Yudhistiranto Sungadi. Sungadi pada saat ini menjabat sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco. Pembahasannya menitik beratkan pada perkembangan Indonesia paska Tragedi Kemanusiaan Mei 1998. Semenjak tragedy yang membawa Indonesia ke titik terendah dalam hampir setiap bidang, telah banyak kemajuaan yang dicapai oleh pemerintahan Indonesia. Secara khusus ia menampilkan kemajuan dalam bidang hak asasi manusia dan menjamin kebebasan etnis Tionghoa untuk berekspresi termasuk mengekpresikan budaya Tionghoa. Dalam bidang politik, pemerintah telah menciptakan iklim yang kondusif bagi etnis Tinghoa untuk berperan, di antaranya dengan diberlakukannya UU Kewarga-Negaraan yang baru. Di akhir presentasinya, Sungadi memberikan beberapa masukan bagaimana supaya antar etnis di Indonesia bisa hidup berdampingan secara damai.

Dr. Muhamad Ali. Ali yang mengajar di Religious Studies Department di UC Riverside dan juga penulis buku “Teologi Pluralisme Multikultural” menampilkan topic “Dari Kekerasan Menuju Kedamaian.” Ia memulai pembahasannya dengan melihat pola kerusuhan massa di Indonesia, lalu ia masuk dalam topik kekerasan, secara spesifik melihat hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan termasuk Tragedy Mei 1998, dan bagaimana strategi mengatasi kekerasan. Poin-poin yang dikemukan Ali bisa ditemukan dengan cara mengklik Dari Kekerasan Menuju Damai.

Mutiara Andalas, SJ. Romo Andy, begitu panggilan akrabnya, adalah pendamping para korban Tragedy Kemanusiaan Mei 1998 di Indonesia. Selain itu, ia juga analist dari Overseas Think Tank for Indonesia dan penulis buku “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan”. Ia sangat dekat dan merasakan secara langsung penderitaan para korban dan keluarga korban. Pembahasannya menempat manusia sebagai manusia seutuhnya. Seperti judul bukunya, papernya pun mempunyai judul yang serupa, yaitu “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan” menggambarkan bagaimana pengalaman pribadinya berjumpa dengan mayat-mayat korban yang terbakar hangus, bagaimana peranan negara yang secara sistematis memojokkan para korban dan para aktivis sehingga masyarakat awam dan bahkan kaum religius agaknya secara tidak sadar ikut menyalahkan para korban dan melupakan tragedi kemanusiaan ini begitu saja, tanpa ada jalan keluar yang adil. Untuk membaca paper Romo Andy lebih jauh bisa diklik Kesucian Politik

Dr. Beni Bevly. Bevly dikenal sebagai aktivis intelektual alumnus Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia adalah pendiri Overseas Think Tank for Indonesia, lingkar studi tantang Indonesia. Penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa” ini menampilkan paper yang berjudul “Memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998: Mengerti Masa Lalu dan Kini untuk Meniti Masa Depan yang Damai”. Paper ini disusun atas permintaan koordinator “Prayer for Human Right in Indonesia” berdasarkan kerangka presentasi Drs. Eddie Lembong, ketua Nabil pada “Seminar Menuju Indonesia Baru” di San Leandro, CA tanggal 11 Mei 2008 seperti dijelaskan di atas. Paper tersebut bisa diakses dengan mengklik Memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998

Di bawah adalah laporan singkat kegiatan seminar memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 di Sacramento, San Leandro dan San Francisco.

Sacramento

Seminar dan Renungan di Sacramento difasilitasi oleh Herning Grissom pada Tanggal 10 Mei 2008 menampilan:

Dr. Muhamad Ali dari Religious (Pengajar di Studies Department, University of California Riverside, Penulis buku “Teologi Pluralisme Multikultural”)

Mutiara Andalas, SJ (Rohaniawan, penulis buku “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan”)

Mediator, Dr. Aart van Beek (Counseling Training Director, penulis buku “Life in Javanese Kraton”dan “Cross Cultural Counseling”)

Moderator, Dr. Beni Bevly (Analist dari Overseas Think tank for Indonesia, penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa”).

Seminar dan renungan ini dihadiri eleh sekitar 40 peserta yang terdiri dari beragam etnis Indonesia dan Amerika.

Suasana ramah-tamah sebelum acara dimulai. Terlihat pameran foto di latar belakang peserta.

Sambutan dari tuan rumah, Herning Grissom (kanan). Dari kiri adalah pembicara Dr. Muhamad Ali dan Mutiara Andalas, SJ beserta moderator Dr. Beni Bevly. Terlihat sebagian buku yang berkaitan dengan Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 didisplay (kanan bawah).

Dr. Aart van Beek sebagai mediator memberikan pandangan empiris dan netral.

Vigil sebagai penutup seminar dan renungan.

San Leandro

Pada tanggal 11 Mei 2008, bertempat di San Leandro, dihadirkan:

Drs. Eddie Lembong (Founding Chairman of Yayasan Nation Building/NABIL, Indonesia)

H. Yudhistiranto Sungadi (Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco)

Dr. Muhamad Ali dari Religious (Pengajar di Studies Department, University of California Riverside, Penulis buku “Teologi Pluralisme Multikultural”)

Mutiara Andalas, SJ (Rohaniawan, penulis buku “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan”)

Moderator, Dr. Beni Bevly (Analist dari Overseas Think Tank for Indonesia, penulis buku “Aku Orang Cina? Narasi Pemikiran Politik Plus dari Seorang Tionghoa”).

Para pembicara dari kiri Dr. Muhamad Ali, Drs. Addie Lembong, Dr. Beni Bevly (moderator), H. Yudhistiranto Sungadi dan Mutiara Andalas, SJ.

Lebih dari 160 peserta di San Leandro mengikuti seminar secara seksama.

Penyerahan Petisi Menuju Indonesia Baru kepada Konsul Jenderal RI San Francisco, H. Yudhistiranto Sungadi.

Wartawan dari Bay Area San Francisco (kanan) meliput kegiatan di San Leandro.

San Francisco

Bertempat di San Francisco, Forum Komunikasi Gereja-Gereja Indonesia di Bay Area mengadakan “Prayer for Human Right in Indonesia” pada tanggal 17 Mei 2008 dengan menampilkan pembicara Dr. Beni Bevly.

Renungan dan doa dipimpin oleh Tony Lolong, Pdt. Matthew Wakkary, Pdt. Fenina Mundisugih (Afen), Pdt. Johanes Sudarma, Pdt. Sugi Hendric, Pdt. Solaiman Ishak, Pdt. Edwin Katuk, Pdt. Hengki Suryantio dan Tony Bastaman.

Sambutan dari Tony Lolong di FKGI.

Renungan dan doa bersama untuk perdamaian di Idonesia.

Dr. Beni Bevly membahas tragedy kemanusiaan dari pendekatan historis.

Doa bersama yang dipimpin oleh setiap pendeta secara bergiliran.

Liputan dari The Argus

Surat kabar, The Argus meliput kegiatan Peringatan Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 di Bay Area San Francisco. Harian ini menempatkan laporkan kegiatan ini di halaman depan.

Liputan di front page surat kabar “the Argus”

Informasi singkat Seminar dan Renungan dalam memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998 di San Francisco Bay Area

Tema Seminar
Menuju Indonesia Baru Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi
(dalam rangka memperingati 10 Tahun Tragedi Kemanusiaan Mei 1998)

Pembicara

Drs. Eddie Lembong (Ketua Yayasan Nation Building/NABIL, Indonesia)
[Bio oleh Pusat Data Tempo dan sumber lain.]

Dr. Muhamad Ali (Religious Studies Department, University of California Riverside)
[Bio]

Mutiara Andalas, SJ (Penulis buku “Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan”)
[Bio]

Moderator dan Partisipan Aktif

Dr. Beni Bevly [Bio]
Dr. Jennie S. Bev [Bio]

Waktu dan Tempat
5:15 PM
Minggu, 11 Mei 2008
550 W Estudillo Ave
San Leandro, CA 94577
(St. Leander Church’s Auditorium)

Prediksi Jumlah Peserta
120 orang

Penyelenggara/Turut Mengundang
Overseas Think Tank for Indonesia (OTTI), Dr. Beni Bevly, MBA
Indonesia Media, Arnold Lukito dan Dr. Irawan
Indonesian Chinese American Network (ICANet), Peter Phwan
Chinese Community of San Leandro (CCSL), Hendy Wijaya
Bolaang Mongondow – Sangihe Talaud – Minahasa (BOSAMI), Tony Lolong
Jakarta Butuh Revolusi Budaya (JBRB), Tasa Nugraza Barley, MBA

Rencana Jadwal Kegiatan
Seminar dan Renungan yang direncanakan akan memakan waktu keseluruhan 1 jam 30 menit (5:15-6:45 pm) disusun dalam jadwal sebagai berikut:

1. Ramah-Tamah, Pameran Foto, dan Pemutaran Film (10 Menit)
Selama ramah-tamah, peserta dipersilahkan menikmati hidangan dari panitia sambil melihat pameran foto dan pemutaran film singkat tentang Tragedi kemanusian Mei 1998.

Pameran foto ditampilkan dalam dua versi, pertama, foto-foto yang ditempel di dinding. Kedua, foto yang ditampilkan dalam sebuah album raksasa, tidak di dinding.

Pemutaran film dilakukan pada saat peserta sedang beramah tamah.

2. Ceramah (50 menit)
Total ceramah dari maksimum 4 presenter adalah 50 menit. Kemungkinan waktu akan lebih banyak dialokasikan pada Bapak Eddie Lembong yang datang jauh-jauh dari Indonesia.

3. Tanya-Jawab (25 menit)
Tanya-jawab dilakukan selama 25. Metodenya adalah mengumpulkan 5 pertanyaan dan dijawab, begitu selanjutnya hingga 25 menit selesai.

4. Renungan (5 menit)
Renungan merupakan optional. Jika waktu mengijinkan, renungan akan dilakukan antara lain dengan cara membaca petisi “Menuju Indonesia Baru Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi” (http://www.peacefulindonesia.com/petition/). Pembacaan ini dilakukan secara beramai-ramai untuk mewakili semua komunitas Indonesia yang ada di Bay Area. Masing-masing pembaca akan membacakan paragraf yang telah di-assign.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi
Mutiara Andalas, SJ, mutiaraandalas(at)yahoo(dot)com
Beni Bevly, benibevly(at)yahoo(dot)com

OverseasThinkTankforIndonesia.com dan Peacefulindonesia.com

Oleh Beni Bevly

Cover atau kulit muka majalah Tempo edisi no. 50/XXXVI/04 – 10 Februari 2008 yang menampilkan ilustrasi Soeharto dan anak-anaknya dalam konteks Last Supper (Perjamuan terakhir Yesus Kristus atau Nabi Isa dengan murid-muridNya) karya Leonardo da Vinci pada masa renaissance ternyata menimbulkan kontroversial dan membuat sebagian umat Kristen mempertanyakan ajaran Yesus mengenai “jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu.”

Goenawan Muhammad melihat bahwa tindakan majalah Tempo ini memang tidak tepat. Ia mengatakan, “Menurut hemat saya, menggunakan tema “Perjamuan Terakhir” dalam karya Leonardo da Vinci jadi dasar tema kepergian Suharto sama sekali tidak tepat. Tema dan suasana “Perjamuan Terakhir” dalam lukisan itu adalah kesedihan, keprihatinan dan kerelaan di antara mereka yang tak punya apa-apa. Sedang justru itu yang tak ada di hari terakhir Suharto. Suharto tidak mati disalib. Juga saya ragu apakah kematiannya akan melahirkan keyakinan baru. Dan yang jelas, yang dibagi-bagikannya (dan dinikmati anak-anaknya) bukanlah potongan roti dan beberapa reguk anggur, melainkan kekayaan yang berlimpah-limpah, yang didapat karena kekuasaan politik.”

Adalah benar bahwa mayoritas umat Kristen setuju dengan pendapat Goenawan Muhamad di atas. Sebagian dari mereka, seperti yang beredar di mailing list, juga berpendapat bahwa umat Kristen di Indonesia cenderung bersifat menerima bila dianiaya dan dihina. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah cobaan dan ada juga yang dengan nada sinis mengatakan bahwa Yesus memang mengajarkan supaya muridnya untuk bersikap pasrah dengan mengambil ayat “Jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu.”

Di bawah adalah dua pernyataan yang saya kutip:

Orang Kristen kan selalu menganut falsafah Jawa, nrimo. Ditampar pipi kanan pun malah disuruh menampar pipi kirinya lagi. bila mungkin malah digebuki segala gak apa-apa. Ini cermin ketidakpedulian, masa bodoh, apatis atau memang sudah tak mampu lagi bersuara, biar pun itu untuk sesuatu yang bernilai imani? kalau orang Muslim langsung jihat begitu melihat gambar Mohamad di koran atau dikarikaturkan, agaknya orang Kristen sudah terlalu biasa dengan kondisi dilecehkan (Wong Gusti Yesus saja dihina, koq). Gitu barangkali.

Bukannya memang pengikut Kristus sudah diinjek-injek sejak dulu seperti pada waktu pengikut2 Kristus yang pertama juga pada jaman gereja mula2? Ini menurut saya lho, bahwa perlu bagi kita untuk merenungkannya bahwa apabila suatu saat kelak ada pengumuman bahwa siapa pengkut Kristus akan dipenggal kepalanya, mampukah kita bertahan sampai kesudahannya???? seperti apa yang dialami oleh murid2nya dulu. Karena Tuhan Yesus mau kita bisa bertahan…. sampai kesudahannya.

Selama ini pengertian yang dipahami umat Kristen secara umum mengenai “Jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu” yang mulia adalah jangan melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi balaslah dengan kasih sayang yaitu dengan memberikan “pipi kirimu”, bersifat sabar dan berani berkorban. Di sisi lain, pernahkah kita mendengarkan dari historian yang melihat konteks ini dalam kehidupan sosial, budaya dan politik pada masa Yesus hidup? Paling tidak ada dua versi lain yang beberbeda dari yang kita dengar sehari-hari, yaitu:

Versi pertama, nasihat ini diberikan oleh Yesus karena Ia ingin menghindari pertikaian yang berkepanjangan dan merugikan. Pada saat itu, para pengikut dan Yesus sendiri berhadapan dengan para prajurit kerajaan Romawi yang banyak berjumlahnya, bersenjata lengkap dan sangat kuat. Sedangkan Yesus dan para pengikutnya tidak mempunyai kekuatan secara fisik untuk melawan. Dengan semikian, mereka tidak akan mampu keluar sebagai pemenang. Sebaliknya, jika melawan, mereka akan tewas di tangan para prajurit tersebut. Untuk “aman”-nya, “maka jika enkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu” sebagai nasihat yang paling bijak pada saat itu.

Versi kedua, nasihat ini diberikan pada muridnya agar mereka berani berdiri sama tinggi dengan pihak yang menganiaya mereka. Pernahkah terpikir bahwa nasihat ini bukanlah ajakan untuk bersifat pasrah dan nrimo seperti yang sering ditafsirkan kita? Untuk mengasihi musuh kita? Pernahkah kita berpikir mengapa pipi kanan yang ditampar duluan, bukan pipi kiri? Jika kita hendak menampar pipi kanan seseorang, kita harus menggunakan punggung tangan kanan kita. Pertanyaan selanjutnya mengapa menggunakan punggung tangan, bukan telapak tangan? Diduga pada masa Yesus hidup, jika seseorang majikan hendak menampar budaknya, mereka tidak mau mengotori telapak tangan mereka. Penggunaan punggung tangan juga mensimbolkan penghinaan terhadap dan ketidak-setaraan orang yang ditampar. Aku pikir hal ini masih bisa kita temukan pada masyarakat tertentu, bahkan di Indonesia.

Dalam kasus cover majalah Tempo, memang protes yang timbul tidak dari seluruh lapisan umat Kristen, hanya dari Forum Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI, Forum Masyarakat Katolik Indonesia, Solidaritas Masyarakat Katolik RI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik, Pemuda Katolik, Tim Pembela Kebebasan Beragama dan Wanita Katolik RI. Protes ini tidak menjurus kepada kekerasan. Sebagian orang Kristen telah menerapkan ajaran Yesus versi kedua dalam konteks yang proporsional, yaitu menuntut kesetaraan dan bebas dari hinaan.

Protes ini ditanggapi dengan cukup bijak oleh majalah Tempo. Pada tanggal 5 Februari 2008 Selasa (5/2) Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Toriq Hadad meminta maaf soal gambar pada sampul edisi 4-10 Februari 2008. Ia berkata kepada media, “Saya sebagai Pemimpin Redaksi Tempo meminta maaf atas segala hal yang ditimbulkan oleh pemuatan sampul edisi khusus Soeharto yang beredar sejak Senin kemarin.” Torig menambahkan, “Tempo sama sekali tidak melakukan kesengajaan untuk menciderai umat Kristiani dalam pembuatan sampul ini. Untuk segala hal yang menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan sakit hati, saya sebagai Pemimpin Redaksi Tempo, memohon maaf.”

Permintaan maaf ini mendapat respon positif oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) melalui Romo Benny Susetyo. Ia menyatakan, “Karena Tempo sudah minta maaf maka kita umat Kristiani harus bisa memaafkan. Kemarin sudah dialog dan saling mengerti” (Suara Pembaruan, 6 Febrauri 2008).

Dalam kalimat Goenawan Muhamad, “Saya senang bahwa ada protes tapi tak ada kekerasan. Saya senang bahwa dengan tulus pimpinan TEMPO minta maaf, dan Sekjen KWI memberikan maafnya. Itu tanda kita masih bersedia menjaga peradaban.”

_____
Dr. Beni Bevly holds BA in Political Science, MBA in Marketing, and DBA in Organizational Leadership. He is the founder of Overseas Think Tank for Indonesia.